DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal di Dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Perempuan yang meliputi Ketentuan Umum, Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun, Sumber Daya Manusia, Koordinasi Dan Kerjasama, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mencakup layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5871);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DALAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
5.Panti Sosial Bina Serumpun adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.
7.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.
9.Anak Terlantar adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga sehingga tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
10.Lanjut Usia Terlantar adalah seorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
11.Penyandang Disabilitas Mental Terlantar adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak dan mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga.
12.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13.Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
14.Dokter dan Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan medis dan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh melalui pendidikan kedokteran dan keperawatan.
15.Penyuluh adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta ataupun masyarakat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang baik di bidang sosial, agama maupun yang lainnya untuk melakukan penyuluhan di bidangnya.
16.Pengasuh adalah orang yang memiliki keahlian di dalam mengurus, membina dan mengasuh serta mendidik klien di dalam panti.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Panti Sosial Bina Serumpun dalam memberikan pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti Sosial Bina Serumpun.

Pasal 3

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti Sosial Bina Serumpun bertujuan agar:

a.kebutuhan dasar minimal penerima layanan klien di dalam Panti Sosial Bina Serumpun dapat terpenuhi;
b.membantu para penerima layanan klien di dalam panti untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosialnya.

BAB II

STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DALAM PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN

Pasal 4

(1)Jenis pelayanan dasar di dalam Panti Sosial Bina Serumpun meliputi:
1. a.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar;
2. b.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar; dan
3. c.Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar.
(2)Selain jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menugaskan pelayanan dasar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kriteria:

a.tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurusnya;
b.rentan mengalami kekerasan dari lingkungannya;
c.masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
d.berasal dari keluarga fakir miskin atau yatim piatu;
e.ditelantarkan oleh keluarganya;
f.mengalami perlakuan yang salah; dan
g.berusia 8 sampai dengan 18 tahun.

Pasal 6

(1)Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b difokuskan pada Penyandang Disabilitas Mental Terlantar.
(2)Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Mental Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria:
1. a.tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengurus;
2. b.rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya,;
3. c.masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, ekspoitasi dan penelantaran; dan/atau
4. d.sudah mendapatkan pelayanan medis dari Rumah Sakit Jiwa dan siap untuk mendapatkan rehabilitasi sosial.

Pasal 7

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kriteria:

a.tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
b.rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya;
c.masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran; dan/atau
d.telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Pasal 8

Penerima pelayanan di Panti Sosial Bina Serumpun berhak mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar yang terdiri dari:

a.pengasuhan;
b.permakanan;
c.sandang;
d.penyediaan alat bantu;
e.perbekalan kesehatan di dalam panti;
f.bimbingan fisik, mental, spritiual dan sosial;
g.bimbingan aktifitas hidup sehari-hari;
h.akses pendidikan dan kesehatan dasar;
i.penelusuran keluarga;
j.reunifikasi keluarga; dan
k.pemulasaran.

Pasal 9

Pelayanan pengasuhan diberikan kepada Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Mental Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar adalah pola asuh berupa menjaga, merawat, mendidik dan membimbing dalam usaha membentuk kepribadian dan perilaku yang baik serta akhlak mulia.

Pasal 10

Pelayanan permakanan yang diberikan adalah penyediaan permakanan dengan memenuhi standar gizi dan jenis makanan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dengan nilai kalori 2400 kalori/hari.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DALAM PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DALAM PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019