DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2, Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 2. 17 7 .857 .7 92.966,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 1.927.536.032.188,00
2. b.Belanja Daerah Rp 2.O79.664.741.774,OO Defisit/ Surplus (152.128.709.586)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp 25O.321.760.778,OO 2.PengeluaranPembiayaan Rp 98.193.051.192,00 Pembiayaan Netto Rp 152.128.709.586,00 Sisa Lebih Pembiayaan Rp 0,00 Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.i.927.536.032.188,00 (satu triliun sembilan ratus dua puiuh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan C Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

( 1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 814.514.935.188,00 (delapan ratus empat belas miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a.Pajak Daerah;
b.Retribusi Daerah;
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2)Paj ak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 698.20O.594.255,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.682.741.400 (dua puluh satu miliar enam ratus delapn puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar RpS.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 89.131.599.533,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.1 13.021.O97 .O00 (satu triliun seratus tiga belas miliar dua puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) , yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.113.O21.O97.000 (satu triliun seratus tiga belas miliar dua puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum- Rp. 165.966.646.00O DBH - Dana transfer Umum- Rp 940.858.778.000 DAU - Dana Transfer Khusus - Rp. DAK Fisik - Dana Transfer Khusus - Rp DAK Non Fisik - Dana Insentif Daerah Rp 6.195.673.000 (DrD)
2. b.Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - Pendapatan Hibah dari Rp Pemerintah Pusat
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,O0 (no1 rupiah).

Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp698.2O0.594.255,OO (enam ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a.Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp226.373.490.500,00 (dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas - Mobil Penumpang-Sedan Rp 3.604.090.900 - PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp 14.136.982.200 - PKB-Mobil Penumpang- Rp101 .687.311.2OO Minibus - PKB-Mobi1 Bus-Microbus Rp 862.310.000 - PKB-Mobil Bus-Bus Rp 85.431.70O - PKB-Mobil Barang/Beban- Rp 22.184.686.8OO Pick Up - PKB-Mobil Barang/Beban- Rp 21.104.555.500 Light Truck - PKB-Mobil Barang/Beban- Rp 4.818.898.200 Truck - PKB-Mobil Barang/Beban- Rp 4OO.779.3OO Blind Van - PKB-Sepeda Motor-Sepeda Rp 57.445.495.50O Motor Roda Dua - PKB-Sepeda Motor-Sepeda Rp 42.949.200 Motor Roda Tiga
b.Anggaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp138.O50.846.700,OO (seratus tiga puluh delapan miliar lima puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas: - BBNKB-MobilPenumpang-Sedan Rp 1.295.188.600 - BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp 6. 176.971.5O0 - BBNKB-Mobil Penumpang- Rp49.665.789.a00 Minibus - BBNKB-Mobil Bus-Microbus Rp 314.718.800 - BBNKB-Mobil Bus-Bus Rp I.296.000 - BBNKB-MobilBarang/Beban-Pick Rp 9.986.362.000 Up - BBNKB-Mobil BarangfBeban- Rp 3.845.928.400 Light Truck - BBNKB-Mobil Barang/Beban- Rp 1.O92.174.4OO Truck - BBNKB-Mobil Barang/Beban- Rp 205.447.2OO Blind Van - BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Rp65.291.584.80O Motor Roda Dua - BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Rp 175.385.600 Motor Roda Tiga
c.Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) direncanakan sebesar Rp22O.667.604.830,00 (dua ratus dua puluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas: - PBBKB-Bahan Bakar Bensin Rp138.92 1.185.320 - PBBKB-Bahan Bakar Lainnya Rp 81.746.419.510
d.Anggaran Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp 15.000.00O.0O0,O0 (1ima belas miliar rupiah) yang terdiri atas: Pajak Air Permukaan Rp 15.0O0.0O0.00O
e.Anggaran Paj ak Rokok direncanakan sebesar Rp9B.108.652 .225,OO (sembilan puluh delapan miliar seratus delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas: Pajak Rokok Rp98.1O8.652.225

Pasal 7

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.682.741.400,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas: Anggaran Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp4.O7I.297 .000,00 (empat miliar tujuh puluh satu juta dua ratus semblan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri a atas: - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp 600.000.000 Rp 1.691.522.OOO - Retribusi Pelayanan Rp 1.TT9.T7S.OOO Pendidikan

b.Anggaran Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp1.7.126.444.400,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas: - Retribusi Pemakaian Rp 10.136.713.000 Kekayaan Daerah - Retribusi Terminal Rp 1.440.000 - Retribusi Tempat Penginapan Rp 275.000.000 / Pesanggarah an lYila - Retribusi Pelayanan Rp 3.451.591.400 Kepelabuhan - Retribusi Tempat Rekreasi Rp 85.000.000 dan Olahraga - Retribusi Penjualan Produksi Rp 3.176.700.000 Usaha Daerah
c.Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas: - Retribusi Izin Trayek untuk Rp 60.000.000 Penyediakan Pelayanan Angkutan Umum - Retribusi lzin Usaha Rp 125.000.000 Perikanan - Retribusi Perpanjangan Izin Rp 300.000.000 Memperkerjakan Tenaga Kerj a Asing (IMTA) Pasal B Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.131.599.533,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah yang terdiri atas:
a.Anggaran hasil penjualan Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
b.Anggaran Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp7.861.413.722,OO (tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
c.Anggaran Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp11.747 .219.912,OO (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah); Anggaran Pendapatan BLUD sebesar Rp42.9O2.603. 000,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus dua juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran beianja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.O79.664.741.774,OO (dua triliun tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
d.Anggaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp507.420.396,00 (1ima ratus tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
e.Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebesar Rp 1.107.459.258,00 (satu miliar seratus tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
f.Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp593.534.4O3,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah);
g.Anggaran Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp12.164.179.600,00 (dua belas miliar seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas: - Pendapatan Denda Pajak Rp 11.299.756.900 Kendaraan Bermotor (PKB) - Pendapatan Denda Bea Balik Rp 864.422.700 Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
h.Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebesar RplO .247 .7 69 .242 ,OO (sepuluh miliar dua ratus empat pulu tujuh juta tujuh ratus enam pulu sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas: - Pendapatan dari Rp 4.769.274.943 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Pendapatan dari Rp 5.478.494.299 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 1.

Pasal 10

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a direncanakan sebesar Rp1.517.044.854.464,OO (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.beianja bantuan sosial. {2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp837.915.92 1.782,OO (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp6O5.969.27 6.138,00 (enam ratus lima miliar Sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah). (4\ Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.584.818.544,OO (tujuh puluh miliar 1lma ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah). (71 Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp2.574.838.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja pagawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp837.915.921.782,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Gaji dan Tunjangan;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
5. e.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
6. f.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
7. g.Belanja Pegawai BLUD. (21 Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.619.483.499,O0 (empat ratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah ).
(3)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.644.379.733,OO (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
(4)Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.645.076.317,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4O.474.748.879,O0 (empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.589.192.154,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah). (7\ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1 .610.00O.000,0O (satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).
(8)Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g direncanakan sebesar Rp 17.333.041.200 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

(1)Anggaran belanja pagawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.619.483.499,OO (empat ratus tiga puluh miliar enam ratus sembllan belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Beianja Gaji Pokok ASN;
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
4. d.Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
5. e.Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
6. f.Belanja Tunjangan Beras ASN;
7. g.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
8. h.Belanja Pembulatan Gaji ASN;
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
10. j.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
11. k.Belanja luran Jaminan Kematian ASN;
  1. 1.Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; dan
12. m.Belanja Tunj angan Khusus. (21 Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.610.990.152,00 (tiga ratus tiga miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
(3)Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.943.680.990,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
(4)Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp1O.328.365.47 l,OO (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
(5)Tunjangan Fungsional ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.O48.464.961,00 [dua puluh satu miliar empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
(6)Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.336.989.273,OO (enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(7)Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f direncanakan sebesar Rp2O.642.563.249 ,OO (dua puluh miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puiuh sembilan rupiah)
(8)Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp892.447 .419,00 (delapan ratus sembiian puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
(9)Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.317.619,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan beias rupiah).
(10)
(11)(t2\
(13)
(14)Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp32.926.O37.366,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.132.017.555,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.563.700.901,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu sembilan ratus satu rupiah). Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp 170.3O8.543,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah). Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp12.600.00O,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp166.529.305.672,OO (seratus enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a.Anggaran Belanja Modal Tanah sebesar direncanakan sebesar Rp499.390.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
b.Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp76.860.213 .542,OO (tujuh puluh miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
c.Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp938.707.00O,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
d.Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp88.O53.449.626,OO (delapan puluh delapan miliar lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah); dan
e.Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 177.545.504,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat rupiah).

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…