DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERBUP ini mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 yaitu Ketentuan Umum, Koordinasi Strategis Lintas Sektor Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, Mekanisme Kerja Tim Koordinasi, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 13 Seri E);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023 – 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8.Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi Strategis Lintas Sektor Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah /lembaga lainnya sesuai dengan kewenangannya.
9.Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana kasi yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk panduan dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah di Daerah dan jaringan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya di Provinsi;
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.tercapainya peningkatan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah;
2. b.tercapainya peningkatan koordinasi lintas sektoral di jajaran pemerintah dan tataran pemangku kepentingan kepemudaan, agar lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda Bangka Belitung yang tangguh dan berdaya saing; dan
3. c.tersedianya perangkat pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) untuk berbagai kegiatan kepemudaan dalam periode 2023-2024.

BAB II

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 3

(1)Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor RAD Pelayanan Kepemudaan di Provinsi.
(2)Koordinasi Strategis Lintas Sektor RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
2. b.kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
3. c.kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(3)Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Provinsi dilaksanakan pada RAD Pelayanan Kepemudaaan tahun 2023-2024.
(4)RAD Pelayanan Kepemudaaan tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

a.peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
b.peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
c.peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
d.peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
e.peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
f.peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan
g.peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

Pasal 5

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf b dilaksanakan dalam bentuk :
1. a.penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
2. b.peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkotika, psikotropika, dan zal adiktif lainnya; dan
3. c.peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, human immunodeficiency virus/aquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 6

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

a.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia;
b.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
c.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
d.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
e.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
g.peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
h.pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

BAB III

TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

(1)Gubernur membentuk Tim Koordinasi RAD Pelayanan Kepemudaan.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengoordinasikan pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor RAD Pelayanan Kepemudaan di Provinsi.
(3)Susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Tim Koordinasi dibantu sekretariatan yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga.

BAB IV

MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI

Pasal 9

(1)Hubungan kerja Tim Koordinasi RAD Pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
(2)Hubungan kerja antara Tim Koordinasi provinsi RAD Pelayanan Kepemudaan, dan Tim Koordinasi kabupaten/kota RAD pelayanan kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor RAD Pelayanan Kepemudaan di Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Ketua Tim Pelaksana pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubemur.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)Gubemur melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemantauan penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Evaluasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)Gubernur selaku penanggung jawab penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada ketua tim pelaksana pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…