DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1.Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800 pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2.Prolegnas Jangka Menengah adalah daftar rancangan undang-undang yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Prolegnas Prioritas Tahunan adalah daftar rancangan undang-undang yang disusun sebagai pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilaksanakan setiap tahun.
4.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
6.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
9.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10.Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800
11.Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan dan pembahasan prolegnas, penyiapan, penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta pembahasan rancangan undang-undang.
12.Panitia Perancang Undang-Undang yang selanjutnya disingkat PPUU adalah alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas penyusunan dan pembahasan prolegnas, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta pembahasan rancangan undang-undang usulan DPD.
13.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
15.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, DAN PENETAPAN PROLEGNAS

Pasal 2

(1)Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800
(2)Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 3

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

a.perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.perintah Undang-Undang lainnya;
d.sistem perencanaan pembangunan nasional;
e.rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f.rencana pembangunan jangka menengah;
g.rencana kerja Pemerintah serta rencana strategis DPR dan DPD;
h.daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya;
i.hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah; dan
j.aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 4

(1)Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
(2)Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.
(3)Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
(4)Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPD dikoordinasikan oleh PPUU.
(5)Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800

Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang- undang.

Pasal 6

(1)Prolegnas Jangka Menengah merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR.
(2)Prolegnas Jangka Menengah memuat:
1. a.gambaran umum hukum nasional;
2. b.arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun masa keanggotaan DPR;
3. c.judul rancangan undang-undang beserta keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  3. 3.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
1. a.usulan DPR, DPD, atau Pemerintah; dan/atau
2. b.daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya.
(4)Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat penugasan kepada DPR, DPD, dan Pemerintah untuk menyiapkan Naskah Akademik dan rancangan undang-undang untuk usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800

Pasal 7

(1)Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilakukan setiap tahun.
(2)Prolegnas Prioritas Tahunan memuat:
1. a.judul rancangan undang-undang; dan
2. b.keterangan mengenai konsepsi rancangan undang- undang yang meliputi:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  3. 3.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Judul rancangan undang-undang dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
1. a.rancangan undang-undang luncuran pembahasan tahun sebelumnya;
2. b.rancangan undang-undang yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR;
3. c.rancangan undang-undang yang sedang atau sudah diharmonisasi oleh Badan Legislasi; dan/atau
4. d.rancangan undang-undang usulan baru yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah.
(4)Judul rancangan undang-undang dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Naskah Akademik dan rancangan undang- undang.
(5)Judul rancangan undang-undang dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800

Pasal 8

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR.

Pasal 9

(1)Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan diusulkan dalam Prolegnas Jangka Menengah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Badan Legislasi terbentuk.
(2)Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi secara tertulis kepada pimpinan Badan Legislasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

Pasal 10

(1)Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi:
1. a.mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik;
2. b.melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan
3. c.menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800
(2)Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas Jangka Menengah oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri.

Pasal 11

(1)Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diinventarisasi oleh sekretariat Badan Legislasi.
(2)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari DPR.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1.Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800 pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2.Prolegnas Jangka Menengah adalah daftar rancangan undang-undang yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Prolegnas Prioritas Tahunan adalah daftar rancangan undang-undang yang disusun sebagai pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilaksanakan setiap tahun.
4.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
6.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
9.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10.Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800
11.Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan dan pembahasan prolegnas, penyiapan, penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta pembahasan rancangan undang-undang.
12.Panitia Perancang Undang-Undang yang selanjutnya disingkat PPUU adalah alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas penyusunan dan pembahasan prolegnas, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta pembahasan rancangan undang-undang usulan DPD.
13.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
15.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, DAN PENETAPAN PROLEGNAS

Pasal 2

(1)Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800
(2)Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 3

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

a.perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.perintah Undang-Undang lainnya;
d.sistem perencanaan pembangunan nasional;
e.rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f.rencana pembangunan jangka menengah;
g.rencana kerja Pemerintah serta rencana strategis DPR dan DPD;
h.daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya;
i.hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah; dan
j.aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 4

(1)Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
(2)Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.
(3)Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
(4)Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPD dikoordinasikan oleh PPUU.
(5)Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800

Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang- undang.

Pasal 6

(1)Prolegnas Jangka Menengah merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR.
(2)Prolegnas Jangka Menengah memuat:
1. a.gambaran umum hukum nasional;
2. b.arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun masa keanggotaan DPR;
3. c.judul rancangan undang-undang beserta keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  3. 3.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
1. a.usulan DPR, DPD, atau Pemerintah; dan/atau
2. b.daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya.
(4)Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat penugasan kepada DPR, DPD, dan Pemerintah untuk menyiapkan Naskah Akademik dan rancangan undang-undang untuk usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800

Pasal 7

(1)Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilakukan setiap tahun.
(2)Prolegnas Prioritas Tahunan memuat:
1. a.judul rancangan undang-undang; dan
2. b.keterangan mengenai konsepsi rancangan undang- undang yang meliputi:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  3. 3.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Judul rancangan undang-undang dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
1. a.rancangan undang-undang luncuran pembahasan tahun sebelumnya;
2. b.rancangan undang-undang yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR;
3. c.rancangan undang-undang yang sedang atau sudah diharmonisasi oleh Badan Legislasi; dan/atau
4. d.rancangan undang-undang usulan baru yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah.
(4)Judul rancangan undang-undang dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Naskah Akademik dan rancangan undang- undang.
(5)Judul rancangan undang-undang dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800

Pasal 8

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR.

Pasal 9

(1)Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan diusulkan dalam Prolegnas Jangka Menengah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Badan Legislasi terbentuk.
(2)Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi secara tertulis kepada pimpinan Badan Legislasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

Pasal 10

(1)Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi:
1. a.mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik;
2. b.melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan
3. c.menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi. www. peratu ran .go. id 2019, No. 1800
(2)Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas Jangka Menengah oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri.

Pasal 11

(1)Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diinventarisasi oleh sekretariat Badan Legislasi.
(2)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari DPR.