DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja pemerintahan daerah Prov. Kep. Babel Thn 2025; ruang lingkup,tujuan,fungsi dan fungsi; tahapan penyususnan; pengendalian dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
10.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Perencaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Darah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD dalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD Tahun 2025 meliputi:

a.Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b.Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
c.Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota; dan
d.Rencana kerja dan pendanaan daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai:
1. a.pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. b.pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
3. c.pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Provinsi.
(2)Dalam rangka perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan musrenbang;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan.

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berkenaan dengan kesesuainnya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Gubernur melaui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025.
(2)Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah berpedoman pada RPD Provinsi serta mengacu pada RKP 2025;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dilakukan untuk menilai daya serap anggaran dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijkan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2025.
(4)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.
(5)Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada tahun 2025.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 1 Juli 2024 Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SAFRIZAL ZA Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 1 Juli 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto FERY AFRIYANTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 11 SERI E

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…