DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yakni Ketentuan Umum, Organisasi JDIH Provinsi, Pengelolaan JDIH Provinsi, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan Bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, cepat.
8.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi yang selanjutnya disebut JDIH Provinsi adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurispudensi, monografi hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10.Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
11.Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang- undangan.
12.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
13.Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH. Paragaraf 2 Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
c.mengembangkan kerjasama yang efektif dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan JDIH.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi:

a.Organisasi JDIH Provinsi;
b.Pengelolaan JDIH Provinsi; dan
c.Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ORGANISASI JDIH PROVINSI

Pasal 5

(1)Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk organisasi JDIH Provinsi.
(2)Organisasi JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pusat JDIH dan Anggota JDIH.
(3)Biro Hukum merupakan Pusat JDIH Provinsi.
(4)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri atas:
1. a.PD;
2. b.Bagian Hukum di Kabupaten/Kota; dan
3. c.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota.
4. d.Universitas dan Perguruan Tinggi

Pasal 6

(1)Pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
3. c.pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan dokumen hukum;
4. d.penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Anggota JDIH;
5. e.pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
6. f.pembinaan sumberdaya manusia Pengelola JDIH;
7. g.penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH; dan
8. h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

Pasal 7

(1)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
2. b.penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
4. d.pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia Pengelola JDIH di lingkungannya; dan
5. e.pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala.

BAB III

PENGELOLAAN JDIH PROVINSI

Pasal 8

JDIH Provinsi dikelola dengan berpedoman pada pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pengelolaan JDIH Provinsi dilaksanakan oleh tim pengelola yang berkedudukan di Biro Hukum dengan susunan terdiri dari:
1. a.Pengarah;
2. b.Penanggungjawab;
3. c.Ketua;
4. d.Sekretaris; dan
5. e.anggota.
(2)Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari:
1. a.Analis Hukum;
2. b.Perancang Peraturan Perundang-undangan;
3. c.Pustakawan;
4. d.Arsiparis;
5. e.Pranata Humas;
6. f.Pranata Komputer; dan
7. g.Unsur jabatan lain yang diperlukan.
(3)Penunjukan personil Tim Pengelola dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Gubernur menyediakan Sarana dan prasarana JDIH Provinsi paling kurang terdiri dari:
1. a.Sarana:
  1. 1.Furnitur atau mebel;
  2. 2.Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  3. 3.Perangkat Multimedia;
2. b.Prasarana
  1. 1.Ruang perpustakaan;
  2. 2.Ruang arsip;
  3. 3.Ruang editing;
  4. 4.Ruang studio podcast;
  5. 5.Ruang kerja; dan
  6. 6.Ruang tunggu.
(2)Jumlah dan Spesifikasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan mutakhir.

Pasal 11

Anggaran pengelolaan pusat jdih provinsi dan anggota jdih provinsi dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…