DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal di dalam unit pelaksana teknis dinas panti sosial bina serumpun dinas sosial provinsi kepulauan bangka belitung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan orang terlantar di dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu diatur dalam Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DALAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.
6.Standar Pelayanan Minimal adalah adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.
8.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis di dalam panti agar hidup secara layak.
9.Anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
10.Anak Berhadapan dengan Hukum adalah seorang anak yang berusia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/ atau mendengar sendirinya suatu tindak pidana.
11.Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
12.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13.Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14.Panti Sosial Bina Serumpun adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15.Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16.Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan.
17.Penyuluh adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta ataupun masyarakat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang baik di bidang sosial, agama maupun yang lainnya untuk melakukan penyuluhan di bidangnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Panti Sosial Bina Serumpun dalam memberikan pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti Sosial Bina Serumpun.

Pasal 3

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti Sosial Bina Serumpun bertujuan:

a.agar kebutuhan dasar penerima pelayanan di dalam Panti Sosial Bina Serumpun dapat terpenuhi;
b.membantu para penerima pelayanan dalam memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosialnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti Sosial Bina Serumpun;
b.Sumber Daya Manusia;
c.Koordinasi dan Kerjasama; dan
d.Pembiayaan.

BAB IV

STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DALAM PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN

Pasal 5

Jenis pelayanan dasar di dalam Panti Sosial Bina Serumpun meliputi:

a.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar;
b.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum; dan
c.Rehabilitasi Sosial Dasar Orang Terlantar.

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan kriteria:

a.tidak ada lagi perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurusnya;
b.rentan mengalami kekerasan dari lingkungannya;
c.masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
d.berasal dari keluarga fakir miskin atau yatim piatu;
e.ditelantarkan oleh keluarganya;
f.mengalami perlakuan yang salah;
g.berusia 8 sampai dengan 18 tahun.

Pasal 7

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan kriteria:

a.berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan);
b.diindikasikan melakukan pelanggaran hukum (berstatus terlapor di kepolisian);
c.sedang mengikuti proses pengadilan;
d.menjadi suatu sebab menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 8

Rehabilitasi Sosial Dasar Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan kriteria pekerja migran/pendatang yang terlantar.

Pasal 9

Penerima pelayanan di Panti Sosial Bina Serumpun berhak mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar yang terdiri:

a.Pengasuhan;
b.Permakanan;
c.Sandang;
d.Asrama;
e.Kesehatan;
f.Bimbingan fisik, mental, spiritual dan social;
g.Bimbingan keterampilan;
h.Bimbingan lanjut.

Pasal 10

Pelayanan pengasuhan diberikan kepada anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum adalah pola asuh berupa menjaga, merawat, mendidik dan membimbing dalam usaha membentuk kepribadian dan perilaku yang baik serta mulia.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…