DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026 yang meliputi antara lain ketentuan umum, rencana penanggulangan kemiskinan daerah, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembiayaan, dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
6.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
9.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan yang dilakukan melalui strategi dan program serta kegiatan dan anggaran.

Pasal 3

Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.BAB I : Pendahuluan;
b.BAB II : Kondisi Umum Daerah;
c.BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;
d.BAB IV : Prioritas Program;
e.BAB V : Lokasi Prioritas; dan
f.BAB VI : Penutup. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
(2)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPK Provinsi, yang ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi kepada Gubernur melalui TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 26 Mei 2023 Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 26 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 7 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dto HARPIN, S.H Pembina Utama Muda NIP. 19690911 200212 1 007

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…