DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3.Kabupaten adalah cakupan wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh bupati.
4.Kota adalah cakupan wilayah daerah Provinsi yang dipimpin oleh walikota.
5.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan).
14.Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
16.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RENJA perangkat daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19.Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat TAPKIN adalah suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
20.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
21.Laporan Keterangan Pertangungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
22.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(3)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(5)Sekretaris Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Daerah.
(6)Asisten Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)terdiri atas:
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. c.Asisten Administrasi Umum.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  1. 1.Biro Pemerintahan ;
  2. 2.Biro Kesejahteraan Rakyat;
  3. 3.Biro Hukum.
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
  1. 1.Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
  2. 2.Biro Pengadaan Barang/Jasa.
3. c.Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
  1. 1.Biro Organisasi;
  2. 2.Biro Umum.
(2)Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi pada Biro Pemerintahan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum, Inspektorat Daerah, dan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, satuan polisi pamong praja dan kebakaran, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, serta kesatuan bangsa dan politik.
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan program;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
3. c.penyelenggaraan administrasi asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. d.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
5. e.penyelenggaraan pembinaan dan promosi pegawai ASN; dan
6. f.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
1. a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dibidang Biro Pemerintahan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum, Inspektorat Daerah, dan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana, satuan polisi pamong praja dan kebakaran, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, serta kesatuan bangsa dan politik;
3. c.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. d.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
6. f.menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
7. g.menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
8. h.menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
9. i.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
10. j.menyelenggarakan pembinaan dan promosi pegawai ASN;
11. k.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1)Biro Pemerintahan mempunyai tugas membantu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi , evaluasi, dan perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi kewilayahan, bidang otonomi daerah dan bidang kerja sama.
(2)Biro Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan dan kerjasama luar negeri yang menjadi kewenangan provinsi;
2. b.penyelenggaraan kebijakan dibidang pemerintahan dan kerjasama luar negeri yang menjadi kewenangan provinsi;
3. c.penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan kerjasama luar negeri;
4. d.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Biro Pemerintahan dan kerjasama luar negeri;
5. e.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya
(3)Biro Pemerintahan dipimpin oleh kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

Biro Pemerintahan terdiri atas:

a.Bagian Administrasi Kewilayahan, membawahkan:
1. 1.Subbagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah;
2. 2.Subbagian Administrasi Pertanahan;
3. 3.Subbagian Tata Usaha.
b.Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:
1. 1.Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. 2.Subbagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Legislatif;
3. 3.Subbagian Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan.
c.Bagian Kerjasama, membawahkan:
1. 1.Subbagian Fasilitasi Instansi Vertikal;
2. 2.Subbagian Kerjasama Swasta dan Luar Negeri;
3. 3.Subbagian Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

(1)Kepala Biro Pemerintahan mempunyai tugas memimpin, mengoordinir, memvalidasi, mempromosi, membina, mengendalikan, menetapkan program dan pelayananan urusan bidang pemerintahan yang meliputi: administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama yang menjadi kewenangan Provinsi.
(2)Kepala Biro Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kerja sama luar negeri;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemerintahan;
3. c.penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan;
4. d.penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
5. e.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Biro Pemerintahan;
6. f.penyelenggaraan pembinaan dan promosi pegawai ASN;
7. g.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Kepala Biro Pemerintahan meliputi:
1. a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Pemerintahan;
2. b.menyelenggarakan kebijakan dibidang pemerintahan;
3. c.menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi dibidang pemerintahan yang meliputi administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
4. d.menyelenggarakan koordinasi pelayanan urusan pemerintahan provinsi dibidang administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
5. e.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelayanan urusan pemerintahan provinsi dibidang administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
6. f.menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Biro Pemerintahan;
7. g.menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Biro Pemerintahan;
8. h.menyelenggarakan dan mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro Pemerintahan;
9. i.menyampaikan saran dan pertimbangan dibidang Pemerintahan;
10. j.menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
11. k.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
12. l.menyelenggarakan pembinaan dan promosi pegawai ASN; dan
13. m.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

(1)Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bagian Administrasi Kewilayahan.
(2)Bagian Administrasi Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan dibagian Administrasi Kewilayahan;
2. b.penyelenggaraan dan verifikasi rumusan kebijakan teknis Administrasi Kewilayahan;
3. c.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan wilayah, sarana prasarana;
4. d.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan wilayah dan batas daerah dan toponimi, administrasi pertanahan;
5. e.penyelenggaraan dan pengoordinasian layanan administrasi biro yang meliputi perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta keuangan;
6. f.penyelenggaraan verifikasi bahan tindak lanjut hasil evaluasi Administrasi Kewilayahan;
7. g.penyelenggaraan dan verifikasi penyusunan jadwal rapat koordinasi secara berkala dengan instansi di Iingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. h.penyelenggaraan pengoordinasian penyiapan bahan koordinasi penataan batas daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. i.penyelenggaraan penyiapan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus dan nama- nama geografi dan rupabumi;
10. j.penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi kecamatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum dan tertib administrasi kewilayahan di Kecamatan dan Kelurahan/desa;
11. k.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
12. l.penyelenggaraan pembinaan dan promosi pegawai ASN; dan
13. m.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Bagian Administrasi Kewilayahan:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dan kegiatan dibagian Administrasi Kewilayahan;
2. b.memverifikasi rumusan kebijakan teknis Administrasi Kewilayahan;
3. c.menyelenggarakan dan mngoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan wilayah, sarana prasarana;
4. d.memimpin dan mengoordinasikan pengembangan wilayah dan batas daerah dan toponimi, administrasi pertanahan;
5. e.memimpin dan mengoordinasikan layanan administrasi biro yang meliputi perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta keuangan;
6. f.memverifikasi bahan tindak lanjut hasil evaluasi Administrasi Kewilayahan;
7. g.memverifikasi penyusunan jadwal rapat koordinasi secara berkala dengan instansi di Iingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. h.memimpin dan menggordinasikan penyiapan bahan koordinasi penataan batas daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. i.memimpin dan menggordinasikan penyiapan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus dan nama-nama geografi dan rupabumi;
10. j.penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi kecamatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum dan tertib administrasi kewilayahan di Kecamatan dan Kelurahan/desa;
11. k.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
12. l.menyelenggarakan pembinaan dan promosi pegawai ASN; dan
13. m.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Bagian Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Pasal 9

(1)Subbagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pengembangan Wilayah dan topinimi.
(2)Subbagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja subbagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah;
2. b.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah;
3. c.pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah;
4. d.pelaksanaan perencanaan dan pengembangan perumusan kebijakan teknis pengembangan wilayah;
5. e.pelaksanaan perencanaan dan pengembangan perumusan kebijakan teknis batas daerah;
6. f.pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis perumusan kebijakan teknis pengembangan wilayah;
7. g.pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis perumusan kebijakan teknis batas daerah;
8. h.pelaksanaan dan perencanaan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi toponimi;
9. i.pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan dan kelurahan;
10. j.pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan pengembangan wilayah dan perbatasan
11. k.pelaksanaan perencanaan Pembinaan dan pengawasan umum tertib administrasi kewilayahan kecamatan, kelurahan dan desa;
12. l.pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan pengembangan wilayah dan batas daerah dan toponimi;
13. m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
14. n.pelaksanaan pembinaan pegawai ASN; dan
15. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Subbagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah;
1. a.menyusun program kerja dan kegiatan subbagian pengembangan wilayah dan batas daerah;
2. b.menyusun rumusan kebijakan teknis pengembangan batas wilayah dan daerah;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah dan batas daerah dan toponimi;
4. d.merencanakan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis pengembangan wilayah dan batas daerah dan toponimi;
5. e.mengkaji ulang hasil analisis perumusan kebijakan teknis pengembangan wilayah dan batas daerah dan toponimi;
6. f.merencanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi toponimi (rupabumi);
7. g.menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan dan kelurahan;
8. h.merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum tertib administrasi kewilayahan kecamatan, kelurahan dan desa;
9. i.menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan pengembangan wilayah dan perbatasan;
10. j.merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan wilayah dan batas daerah dan toponimi;
11. k.melaksanakan rencana sosialisasi pengembangan wilayah dan batas daerah serta toponimi;
12. l.merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan wilayah dan batas daerah dan toponimi;
13. m.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
14. n.melaksanakan pembinaan pegawai ASN; dan
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Subbagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian Administrasi Kewilayahan.

Pasal 10

(1)Subbagian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan.
(2)Subbagian Administrasi Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1), mempunyai fungsi:
1. a.Pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Administrasi Pertanahan;
2. b.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Administrasi Pertanahan;
3. c.pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pertanahan;
4. d.pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengeloolaan data dibidang pertanahan;
5. e.Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi bidang administasi pertanahan;
6. f.pelaksanaan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis Administrasi Pertanahan;
7. g.pelaksanaan pengkajian dan penyusunan laporan pengaduan sengketa tanah;
8. h.pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian kasus sengketa tanah;
9. i.pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi arahan penyelesaian kasus sengketa tanah;
10. j.pelaksanaan penyiapan bahan dan membantu persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh instansi yang membutuhkan tanah;
11. k.pelaksanaan pengkajian dan penelitian permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
12. l.pelaksanaan penyiapan bahan dan pembuatan konsep surat rekomendasi pemberian persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
13. m.pelaksanaan penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
14. n.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
15. o.pelaksanaan pembinaan pegawai ASN;
16. p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Subbagian Administrasi Pertanahan:
1. a.menyusun program kerja dan kegiatan subbagian Administrasi pertanahan;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis Administrasi Pertanahan;
3. c.melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang pertanahan;
4. d.merencanakan dan mengembangkan pengeloolaan data dibidang pertanahan;
5. e.menyiapkan bahan koordinasi bidang administasi pertanahan;
6. f.merencanakan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis Administrasi Pertanahan;
7. g.mengkaji dan menyusun laporan pengaduan sengketa tanah;
8. h.menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian kasus sengketa tanah;
9. i.menyiapkan bahan rekomendasi arahan penyelesaian kasus sengketa tanah;
10. j.menyiapkan bahan dan membantu persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh instansi yang membutuhkan tanah;
11. k.mengkaji dan meneliti permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
12. l.menyiapkan bahan dan membuat surat rekomendasi pemberian persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
13. m.menyiapkan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
14. n.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
15. o.melaksanakan pembinaan pegawai ASN;
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Subbagian Administrasi Pertanahan dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Administrasi Kewilayahan.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…