DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERBUP ini mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Pariwisata yang meliputi Ketentuan Umum, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Atraksi, Pengelolaan Promosi dan Even, Pemberdayaan Masyarakat Dan Edukasi, Mitigasi Dan Rencana Evakuasi, Pengelolaan Keamanan Dan Keselamatan WIsatawan, Pengelolaan Keruangan, Konservasi Dan Pelestarian, Pengelolaan Pengunjung, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan;
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGELOLAAN PERIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
6.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9.Pengelolaan Pengunjung adalah pendekatan yang berorientasi kepada pengunjung dalam perencanaan dan penyajian pelayanan yang mempertimbangkan kebutuhan, harapan dan kepuasan pengunjung.

Pasal 2

(1)Pedoman penerapan standar pelayanan minimal pengelolaan pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pada pengelola daya tarik wisata berbasis masyarakat dalam melaksanakan pelayanan dasar yang menjamin kenyaman dan keselamatan wisatawan.
(2)Penerapan pelaksanaan standar pelayanan minimal pengelolaan pariwisata bertujuan untuk menjadi pedoman detail dalam pengelolaan daya Tarik wisata berbasis masyarakat dengan mutu dan standar tertentu.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 3

Daya tarik wisata memiliki manajemen kelembagaan organisasi atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap pengembangan daya tarik wisata, meliputi:

a.memiliki izin usaha;
b.izin pengelolaan;
c.izin lokasi;
d.tanda daftar usaha kepariwisataan;
e.struktur Organisasi/ Kelembagaan;
f.memiliki profil lembaga;
g.surat keputusan dari pemerintah desa;
h.rencana kerja komunitas;
i.standar operasional prosedur;
j.standar pelayanan minimal;
k.memiliki standar keamanan;
l.memiliki sistem mengenai data kunjungan dan kepuasan wisatawan untuk ditindaklanjuti sebagai kebijakan;
m.penyiapan pemandu dan pengelola kegiatan/ program wisata yang harus memiliki lisensi dan atau sertifikasi pramuwisata;
n.penyediaan buku saku/leaflet/ brosur pemanduan interpretasi dan standar pelayanan bagi para pemandu kegiatan/program wisata;
o.operator kegiatan dan program memiliki sertifikasi untuk keamanan dan keselamatan penyelenggaraan kegiatan/program wisata;
p.memiliki dan menerapkan standar/prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya, keselamatan dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
q.memiliki standar keamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan atau organisasi;
r.memiliki kerja sama dengan dokter, rumah sakit, dan atau klinik (berbentuk MOU);
s.memiliki dan menerapkan rencana pengelolaan pengunjung dan mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan pengunjung yang terdokumentasi;
t.memiliki kerja sama/kemitraan dengan masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan pihak lain yang terdokumentasi;
u.lembaga pengelolaan daya tarik wisata mengembangkan struktur organisasi sesuai kebutuhan pengembangan di masa depan;
v.melakukan kerjasama dengan masyarakat terkait dengan pengelolaan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan;
w.menyusun penentuan daya dukung dan daya tampung pengunjung di daya tarik wisata.
x.menyusun serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna; dan
y.melakukan kerja sama dengan dinas terkait mengenai AMDAL dan juga daya dukung serta daya tampung kawasan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

Pengelola daya tarik wisata memiliki sumber daya manusia yang terorganisasi, meliputi:

a.sebagian sumber daya manusia pada tingkat manajemen merupakan sumber daya manusia lokal;
b.memiliki standar kualifikasi tertentu untuk posisi-posisi dalam pengelolaan daya tarik wisata;
c.memiliki dan menerapkan kode etik bagi sumber daya manusia di daya tarik wisata;
d.memiliki dan menjalankan program pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia;
e.memiliki dan menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif berbasis kinerja dan etika sumber daya manusia dalam pengembangan karir;
f.mewujudkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan prima berstandar nasional kepada wisatawan;
g.sumber daya manusia memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan kepariwisataan baik formal maupun nonformal;
h.penempatan sumber daya manusia pada posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahliannya;
i.mengembangkan sistem pengembangan karir bagi sumber daya manusia; dan
j.memiliki pemandu dan pengelola kegiatan/ program wisata berlisensi dan atau sertifikasi pramuwisata.

BAB IV

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

(1)Standar pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata, meliputi:
1. a.pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional terutama pada daya tarik wisata berbasis masyarakat yang berdaya saing global; dan
2. b.pembangunan fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional yang berciri khas lokal kabupaten/kota, menjunjung norma sosial dan budaya, nilai agama, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan berwisata masyarakat dan wisatawan.
(2)Pemenuhan standar sarana dan prasarana yang ada di daya tarik wisata berbasis masyarakat, mencakup:
1. a.pelayanan yang diberikan pada fasilitas umum dan pariwisata harus diselenggarakan dengan memenuhi standar nasional;
2. b.pemisahan jalur pejalan kaki dan kendaraan bermotor, serta terdapat jalur khusus bagi penyandang cacat dan lanjut usia;
3. c.terdapat jalur evakuasi yang dapat dikenali, dipahami oleh pengunjung dan diinformasikan di pintu masuk;
4. d.terdapat jaringan listrik yang menjangkau seluruh area daya tarik wisata dan tetap melakukan penghematan penggunaan energi listrik untuk keberlanjutan sesuai dengan konsep pengembangan daya tarik wisata;
5. e.terdapat jaringan air bersih yang mampu melayani kebutuhan air bersih wisatawan yang datang;
6. f.terdapat jaringan air kotor yang ramah lingkungan yang mampu melayani pengelolaan air kotor/limbah akibat kegiatan wisata yang dilakukan di daya tarik wisata;
7. g.tersedia toilet/kamar mandi;
8. h.terdapat jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh area daya tarik wisata sesuai dengan konsep pengembangan daya tarik wisata;
9. i.tersedia jaringan internet sesuai dengan konsep pengembangan daya tarik wisata;
10. j.terdapat sistem pengelolaan sampah;
11. k.tersedia jaringan dan pelayanan jalan menuju daya tarik wisata sesuai dengan kualitas sesuai standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
12. l.kerja sama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan wisata;
13. m.angkutan umum menuju daya tarik wisata memiliki tarif yang jelas, bersih, nyaman, layak jalan, dan aman;
14. n.angkutan umum dan angkutan wisata dari pintu masuk destinasi ke daya tarik wisata memiliki jadwal dan tarif yang jelas, menyediakan informasi tentang daya tarik wisata, bersih, nyaman, layak jalan, dan aman;
15. o.penyediaan peta, papan informasi, rambu, petunjuk arah menuju menuju daya tarik wisata minimal dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang terpasang di setiap persimpangan jalan menuju daya tarik wisata, serta ditulis dan dipasang sesuai dengan standar yang berlaku;
16. p.seluruh bangunan yang dibangun di daya tarik wisata sesuai dengan ketentuan dan pedoman teknis bangunan gedung dan lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. q.penyediaan rambu lalu lintas dan rambu jalur evakuasi;
18. r.penyediaan papan petunjuk arah dan papan petunjuk fasilitas;
19. s.penyediaan papan informasi mengenai larangan dan juga tanda bahaya;
20. t.tersedia tempat makan dan oleh-oleh;
21. u.sistem Perbankan cash, debit, atau mbanking;
22. v.pelayanan kesehatan;
23. w.pos keamanan;
24. x.sarana ibadah; dan
25. y.penyediaan menara pengawas.

BAB V

PENGELOLAAN ATRAKSI

Pasal 6

Pengelolaan daya tarik wisata berbasis masyarakat wilayah pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, formasi geologis batuan granit, adat-istiadat khas daerah dan juga keanekaragaman hayati dapat memenuhi standar pengelolaan atraksi daya tarik wisata, meliputi:

a.memiliki data fisik daya tarik wisata berupa luas, jarak tempuh, foto, dan lain-lain;
b.memilki profil produk daya tarik wisata serta memiliki kegiatan dan program tematik sesuai dengan keunggulan daya tarik/kawasan wisata yang meliputi alam, budaya, kuliner, dan lain- lain;
c.memiliki perjanjian kerja sama tertulis dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan kegiatan dan/atau program wisata;
d.memiliki dan menerapkan tata tertib untuk pemandu wisata dan pengelola kegiatan/program wisata;
e.memiliki kerja sama dengan pihak asuransi kecelakaan dan atau kesehatan untuk jaminan keselamatan, keamanan, dan kesehatan pengunjung;
f.memiliki dan menerapkan standar bagi mekanisme pengelolaan dampak pariwisata;
g.memiliki basis data tentang dampak dari dan terhadap pariwisata yang selalu mutakhir serta laporan hasil penanggulangan dan penanganan yang diberikan setiap tahun;
h.kegiatan dan program wisata memiliki panduan berisi informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan, fasilitas yang akan diperoleh, hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama penyelenggaraan kegiatan/program, serta tindakan yang perlu dilakukan untuk keselamatan dan keamanan diri kepada wisatawan;
i.memiliki kegiatan dan program wisata kreatif berbasis sumber daya budaya lokal dan diselenggarakan oleh masyarakat setempat;
j.informasi yang tersedia dikembangkan bersama masyarakat;
k.informasi kegiatan dan program wisata tersedia sedikitnya dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
l.seluruh pemanduan wisata dilakukan berdasarkan rencana interpretasi di daya tarik wisata;
m.daya tarik wisata memiliki prosedur operasional standar untuk pelayanan informasi pariwisata, pelayanan dan penanganan keamanan dan keselamatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan lingkungan, dan penanganan komplain pengunjung;
n.terdapat sistem pengelolaan untuk melindungi situs alam dan budaya, termasuk bangunan bersejarah dan pemandangan perkotaan dan pedesaan; dan
o.terdapat filosofi lokal yang dianut masyarakat setempat di daya tarik wisata yang memiliki konsep melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan.

BAB VI

PENGELOLAAN PROMOSI DAN EVEN

Pasal 7

(1)Pengelola memiliki strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi pasar dan karakteristik daya tarik wisata yang dikelola.
(2)Daya tarik wisata memiliki even pariwisata untuk menangkap peluang pasar pariwisata sepanjang tahun.
(3)Pengelolaan promosi dan even pariwisata meliputi:
1. a.memiliki strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi pasar dan karakteristik daya tarik wisata yang dikelola;
2. b.memiliki strategi promosi yang akurat dan mengandung pesan bahwa daya tarik wisata sudah menerapkan prinsip daya tarik wisata yang berkelanjutan;
3. c.memiliki kerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan pihak- pihak lain;
4. d.pengelola menggunakan media sosial/media digital untuk mempromosikan daya tarik wisata;
5. e.memiliki kalender even/kegiatan wisata; dan
6. f.proses perencanaan setiap even/kegiatan wisata melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait untuk memastikan keseimbangan kebutuhan ekonomi lokal, masyarakat lokal, budaya dan lingkungan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EDUKASI

Pasal 8

(1)Kegiatan kepariwisataan daya tarik wisata menjadi sarana dalam meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan dengan cara mengembangkan program wisata edukatif dan kreatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan.
(2)Standar pelayanan minimal pengelolaan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
1. a.pengelolaan dampak dari aktifitas pariwisata dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat;
2. b.penyelenggaraan kegiatan dan program wisata kreatif harus berbasis sumber daya budaya lokal dan diselenggarakan oleh masyarakat setempat;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat sekitar daya tarik wisata;
4. d.melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata; dan
5. e.melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat sekitar daya tarik wisata.
(3)Standar pelayanan minimal pengelolaan edukasi, meliputi:
1. a.informasi yang disampaikan kepada wisatawan harus memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat;
2. b.informasi yang tersedia dikembangkan bersama masyarakat;
3. c.kegiatan dan program wisata yang dikembangkan harus sarat dengan muatan pembelajaran dan pengembangan diri bagi wisatawan dan masyarakat.
4. d.mengembangkan kegiatan dan program wisata yang mengangkat keindahan, keunikan, dan nilai berdaya saing nasional yang dimiliki daya tarik wisata serta menanamkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan;
5. e.kegiatan dan program wisata yang dikembangkan harus mampu mengangkat keindahan, keunikan, dan nilai-nilai (sosial, budaya, sejarah, ilmu pengetahuan, filosofis, dan lain-lain) yang dimiliki daya tarik wisata;
6. f.materi mengenai daya tarik wisata disusun dan diaplikasikan ke dalam bentuk media cetak, berupa buku saku/leaflet/brosur, komik, handbook dan juga melalui media elektronik yang berisikan mengenai panduan kegiatan/program, harus sesuai dengan tema interpretasi bagi wisatawan dan sedikitnya tersedia dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris);
7. g.informasi Daya Tarik wisata dimasukkan kedalam materi ajar ke pendidikan dasar dan setara SMA/SMK; dan
8. h.penyediaan pusat informasi wisatawan/ tourist information center (TIC).

BAB VIII

MITIGASI DAN RENCANA EVAKUASI

Pasal 9

Pengelolaan mitigasi dan rencana evakuasi sebagai upaya untuk mengurangi risiko jatuhnya korban saat terjadi bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana alam di daya tarik wisata, meliputi:

a.kualitas jalur pejalan kaki, kendaraan bermotor, serta penyandang cacat dan lanjut usia sedapat mungkin disesuaikan dengan standar pelayanan minimal;
b.jalur evakuasi memiliki petunjuk arah yang jelas dan memenuhi ketentuan dan pedoman teknis bangunan gedung dan lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.peta dan denah daya tarik wisata terpasang di dekat pintu masuk, pintu keluar, pusat informasi, dan di area kegiatan wisata, yang memuat informasi mengenai lokasi wisatawan saat ini, arah utara, pintu masuk, pintu keluar, seluruh tempat dan fasilitas, alur pengunjung, dan lain-lain;
d.terdapat papan yang mudah dibaca berisi informasi peta alur pengunjung dan informasi penting terkait persyaratan ikut serta dalam kegiatan/program wisata, serta tata tertib bagi pengunjung di area pintu masuk dan tempat penyelenggaraan kegiatan/program wisata;
e.pengelolaan pengunjung harus mengutamakan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan pengunjung selama berada di daya tarik wisata;
f.penyediaan titik evakuasi/meeting point apabila terjadi bencana;
g.penyedian papan dan tanda peringatan di area- area yang berbahaya atau berpotensi membahayakan; dan
h.penyediaan dan perencanaan kebutuhan mitigasi dan rencana evakuasi, termasuk uji coba dan latihan evakuasi yang dilakukan secara berkala.

BAB IX

PENGELOLAAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN

Pasal 10

Pengelolaan keamanan dan keselamatan wisatawan adalah upaya penanggulangan kecelakaan, perlindungan dan juga kenyamanan wisatawan di daya tarik wisata.

a.memiliki dan menerapkan standar/prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya, dan menyediakan alat-alat keselamatan dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
b.penyediaan batas pengaman di kawasan yang berpotensi terjadi kecelakaan;
c.penyediaan petugas keselamatan di daya tarik wisata;
d.penyediaan peralatan keselamatan di daya tarik wisata sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
e.penyediaan alat dan kendaraan evakuasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f.penyediaan petugas keamanan di daya tarik wisata yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…