DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meliputi Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk efektifitas pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan pemenuhan hak dan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam melaksanakan presensi sidik jari terintegrasi, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 SALINAN Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2 dan angka 4 diubah serta angka 15 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas pada PD atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
10.Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
11.Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
12.Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.
13.Pendidik adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
14.Tenaga Kependidikan adalah pegawai ASN pegawai ASN Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum pada satuan pendidikan menengah dan satuan khusus yang menduduki jabatan pengawas sekolah, kepala sekolah, pengelola laboratorium/bengkel, pranata laboratorium pendidikan, pengelola perpustakaan, pustakawan, serta pejabat pengawas dan pelaksana.
15.Dihapus.
16.Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan merupakan kebijakan Daerah.
17.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
18.Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung- jawab yang diberikan.
19.Perilaku Kerja adalah kemampuan kerja dan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan data absensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi.
21.Sistem Presensi Terintegrasi adalah Suatu sistem presentasi yang berfungsi untuk memonitoring kehadiran pegawai melalui finger recording sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat tercatat secara cepat dan tepat.
22.Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari fungsi dan tugas organisasi, sebagaimana dinyatakan dalam rincian tugas jabatan yang bersangkutan.
23.Tugas Tambahan adalah tugas yang pada dasarnya tidak dinyatakan dalam rincian tugas jabatan PNS/CPNS yang bersangkutan, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja atau OPD tempat PNS/CPNS yang bersangkutan bertugas atau OPD tempat PNS/CPNS yang bersangkutan ditugaskan.
24.Sistem Aplikasi Kinerja adalah Suatu media aplikasi berbasis website yang berguna untuk mempermudah pembuatan dan penilaian laporan capaian kinerja ASN.
25.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam masa kinerja.
26.Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
27.Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan/jabatan.
28.Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja.
29.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh Pegawai dan atasannya yang diisi secara online melalui sistem aplikasi kinerja.
30.Capaian Kinerja Bulanan adalah hasil kerja atau realisasi pencapaian kinerja bulanan berdasarkan rekapitulasi catatan kinerja bulanan Pegawai.
31.Catatan Kinerja Bulanan Pegawai adalah catatan bulanan yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok Pegawai yang diisi secara online melalui sistem aplikasi kinerja berdasarkan SKP bulanan Pegawai.
32.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah.

3.Ketentuan Pasal huruf a dan huruf b ayat (1) serta ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Selain Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TPP juga dapat diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang melaksanakan tugas pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk Pegawai pindahan dari Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota di luar Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Provinsi;
2. b.Pegawai Pusat atau pegawai daerah lain yang dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran Pegawai dengan pegawai swasta;
4. d.Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan melalui Tugas Belajar diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan.
5. e.Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berkenaan; dan
6. f.Pegawai yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Besar dalam rangka melaksanakan ibadah haji serta melahirkan anak ketiga dan seterusnya.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dapat diberikan apabila telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan.
(3)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, harus dibuktikan dengan penyampaian pembuatan SKP pada awal tahun dan capaian kinerja bulanan secara online yang telah diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
(4)Penginputan SKP bagi Pegawai pindahan ke Pemerintah Daerah dilakukan terhitung mulai tanggal Surat Perintah/Pernyataan Melaksanakan Tugas dan telah diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
(5)Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian profesionalitas untuk paling lama 3 (tiga) bulan selanjutnya.
(6)Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, diberikan dengan besaran setara Jabatan Pelaksana sesuai dengan Pangkat dan golongan terakhir selama jangka waktu penyelesaian pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan Keputusan Penunjukan Pertama sebagai Pegawai Tugas Belajar.

4.Ketentuan huruf g dan huruf j Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

TPP tidak diberikan kepada pegawai apabila:

a.menjalani cuti di luar tanggungan negara;
b.berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum di atas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
c.berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
d.berstatus terpidana;
e.menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
f.menjadi pegawai yang diperbantukan ke pemerintah lain di luar Pemerintah Daerah Provinsi;
g.dihapus;
h.melakukan dan/atau turut membantu manipulasi kehadiran, dengan pemotongan TPP sebesar 1 (satu) bulan; dan/atau
i.terjadi kerusakan mesin presensi sidik jari dan tidak diperbaiki selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dengan pemotongan TPP sebesar 1 (satu) bulan bagi seluruh pegawai pada PD atau unit kerja yang bersangkutan.
j.dihapus.
1. 5.Ketentuan ayat (7) sampai dengan ayat (9) dan ayat

(10)Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penilaian terhadap kinerja Pegawai ASN, dilakukan berdasarkan hasil persentase dari unsur produktifitas kerja dan unsur disiplin kerja yang dihitung melalui sistem aplikasi kinerja.
(2)Persentase unsur produktifitas kerja, dan unsur disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui sistem aplikasi kinerja.
(3)Pegawai ASN wajib melakukan penyusunan SKP dan target kinerja bulanan SKP berdasarkan rencana kerja tahunan PD, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan, dikecualikan bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Guru, Kepala Sekolah, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah hanya menyusun SKP Tahunan.
(4)Target kinerja bulanan bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Guru, Kepala Sekolah dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah dibuat dalam bentuk ceklist pada sistem aplikasi kinerja.
(5)SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui dan divalidasi oleh atasan langsung/pejabat penilai.
(6)Dalam hal SKP yang disusun oleh pegawai tidak disetujui oleh atasan langsung/pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
(7)Target kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap awal bulan masa penilaian kinerja.
(8)Jika terdapat alasan yang cukup dan dipandang perlu, SKP dan target kinerja bulanan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum penilaian kinerja dilakukan dan/atau pada akhir bulan berkenaan sebelum target kinerja bulanan berikutnya ditetapkan.
(9)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib melampirkan bukti pendukung dan SKP serta target kinerja bulanan SKP sebelumnya berikut persetujuan atasan langsung.
(10)Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai maka Pegawai yang bersangkutan tetap menyusun SKP sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan yang baru.
(11)Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, dan Kepala PD.

6.Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemotongan TPP berdasarkan pencapaian target SKP dilakukan apabila target kinerja bulanan tidak tercapai.
(2)Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar persentase kinerja bulanan yang tidak tercapai pada bulan berkenaan pada sistem aplikasi kinerja.
(2a)Pegawai ASN yang tidak menginput SKP Tahunan ke dalam sistem aplikasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikenakan Pemotongan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penghitungan TPP bulan berkenaan.
(3)Pemotongan TPP dari unsur SKP dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

7.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Presensi Sidik Jari Terintegrasi Pegawai ASN dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari, yaitu sebagai berikut:
1. a.masuk kerja pagi;
2. b.masuk kerja setelah istirahat; dan
3. c.pulang kerja sore.
(2)Pemotongan TPP berdasarkan Presensi dilakukan apabila Pegawai ASN:
1. a.terlambat masuk kerja;
2. b.tidak melaksanakan apel, upacara dan/atau olahraga;
3. c.pulang sebelum waktunya;
4. d.meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan ketika dilaksanakan Pemeriksaan Kehadiran oleh Tim Sidak Disiplin;
5. e.tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah; dan
6. f.tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
(3)Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pagi, yang melanggar rentang waktu presensi yang telah ditentukan tanpa izin/keterangan yang sah sampai dengan 15 (lima belas) menit batas waktu toleransi, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).
(4)Pegawai ASN yang tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore, upacara atau olahraga tanpa keterangan yang sah diberikan surat peringatan dan dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
(5)Pegawai ASN yang terlambat masuk bekerja setelah istirahat, yang melanggar rentang waktu presensi yang telah ditentukan tanpa izin/keterangan yang sah sampai dengan 15 (lima belas) menit batas waktu toleransi, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).
(6)Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu yang telah ditentukan tanpa izin/keterangan yang sah, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).
(7)Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dan ayat (5), dalam 1 (satu) hari yang sama keterlambatannya:
1. a.sampai dengan 15 (lima belas) menit dari batas waktu toleransi, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen); atau
2. b.melebihi 15 (lima belas) menit dari batas waktu toleransi, dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
(8)Pegawai ASN yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan ketika dilaksanakan Pemeriksaan Kehadiran oleh Tim Sidak Disiplin dipotong sebesar 4% (empat persen) perhari.
(9)Pegawai ASN yang tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat persen).
(10)Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 12% (dua belas persen) perhari.
(11)ketentuan mengenai jam kerja dan batas waktu toleransi bagi pegawai berpedoman pada Peraturan Gubernur terkait hari dan jam kerja.
(12)Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat izin tidak mengikuti apel pagi, apel sore, upacara atau olahraga dituangkan dalam Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8.Diantara angka 1 dan angka 2 huruf a ayat (3) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, dan diantara huruf c dan huruf d ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)TPP dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun anggaran berkenaan.
(2)Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal sepuluh, dan untuk bulan Desember diajukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
(3)Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing PD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
  1. 1.daftar rekapitulasi presensi pegawai yang dicetak melalui sistem aplikasi kinerja; 1a.daftar rekapitulasi SKP dan realisasi kinerja bulanan pegawai yang dicetak melalui sistem aplikasi kinerja;
  2. 2.daftar rekapitulasi perhitungan TPP yang dicetak melalui sistem aplikasi kinerja;
  3. 3.daftar nominatif pembayaran TPP yang dicetak melalui sistem aplikasi kinerja dan telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
  4. 4.surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  5. 5.surat pengantar dan tanda terima DUPAK terakhir dari sekretariat tim penilai, khusus untuk jabatan fungsional;
  6. 6.Keputusan Gubernur tentang hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.
2. b.daftar nominatif pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
  1. 1.untuk Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah;
  2. 2.untuk Badan/Dinas, Sekretariat DPRD dan Satuan disahkan oleh Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD dan Kepala Satuan; dan
  3. 3.untuk Inspektorat dan RSJ/RSU disahkan oleh Inspektur dan Direktur.
3. c.format daftar rekapitulasi presensi pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; c1. format daftar rekapitulasi SKP dan realisasi kinerja bulanan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
4. d.format daftar rekapitulasi perhitungan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
5. e.format daftar nominatif pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
6. f.format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
7. g.bagi PD atau unit kerja yang belum memiliki mesin presensi sidik jari seperti pada Cabang Dinas Pendidikan, SMA/SMK/SLB maka menggunakan laporan kehadiran secara ceklist pada sistem aplikasi kinerja;
8. h.bagi pegawai yang mendapat dispensasi presensi/Kepala PD dan/atau mesin presensi sidik jari mengalami kerusakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib mencetak rekapitulasi presensi secara manual; dan
9. i.rekapitulasi presensi setiap pegawai pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan disampaikan ke PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian sebagai laporan.
(4)Kepala PD atau unit kerja menandatangani laporan rekapitulasi TPP pada PD atau unit kerja yang dipimpinnya.
(5)Penyampaian rekapitulasi presensi dan rekapitulasi TPP untuk bulan Desember disampaikan paling lama hari ke 6 (enam) bulan berikutnya.
(6)Pengajuan Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(8)Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 17 Februari 2020 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 17 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 10 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…