DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Ketentuan Umum, Prinsip, Kriteria, Dan Penerima TPP ASN, Besaran Dan Perhitungan TPP ASN, Unsur-Unsur TPP ASN, Penilaian Kinerja Pegawai ASN, Pemotongan TPP ASN, Pembayaran TPP ASN, Tata Cara Permintaan Pembayaran TPP ASN, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan serta berdasarkan merit sistem;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
25.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Nomor 2 Seri D);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);
27.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);
28.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 49 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat Unor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan serta melaksanakan tugas pada Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Negara.
10.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
13.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
16.Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17.Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18.Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19.Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
20.Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
21.Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
22.Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
23.Pendidik adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
24.Tenaga Kependidikan adalah Pegawai ASN selain Pendidik yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan menengah atau khusus.
25.Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
26.Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diterima Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan merupakan kebijakan Daerah.
27.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai ASN adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan per kelas Jabatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
28.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
29.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
30.Penilaian Kinerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai ASN dan perilaku kerja pegawai ASN.
31.Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
32.Indikator kinerja individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
33.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34.Presensi adalah kehadiran kerja pegawai ASN yang dibuktikan dengan data presensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi E- Kinerja.
35.E-Kinerja adalah Suatu sistem aplikasi berbasis website internet terintegrasi yang berguna untuk mempermudah pembuatan dan penilaian laporan capaian kinerja ASN serta memonitoring kehadiran pegawai melalui mesin presensi sidik jari (finger recording machine) maupun Mobile Presensi sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat tercatat secara cepat dan tepat serta akurat.
36.Mobile Presensi adalah suatu media aplikasi berbasis teknologi yang merupakan bagian dari sistem presensi terintegrasi E- Kinerja yang berfungsi untuk perekaman kehadiran dan pembuatan laporan capaian kinerja ASN melalui sarana dalam jaringan internet atau telepon pintar sesuai batas radius koordinat yang telah ditentukan.
37.Kinerja Utama adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari fungsi dan tugas organisasi, sebagaimana dinyatakan dalam uraian tugas jabatan yang bersangkutan.
38.Kinerja Tambahan adalah tugas yang pada dasarnya tidak dinyatakan dalam uraian tugas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja atau Unit Organisasi tempat Pegawai ASN yang bersangkutan bertugas atau Unit Organisasi tempat Pegawai ASN yang bersangkutan ditugaskan.
39.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN dalam masa kinerja.
40.Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
41.Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan/jabatan.
42.Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja.
43.Sasaran Kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat SKP ASN adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai ASN dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh Pegawai ASN dan atasannya yang diisi secara online melalui E-Kinerja.
44.Capaian Kinerja Bulanan adalah hasil kerja atau realisasi pencapaian kinerja bulanan berdasarkan rekapitulasi catatan kinerja harian Pegawai ASN dalam satu bulan berdasarkan target SKP ASN bulanan Pegawai ASN.
45.Catatan Kinerja Harian Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat CKHP adalah catatan harian yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan kinerja pokok serta kinerja tambahan Pegawai ASN yang diisi setiap hari kerja secara online melalui aplikasi E-Kinerja.
46.Pakaian Dinas ASN adalah Pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
47.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Unit Organisasi selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN ditujukan untuk:

a.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b.meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
c.meningkatkan disiplin Pegawai ASN; dan
d.meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN;

BAB II

PRINSIP, KRITERIA DAN PENERIMA TPP ASN

Pasal 4

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b.Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
d.Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN; dan
f.Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 5

(1)Pemberian TPP ASN didasarkan atas beberapa kriteria, yakni:
1. a.TPP ASN berdasarkan beban kerja;
2. b.TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
3. c.TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
4. d.TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
5. e.TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
6. f.TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(2)Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ditetapkan berdasarkan Kelas Jabatan.
(3)TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
(4)TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
(5)TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(6)TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan, jiwa, dan lainnya yakni sebagai berikut:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
4. d.pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. e.pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkananalis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
6. f.pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
(7)TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. a.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus antara lain seperti Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis;
2. b.kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
3. c.sebagai pemangku jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah.
(8)TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN apabila telah mempunyai dasar hukum pemberian-nya dan telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(9)Alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
(10)Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
(11)Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi kerja, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (5) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN dan ditambah sesuai dengan karakteristik serta kondisi daerah untuk pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

(1)Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TPP juga dapat diberikan kepada:
1. a.Pegawai ASN Pusat atau Pegawai ASN daerah lain dalam penugasan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
2. b.Pegawai ASN yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran Pegawai ASN dengan pegawai swasta;
3. c.Pegawai ASN yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan melalui Tugas Belajar dengan ketentuan:
  1. 1.pada semester awal pembelajaran Tugas Belajar, diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen).
  2. 2.apabila mendapatkan Indeks Prestasi (IP) 2,763,00 diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan;
  3. 3.apabila mendapatkan Indeks Prestasi (IP) 3,013,50 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan; dan
  4. 4.apabila mendapatkan Indeks Prestasi (IP) 3,514,00 diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan.
4. d.Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan;
5. e.Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Besar dalam rangka melaksanakan ibadah keagamaan; dan
6. f.Dalam hal Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Besar dalam rangka melaksanakan ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberikan sebesar 80% dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berkenaan.
(2)TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan apabila telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan.
(3)Dalam hal telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk kepada Pegawai ASN yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional, dan/atau Pegawai ASN yang mengalami pengalihan jabatan dari jabatan administrator atau jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional atau jabatan fungsional yang mendapat tugas sebagai koordinator atau subkoordinator.
(4)Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan penyampaian pembuatan SKP ASN pada awal tahun dan capaian kinerja bulanan secara online yang telah diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung, dikecualikan untuk Pegawai ASN yang meninggal dunia.
(5)Penginputan SKP ASN bagi Pegawai ASN pindahan ke Pemerintah Provinsi dilakukan terhitung mulai tanggal Surat Perintah/ Pernyataan Melaksanakan Tugas dan telah diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
(6)Pegawai ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian profesionalitas untuk paling lama 3 (tiga) bulan selanjutnya.
(7)Dalam hal Kepala Sekolah dan Guru yang ditugaskan mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan sebagai jam kerja dan tidak mengurangi jam mengajar.
(8)Pegawai ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan besaran sesuai Kelas Jabatan Pelaksana berdasarkan pangkat dan golongan terakhir selama jangka waktu penyelesaian pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan Keputusan Penunjukan Pertama sebagai Pegawai ASN Tugas Belajar dan dikecualikan bagi Pegawai ASN yang mengalami perpanjangan waktu tugas belajar.

Pasal 8

TPP ASN tidak diberikan kepada Pegawai ASN apabila:

a.menjalani cuti di luar tanggungan negara;
b.berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum di atas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
c.berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
d.berstatus terpidana;
e.menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
f.menjadi Pegawai ASN dalam penugasan ke Pemerintah Lain di luar Pemerintah Provinsi;
g.melakukan dan/atau turut membantu manipulasi kehadiran;
h.terjadi kerusakan mesin presensi sidik jari dan tidak diperbaiki selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan/atau berkeberatan menggunakan layanan aplikasi mobile presensi;
i.diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; dan/atau
j.diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat.

BAB III

BESARAN DAN PERHITUNGAN TPP ASN

Pasal 9

(1)Besaran TPP ASN Provinsi ditetapkan berdasarkan pada parameter yang terdiri atas:
1. a.Kelas Jabatan;
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
4. d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan yakni Faktor Jabatan Struktural dan Faktor Jabatan Fungsional.
(3)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(4)Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan daerah masing-masing yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
(5)Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan indeks yang ditetapkan oleh instansi berwenang.
(6)Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terdiri atas variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

(1)Besaran tertinggi/basic TPP ASN diperoleh dengan menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai Perpres Nomor 188 Tahun 2014) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (skor kategori indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);
(2)Besaran TPP ASN diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: ((Basic TPP ASN) x (faktor beban kerja)) + ((Basic TPP ASN) x (faktor prestasi kerja)) + ((Basic TPP ASN) x (faktor kondisi kerja)) + ((Basic TPP ASN) x (faktor tempat bertugas)) + ((Basic TPP ASN) x (faktor kelangkaan profesi));
(3)Penetapan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…