DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Peraturan Gubernur mengatur mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah yang meliputi antara lain pendahuluan, perancangan desain evaluasi AKIP, mekanisme evaluasi AKIP, pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi akip, dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
6.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
3.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan.
6.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7.Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

(1)Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah.
(2)Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
1. a.memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. b.menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. c.menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. d.memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. e.memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 3

(1)Gubernur melakukan evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah setiap tahun yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator berdasarkan surat perintah tugas Inspektur Daerah Provinsi.

Pasal 4

Pelaksanaan evaluasi AKIP mengacu pada pedoman dan menggunakan instrumen evaluasi berupa Lembar Kerja Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Inspektorat Daerah Provinsi melakukan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 13 September 2023 Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 13 September 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 11 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dto HARPIN, S.H Pembina Utama Muda NIP. 19690911 200212 1 007 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH PEDOMAN DAN INSTRUMEN EVALUASI I. PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (AKIP) PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH Untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik- baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi. B. Kerangka Logis Evaluasi AKIP Evaluasi AKIP Perangkat Daerah diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: C. Tujuan Evaluasi AKIP Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah/perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1.Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2.Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3.Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5.Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelurnnya. D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP Evaluasi AKIP internal/perangkat daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI PENENTUAN RUANG LINGKUP EVALUASI MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain: Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
1.Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
2.Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
3.Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya. Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dengan pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.
1.Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress);
2.lnformasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan
3.lnformasi untuk meningkatkan efisiensi. Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. Namun demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal. Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi misalnya deskripsi, pertimbangan profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis pembandingan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian kelayakan/progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing- masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain evaluasi yang berbeda. Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:
1.Jenis informasi;
2.Sumber informasi;
3.Metode pengumpulan informasi;
4.Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
5.Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab-akibat); dan
6.Analisis perencanaan. Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut: A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.
1.Kebutuhan SDM Evaluator Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas:

a.Penanggung Jawab
b.Wakil Penanggung Jawab
c.Pengendali Teknis
d.Ketua Tim
e.Anggota Tim
1. 2.Perencanaan Evaluasi AKIP Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja (framework) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP, yaitu:
a.Identifikasi pengguna hasil evaluasi;
b.Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
c.Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
d.Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait. B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP
1. 1.Metodologi Evaluasi AKIP Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.
2. 2.Teknik Evaluasi AKIP Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied research), survei target evaluasi (target group), penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non- parametrik, pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian (cross section analysis), analisis kronologis (time series analysis), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/symbol-simbol, dan sebagainya. Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:
a.Kedalaman evaluatan (instansi pemerintah/perangkat daerah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
b.Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
c.Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh. Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:
a.Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/perangkat daerah. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
b.Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media komunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal- hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.
c.Observasi Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.
d.Studi Dokumentasi Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/perangkat daerah yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.
1. 1.Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh perangkat daerah telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.
2. 2.Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan LKE oleh tim evaluator termasuk pengendali teknis (supervisor) atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator.
3. 3.Reviu Rancangan LHE AKIP LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak perangkat daerah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam LHE. Pendokumentasian Data Analisa Data lnterpretasi Data Pembahasan dan Penyusunan Rancangan LHE Reviu Rancangan LHE Pemantauan Berkelanjutan Reviu Rancangan LHE Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pembantu penanggungjawab untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh Inspektur Daerah/penanggung jawab evaluasi.
a.Finalisasi LHE AKIP Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh Inspektur daerah/penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang.
b.Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP Penyampaian LHE dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon, tindakan dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada perangkat daerah sebagai pengguna hasil evaluasi dalam memperbaiki/meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.
1. 4.Pengendalian Evaluasi AKIP Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu serta tepat biaya. Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain:
a.Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;
b.Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan
c.Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli). Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, dan/atau pembantu penanggung jawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu hasil evaluasi, antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh Ketua Tim dan pengendali teknis/supervisor tim dan Wakil Penanggungjawab.
b.Reviu tingkat 2 dilakukan oleh tim evaluator semua Irban untuk menentukan 10 nilai tertinggi baik untuk Perangkat Daerah atau dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi.
1. 5.Pemantauan Berkelanjutan/Monitoring Tahapan akhir mekanisme evaluasi AKIP adalah melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana perangkat daerah melakukan perbaikan dalam perencananan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerjanya sehingga memberikan kesan nyata/dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja. Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP seperti mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan hasil tetap mengikuti mekanisme/SOP yang berlaku. A. Pra Evaluasi AKIP Pra Evaluasi AKIP Evaluasi AKIP
2. 1.Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang perangkat daerah yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain:
a.Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar instansi pemerintah/perangkat daerah yang akandievaluasi;
b.Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan
c.Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.
1. 2.Jenis Data dan lnformasi yang Dikumpulkan pada Pra Evaluasi Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait perangkat daerah yang akan dievaluasi, antara lain:
a.Peraturan perundangan yang mendasari;
b.Mandat;
c.Tugas, fungsi, dan kewenangan;
d.Struktur organisasi;
e.Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;
f.Permasalahan dan isu strategis;
g.Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
h.Aktivitas utama;
i.Sumber pembiayaan;
j.Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
k.Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan
l.Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami perangkat daerah yang akan dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan evaluasi.
1. 3.Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cheklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa cara tersebut. B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP
2. 1.Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:
a.Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
b.Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
c.Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
d.Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan capaian kinerja. Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen- komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen- komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:
a.Komponen Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
b.Sub-komponen Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
c.Kriteria Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut: KOMPONEN SUB KOMPONEN Total Bobot Sub Komponen1 Keberadaan Sub Komponen 2 Kualitas Sub Komponen 3 Pemanfaatan 20% 30% 50% Perencanaan Kinerja 6 9 15 30 Pengukuran Kinerja 6 9 15 30 Pelaporan Kinerja 3 4,5 7,5 15 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5 7,5 12,5 25 Nilai Akuntabilitas Kinerja 20 30 50 100 Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut: KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA
1. 1.Perencanaan Kinerja
2. 1.Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
3. 1.Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
4. 2.Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
5. 3.Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
6. 4.Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
7. 5.Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja
8. 6.Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
9. 2.Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelesaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting),·
10. 1.Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan
11. 2.Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
12. 3.Dokumen Perencanaan telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
13. 4.Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai
14. 5.Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
15. 6.Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
16. 7.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
17. 8.Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (Cascading).
18. 9.Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang Hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
19. 10.Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
20. 11.Setiap Pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
21. 3.Perencaanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
22. 1.Anggaran yang ditetapkan telah mcngacu pada Kinerja yang ingin dicapai
23. 2.Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai
24. 3.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik
25. 4.Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala
26. 5.Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
27. 6.Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik
28. 7.Setiap unit/satuan kerja (Sekretaris/Bidang/Bagian) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kineja yang telah direncanakan
29. 8.Setiap Pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
30. 2.Pengukuran Kinerja
31. 1.Pengukuran Kinerja telah dilakukan
32. 1.Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
33. 2.Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
34. 3.Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
35. 2.Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
36. 1.Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
37. 2.Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
38. 3.Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
39. 4.Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
40. 5.Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
41. 6.Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
42. 7.Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
43. 3.Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
44. 1.Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
45. 2.Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
46. 3.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
47. 4.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
48. 5.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapaikinerja.
49. 6.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapaikinerja.
50. 7.Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
51. 8.Terdapat efisiensi atas penggunaan anggarandalam mencapai kinerja.
52. 9.Setiap u n i t / s a t u a n k e r j a memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
53. 10.Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
54. 3.Pelaporan Kinerja 1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja
55. 1.Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
56. 2.Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
57. 3.Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
58. 4.Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
59. 5.Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
60. 6.Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
61. 2.Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan nya
62. 1.Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar;
63. 2.Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
64. 3.Dokumen Laporan Kinerja tahunan telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
65. 4.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
66. 5.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
67. 6.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja dilevel nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
68. 7.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
69. 8.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
70. 9.Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
71. 3.Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
72. 1.Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab);
73. 2.Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
74. 3.Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
75. 4.Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
76. 5.Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
77. 6.Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
78. 7.Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
79. 4.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
80. 1.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
81. 1.Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal;
82. 2.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;
83. 3.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
84. 2.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya Yang Memadai
85. 1.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
86. 2.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
87. 3.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
88. 4.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;
89. 5.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
90. 3.Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
91. 1.Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.;
92. 2.Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal;
93. 3.Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
94. 4.Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kincrja.
95. 5.Hasil dari Evaluasi AKIPinternal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja internal. A. Evaluator AKIP Pelaksana evaluasi AKIP Perangkat daerah adalah evaluator pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tim Evaluator AKIP setidaknya terdiri dari Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis (Supervisor), Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan Menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan). Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan "Professional Judgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi. B. Evaluatan AKIP Evaluatan AKIP terdiri dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut: No Perangkat Daerah 1 Sekretariat DPRD 2 Sekretariat Daerah 3 Inspektorat Daerah 4 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 Dinas Tenaga Kerja 7 Dinas Kesehatan 8 Dinas Pendidikan 9 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13 Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga 14 Dinas Kelautan dan Perikanan 15 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 16 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 18 Dinas Komunikasi dan Informatika 19 Dinas Perhubungan 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 21 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22 Badan Penghubung 23 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 26 Badan Keuangan Daerah 27 Satuan Polisi Pamong Praja 28 RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno 29 Rumah Sakit Jiwa dr. Samsi Jacobalis C. Pengisian LKE AKIP Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP dan setiap sub- komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub- komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut: AA (Bobot nilai I 00) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional. A (Bobot nilai 90) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. BB (Bobot nilai 80) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi ( I 00%) sesuai dengan mandat kebijakan. B (Bobot nilai 70) Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%- 100%) CC (Bobot nilai 60) Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%- 75%) C (Bobot nilai 50) Jika kualitas Sebagian kecil kriteria terpenuhi (>25%-50%). D (Bobot nilai 30) Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%) E (Bobot nilai 0) Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Teknik penilaian yang digunakan adalah:
96. 1.Keberadaan: Pilihan Jawaban Nilai Penjelasan AA 100 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir. A 90 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya I tahun terakhir BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%- 100%). CC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). C 50 J ika kual itas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.
97. 2.Kualitas: Pilihan Jawaban Nilai Penjelasan AA 100 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (I00%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional. A 90 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%). CC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.
98. 3.Pemanfaatan Pilihan Jawaban Nilai Penjelasan AA 100 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional. A 90 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%). CC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%) C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. D. Penyimpulan Data dan Informasi Setelah Pengisian LKE PREDIKAT INTERPRETASI AA (Nilai >90 - I 00) Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien(Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. A (Nilai >80 - 90) Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. BB (Nilai > 70 - 80) Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. B (Nilai > 60 - 70) Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unitkerja. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unitkerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. CC (Nilai > 50 - 60) Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. C (Nilai > 30 - 50) Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. D (Nilai > 0 - 30) Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. E. Pemantauan/Monitoring Tahapan akhir mekanisme evaluasi AKIP adalah melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana perangkat daerah melakukan perbaikan dalam perencananan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerjanya sehingga memberikan kesan nyata/dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja. LHE AKIP pada perangkat daerah yang dievaluasi oleh evaluator internal, disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah yang dievaluasi dengan tembusan kepada Kementerian PANRB. Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-form). Secara garis besar penyusunan LHE AKIP dapat disampaikan seperti berikut:
99. 1.Pendahuluan
a.Dasar Hukum Evaluasi
b.Latar Belakang Evaluasi
c.Tujuan Evaluasi
d.Ruang Lingkup Evaluasi
e.Metodologi Evaluasi
f.Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja
g.Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/ Unit Kerja
h.Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumya dievaluasi)
1. 2.Gambaran Hasil Evaluasi
a.Hasil berupa gambaran berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada: 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5) Evaluasi atas Capaian Kinerja
b.Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
1. 3.Penutup
a.Simpulan
b.Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja perangkat daerah serta meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah terhadap kinerjanya. II. PENJELASAN PENILAIAN Pengisian jawaban dilakukan pada sub-komponen, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria (sebagai probing), dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E sesuai dengan gradasi nilai, sebagai berikut: Keberadaan Pilihan Jawaban Nilai Penjelasan AA 100 Jika seluruh kriteriatelah terpenuh (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir. A 90 Jika seluruh kriteriatelah terpenuhi (100% dan telah dipertahankan dalam setidaknya l tahun terakhir BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%). cc 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. Kualitas: Pilihan Jawaban Nilai Penjelasan AA 100 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapatupaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional A 90 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%). cc 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0¾ - 25%). E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteriapenilaian akuntabilitas kinerja. Pemanfaatan: Pilihan Jawaban Nilai Penjelasan AA 100 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapatupaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional A 90 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional. B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%). cc 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0¾ - 25%). E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteri enilaian akuntabilitas kinerja. Penyimpulan Data dan Informasi Setelah Pengisian LKE (Nilai Akhir) NO KATEGORI ' SKOR INTERPRETASI ' -, - I. AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan Telah terwujud good Governance, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan pada Unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform) Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke individu
1. 2.A > 80-90 Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level esselon IV/ pengawas /subkoordinator.
2. 3.BB > 70-80 Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system managemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level esselon lll/Koordinator.
3. 4.B > 60 - 70 Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, pengukuran kinerja baru dilakukan sampai dengan level esselon II/unit kerja.
4. 5.cc > 50 - 60 Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar, khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. A. EVALUATOR NAMA EVALUATOR XXX TIM IRBAN WILAYAH PROVINSI TAHUN 2022 PERANGKAT DAERAH XXX B. LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) UTAMA HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH XXXX TAHUN 20XX No. Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya 202x I. Perencanaan Kinerja 30,00 0,00 2. Pengukuran Kinerja 30,00 0,00
5. 3.Pelaporan Kinerja 15,00 0,00
6. 4.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25,00 0,00 Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Input Predikat Predikat No Catatan 1. 2. 3. 4. 5. No Rekomendasi 1. 2. 3. 4. 5. C. LEMBAR KERJA EVALUASI PERANGKAT DAERAH NO. KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA BOBOT NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
7. 1.PERENCANAAN KINERJA 30,00 00,00 00,00% I.a Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 6,00 00,00 00,00% l.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukurankinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 9,00 00,00 00,00% l.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan 15,00 00,00 00,00% 2 PENGUKURAN KINERJA 30,00 00,00 00,00% 2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6,00 00,00 00,00% 2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 9,00 00,00 00,00% 2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 15,00 00,00 00,00% 3 PELAPORAN KINERJA 15,00 00,00 00,00% 3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja 3,00 00,00 00,00% 3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. 4,50 00,00 00,00% 3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya 7,50 00,00 00,00% 4 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 25,00 00,00 00,00% 4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 5,00 00,00 00,00% 4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas 7,50 00,00 00,00% 4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensiKinerja 12,50 00,00 00,00% D. ISIAN LEMBAR KERJA EVALUASI (KRITERIA) NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA BOBOT UNIT/SATKER CATATAN DAFTAR EVIDENCEJAWABAN NILAI I PERENCANAAN KINERJA 30,00 00,00 kriteria 1 Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. Y/T 2 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang Y/T 3 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. Y/T 4 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. Y/T 5 Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Y/T 6 Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. Y/T l.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 9,00 AA/A/BB/B/CC/C/D/E 00,00 Kriteria: 1 Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. Y/T 2 Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. Y/T 3 Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Y/T 4 Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Y/T 5 Ukuran Keberhasilan (lndikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. Y/T 6 lndikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam I periode Perencanaan Strategis). Y/T 7 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable). menantang, dan realistis. Y/T 8 Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkcsinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). Y/T 9 Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). Y/T 10 Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Y/T 11 Setiap Pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja Y/T 1.c Percncanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan 15,00 AA/A/BB/ B/CC/C/D/E 00,00 Kriteria: I Anggaran yang ditetapkan telah mcngacu pada Kinerja yang ingin dicapai. Y/T 2 Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai Y/T 3 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik Y/T 4 Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala Y/T 5 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya Y/T 6 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik Y/T 7 Setiap unit/satuan kerja (Sekretaris/Bidang/Bagian) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kineja yang telah direncanakan Y/T 8 Setiap Pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan Y/T 2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6,00 AA/A/BB/ B/CC/C/D/E 00,00 I Terdapat mckanisme yangjelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan Y/T -? Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Y/T 3 Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Y/T 2.b Pcngukuran Kinerja telah Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kincrja secara Efektif dan Efisien dan tclah dilakukan secara berieniang dan berkelanjutan 9,00 AA/ A/B B/B/CC/C/D/E 00,00 I Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (/Decision Maker) Y/T dalam mengukur capaian kinerja. 2 Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Y/T 3 Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Y/T 4 Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Y/T 5 Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Y/T 6 Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Y/T 7 Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Y/T 2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 15,00 AA/A/BB/ B/CC/C/D/E 00,00 I Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam Penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. Y/T 2 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasardalampenempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. Y/T 3 Pengukuran kinerja telah mcmpengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. Y/T 4 Pcngukuran kincrja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. Y/T 5 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. Y/T 6 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. Y/T 7 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Y/T 8 Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Y/T 9 Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Y/T 10 Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja Y/T 3 PELAPORAN KINERJA 15,00 00,00 3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja 3,00 AA/A/BB/ B/CC/C/D/E 00,00 I Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. Y/T 2 Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. Y/T 3 Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. Y/T 4 Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. Y/T 5 Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. Y/T 6 Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. Y/T 3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya 4,50 AA/A/BB/ B/CC/C/D/E 00,00 I Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. Y/T 2 Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Y/T 3 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Y/T 4 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. Y/T 5 Dokumen LaporanKinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Y/T 6 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Y/T 7 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. Y/T 8 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Y/T 9 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). Y/T 3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya 7,50 AA/A/BB/ B/CC/C/D/E 00,00 I Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) Y/T 2 Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai; . Y/T 3 lnformasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan <lalam pcnyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Y/T 4 lnformasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Y/T 5 Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian pcrencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Y/T 6 lnformasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Y/T 7 Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Y/T 4 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 25,00 00,00 4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 5,00 AA/A/BB/ B/CC/C/O/E 00,00 I Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal; Y/T 2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Y/T 3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang Y/T 4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya Yang Memadai 7,50 AA/A/BB/ B/CC/C/D/E 00,00 I Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar Y/T 2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai; Y/T 3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai Y/T 4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Y/T 5 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) Y/T 4.c lmplementasi SA KIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja 12,50 AA/A/BB/ B/CC/C/O/E 00,00 I Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. Y/T 2 Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomcndasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal. Y/T 3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Y/T 4 Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kincrja. Y/T 5 Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal. Y/T III. FORMAT LAPORAN HASIL REVIU Pangkalpinang, …………… No : Kepada Lampiran : Yth Kepala OPD Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP Tahun XXXX Sekretariat/Dinas/Badan/Satuan/ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Pangkalpinang Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
8. 1.Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas/Badan/Satuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun XXXX, dengan tujuan:
a.Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
b.Menilai tingkat implementasi SAKIP;
c.Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
e.Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
1. 2.Evaluasi dliaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
a.Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
b.Penilaian pengukuran kinerja;
c.Penilaian pelaporan kinerja;
d.Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja;
e.Penilaian pencapaian kinerja organisasi.
1. 3.Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut: No Predikat Intervensi 1 AA Nilai > 90-100 Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good Governance. Seluruh kmerJa d1kelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. 2 A Nilai > 80 - 90 Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat mem1mpm perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator 3 BB Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG I N S P E K T O R A T D A E R A H JL. PULAU BELITUNG NO. 3 KOMP. PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KELURAHAN AIR ITAM TELP/FAX. (0717) 439313, 434693 – PANGKALPINANG Nilai > 70 - 80 kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal 4 B Nilai > 60 - 70 Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1 /3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja barudilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. 5 Cc Nilai > 50 - 60 Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwaAKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja 6 C Nilai > 30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. 7 D Nilai 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. Dinas/Badan/Satuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai sebesar XX,XX yang menunjukkan dalam kategori AA/A/BB/B/CC/C/D atau Sangat Memuaskan/ Memuaskan/ Sangat Baik/ Baik/ Cukup/ Kurang/ Sangat Kurang.
2. 4.Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan basil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen- komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kinerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kernudian dituangkan dalarn Lernbar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria rnasing-rnasing komponen. Variabel- variabel tersebut, yaitu:
a.Komponen Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
b.Sub-komponen Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pernanfaatan pada setiap komponen.
c.Kriteria Merupakan garnbaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkornponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudab atau belurn dicapai dan dapat digarnbarkan atau tidak. Komponen Sub Komponen Total Bobot Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50% Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Nilai Akuntanbilitas Kinerja
1. 5.Uraian hasil evaluasi atas masing-rnasing komponen manaJemen kinerja sebagai berikut: A. Perencanaan Kinerja Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan basil yang berkesinambungan. Hasil evaluasi atas komponen "Perencanaan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar XX,X dengan uraian penilaian atas sub komponen sebagai berikut: 1) Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar X,X. Penilaian dilakukan atas keberadaan dokumen perencanaan kinerja dengan kriteria antara lain: a) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. b) Terdapat dokurnen perencanaan kinerjajangka panjang. c) Terdapat dokurnen perencanaan kinerjajangka menengah. d) Terdapat dokumen perencanaan kinerjajangka pendek. e) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. f) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. g) Setiap unit satuan kerja merurnuskan dan rnenetapkan Perencanaan Kinerja Dengan kesimpulan ................................ 2) Dokumen Perencanaan kinerja telab memenubi standar yang baik, yaitu untuk mencapai basil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperbatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar X,X. Penilaian dilakukan atas kualitas dokumen perencanaan kinerja dengan kriteria antara lain: a) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. c) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. d) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. e) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. f) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). g) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. h) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). i) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). j) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dengan kesimpulan ................................ 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar XX. Penilaian dilakukan atas pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja dengan kriteria antara lain : a) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track. d) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. e) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. f) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. g) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. h) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Dengan kesimpulan................................ B. Pengukuran Kineria Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Hasil evaluasi atas komponen "Pengukuran Kinerja" menunjukkan nilai sebesar XX dengan uraian sebagai berikut: 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan .. Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar XX. Penilaian dilakukan atas keberadaan pedoman pengukuran kinerja dengan kriteria antara lain: a) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Dengan kesimpulan ................................ 2) Pcngukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan tclah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar XX. Penilaian dilakukan atas kualitas pedoman pengukuran kinerja dengan kriteria antara lain: a) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. b) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. c) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. d) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. e) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. f) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). g) Pengukuran capa1an kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Dengan kesimpulan ................................ 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar XX dengan uraian sebagai berikut: a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. b) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. c) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. d) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. e) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. f) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesua1an Aktivitas dalam mencapai kinerja. g) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. h) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggarandalam mencapai kinerja. i) Setiap pegawai memahamidan peduli atas hasil pengukuran kinerja. j) Kepala PD memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja yang dilaksanakan. Dengan kesimpulan ................................ C. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Hasil evaluasi atas komponen "Pelaporan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar XX dengan uraian sebagai berikut: 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja. Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar XX dengan uraian sebagai berikut: a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. b) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. c) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. d) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. e) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. f) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. Dengan kesimpulan ................................ 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar XX dengan uraian sebagai berikut: a) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. b) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. d) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. e) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. f) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). g) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. h) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. i) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). Dengan kesimpulan .................................. 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar XX dengan uraian sebagai berikut: a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab). b) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. c) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. d) Informasi dalarn laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. e) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaiankeberhasilan kinerja. f) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. g) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. h) Kepala Perangkat Daerah telah melakukan pemantauan terhadap isi dokumen LAKIP Perangkat Daerah, sehingga dokumen LAKIP diyakini telah menggambarkan kinerja. Dengan kesimpulan ................................ D. Evaluasi Akuntabilitas Kineria Internal Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" menunjukkan nilai sebesar XX dengan uraian sebagai berikut: 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar 4 dengan uraian sebagai berikut: a) Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal. b) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. c) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. Dengan kesimpulan ................................ 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar XX dengan uraian sebagai berikut: a) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar. b) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. c) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. d) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. e) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). Dengan kesimpulan ................................ 3) Implementasi SAK.IP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja. Hasil evaluasi atas sub komponen m1 menunjukkan nilai sebesar XX dengan uraian sebagai berikut: a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti. b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi AKIP internal. c) Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. d) Hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. e) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal. f) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindaklanjut atas laporan hasil evaluasi internal periode sebelumnya. Dengan kesimpulan ................................
2. 6.Rekomendasi Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas/Badan/Satuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: a) ..................................................................................... b) ..................................................................................... c) ..................................................................................... Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas / Badan / Satuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami menghargai upaya Kepala Dinas berserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Iingkungan Dinas / Badan / Satuan Provinsi Kepulauan bangka Belitung, Terimakasih atas perhatian dan kerjasama Saudara. . INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Selaku Koordinator Pengawas ..................................................................... NIP ....................... Tim Evaluasi,
3. 1.Wakil Penanggung Jawab ......................... NIP.
4. 2.Pengendali Teknis .......................... NIP.
5. 3.Ketua Tim .................................. NIP.
6. 4.Anggota Tim .......................... NIP.
7. 5.Anggota Tim .......................... NIP.
8. 6.Anggota Tim .......................... NIP. Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…