DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan;
b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan dalam rangka pemenuhan hak anggota untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan perlu pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pengusulan program dimaksud; Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili dan mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tata cara pelaksanaan hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan dan memperjuangkannya dalam bentuk program pembangunan daerah pemilihan agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, A ,l.;" ~ ~-rv~ L.-.: , ,:~-. ~~-~ "1'.'~~t' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 2.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang rnerrumpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. 4.Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. 5.Program Pembangunan Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Program adalah program yang diusulkan oleh Anggota DPR dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan yang diwakilinya untuk mewujudkan tujuan nasional.
6. 6.Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7. 7.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN.

BAB II

TATA CARA PENGUSULAN DAN KRITERIA PROGRAM

Pasal 2

Pengusulan Program dilakukan dengan berdasarkan pada asas:

a.kemanfaa tan;
b.keadilan;
c.transparansi; dan
c.akuntabilitas.
1. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
2. 9.Sekretariat Jenderal DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara. 4

Pasal 10

(1)Setiap usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.kegiatan fisik;
2. b.pembangunan, rehabilitasi, dan/ a tau perbaikan sarana dan prasarana;
3. c.hasil pelaksanaan Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat; dan
(1)Pimpinan DPR menyampaikan usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) kepada Presiden.
(2)Pimpinan DPR menyampaikan usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8

Pimpinan DPR mengundang Pemerintah untuk menghadiri rapat paripurna penyampaian usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

(1)Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret pada setiap tahun sidang.
(2)Untuk pengusulan Program tahun 2016, rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Juli tahun 2015.

Pasal 6

Anggota mendaftarkan usulan Program se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilaksanakan.

Pasal 5

Usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi:

a.nama, nomor Anggota, daerah pemilihan, komisi, tanda tangan pengusul, dan Fraksi pengusul;
b.nama Program yang diusulkan;
c.latar belakang atau dasar pertimbangan usulan Program; dan
d.nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan/ atau kelurahan/ desa.

(6)Usulan Program ditetapkan dalam rapat panpurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 5

Pasal 12

(1)Badan Anggaran melakukan pembahasan usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) bersama Pemerintah.

BAB III

PEMBAHASAN USULANPROGRAM

Pasal 11

Usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) antara lain berupa pembangunan, perbaikan, atau peningkatan:

a.implementasi hasil riset dan teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.penyediaan air bersih;
c.sanitasi, termasuk mandi, cuci, kakus/jamban, dan sampah/limbah rumah tangga;
d.tempat ibadah serta sarana dan prasarana keagamaan;
e.kantor desa, desa adat, kelurahan, dan/ a tau yang disebut dengan nama lain;
f.sarana olahraga atau sarana kesenian;
g.perpustakaan atau taman bacaan umum;
h.panti sosial;
1. 1.penyediaan sarana internet; J. penyediaan penerangan jalan umum;
k.jalan atau jembatan desa, desa adat, kelurahan, dan/ a tau yang disebut dengan nama lain;
1. 1.irigasi tersier;
m.pemakaman umum;
n.sarana dan prasarana pertanian/perikanan;
o.puskesmas, pondok bersalin desa, dan ambulan;
p.ruang kelas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pesantren;
q.pasar rakyat atau pasar tradisional;
r.pengadaan benih, bi bit, dan ternak; dan/ a tau
s.pembangunan fisik lainnya.
d.penganggaran melalui dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan.

(2)Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditujukan bagi:
1. a.kelompok masyarakat;
2. b.desa, desa adat, kelurahan, dan/ atau yang disebut dengan nama lain;
3. c.lembaga pendidikan;
4. d.lembaga adat;
5. e.lembaga sosial; dan/ atau
6. f.pemerintah daerah kabupaten/kota. 6

Pasal 16

(1)Anggota yang mengusulkan Program memberitahukan perkembangan pembahasan usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 kepada konstituen di daerah pemilihannya.
(2)Anggota yang mengusulkan Program se bagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa usulan Program dilaksanakan.

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

a.mengoordinasikan usulan Program yang diajukan Anggota dengan mempertimbangkan keproporsionalan dan keadilan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah; dan
b.mengawasi dan memastikan pengajuan hak mengusulkan dan memperjuangkan Program berjalan sesuai dengan usulan Anggota yang mewakili daerah pemilihannya dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1)se bagaimana dibentuk oleh

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan;
b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan dalam rangka pemenuhan hak anggota untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan perlu pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pengusulan program dimaksud; Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili dan mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tata cara pelaksanaan hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan dan memperjuangkannya dalam bentuk program pembangunan daerah pemilihan agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, A ,l.;" ~ ~-rv~ L.-.: , ,:~-. ~~-~ "1'.'~~t' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 2.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang rnerrumpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. 4.Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. 5.Program Pembangunan Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Program adalah program yang diusulkan oleh Anggota DPR dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan yang diwakilinya untuk mewujudkan tujuan nasional.
6. 6.Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7. 7.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN.

BAB II

TATA CARA PENGUSULAN DAN KRITERIA PROGRAM

Pasal 2

Pengusulan Program dilakukan dengan berdasarkan pada asas:

a.kemanfaa tan;
b.keadilan;
c.transparansi; dan
c.akuntabilitas.
1. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
2. 9.Sekretariat Jenderal DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara. 4

Pasal 10

(1)Setiap usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.kegiatan fisik;
2. b.pembangunan, rehabilitasi, dan/ a tau perbaikan sarana dan prasarana;
3. c.hasil pelaksanaan Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat; dan
(1)Pimpinan DPR menyampaikan usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) kepada Presiden.
(2)Pimpinan DPR menyampaikan usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8

Pimpinan DPR mengundang Pemerintah untuk menghadiri rapat paripurna penyampaian usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

(1)Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret pada setiap tahun sidang.
(2)Untuk pengusulan Program tahun 2016, rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Juli tahun 2015.

Pasal 6

Pasal 5

Usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi:

a.nama, nomor Anggota, daerah pemilihan, komisi, tanda tangan pengusul, dan Fraksi pengusul;
b.nama Program yang diusulkan;
c.latar belakang atau dasar pertimbangan usulan Program; dan
d.nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan/ atau kelurahan/ desa.

(6)Usulan Program ditetapkan dalam rapat panpurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 5

Pasal 12

(1)Badan Anggaran melakukan pembahasan usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) bersama Pemerintah.

BAB III

PEMBAHASAN USULANPROGRAM

Pasal 11

Usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) antara lain berupa pembangunan, perbaikan, atau peningkatan:

a.implementasi hasil riset dan teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.penyediaan air bersih;
c.sanitasi, termasuk mandi, cuci, kakus/jamban, dan sampah/limbah rumah tangga;
d.tempat ibadah serta sarana dan prasarana keagamaan;
e.kantor desa, desa adat, kelurahan, dan/ a tau yang disebut dengan nama lain;
f.sarana olahraga atau sarana kesenian;
g.perpustakaan atau taman bacaan umum;
h.panti sosial;
1. 1.penyediaan sarana internet; J. penyediaan penerangan jalan umum;
k.jalan atau jembatan desa, desa adat, kelurahan, dan/ a tau yang disebut dengan nama lain;
1. 1.irigasi tersier;
m.pemakaman umum;
n.sarana dan prasarana pertanian/perikanan;
o.puskesmas, pondok bersalin desa, dan ambulan;
p.ruang kelas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pesantren;
q.pasar rakyat atau pasar tradisional;
r.pengadaan benih, bi bit, dan ternak; dan/ a tau
s.pembangunan fisik lainnya.
d.penganggaran melalui dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan.

(2)Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditujukan bagi:
1. a.kelompok masyarakat;
2. b.desa, desa adat, kelurahan, dan/ atau yang disebut dengan nama lain;
3. c.lembaga pendidikan;
4. d.lembaga adat;
5. e.lembaga sosial; dan/ atau
6. f.pemerintah daerah kabupaten/kota. 6

Pasal 16

(1)Anggota yang mengusulkan Program memberitahukan perkembangan pembahasan usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 kepada konstituen di daerah pemilihannya.
(2)Anggota yang mengusulkan Program se bagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa usulan Program dilaksanakan.

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

a.mengoordinasikan usulan Program yang diajukan Anggota dengan mempertimbangkan keproporsionalan dan keadilan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah; dan
b.mengawasi dan memastikan pengajuan hak mengusulkan dan memperjuangkan Program berjalan sesuai dengan usulan Anggota yang mewakili daerah pemilihannya dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1)se bagaimana dibentuk oleh

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

TATA CARA PENGUSULAN DAN KRITERIA PROGRAM

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 12

PEMBAHASAN USULANPROGRAM

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

TATA CARA PENGUSULAN DAN KRITERIA PROGRAM

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 12

PEMBAHASAN USULANPROGRAM

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945