DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu meliputi Dokumen SPP-TU dan Ketentuan batas jumlah dan pelaksanaan pembayaran Uang Persediaan dan Tambahan Uang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 20117 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
15.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Hak Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepualuan Bangka Belitung Nomor 57); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 68 Seri E), diubah sebagai berikut:
1.Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 119 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

(1)Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-PD setelah mendapat persetujuan PPKD dalam rangka tambahan uang.
(2)Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.surat pengantar SPP-TU;
2. b.ringkasan SPP-TU;
3. c.rincian rencana penggunaan TU;
4. d.salinan SPD;
5. e.Kartu Kendali Kegiatan;
6. f.bukti transaksi yang sah dan lengkap atas penggunaan TU yang lalu;
7. g.draft surat pernyataan tanggung jawab belanja atas penggunaan TU yang lalu;
8. h.draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang saat pengajuan SP2D kepada BUD/kuasa BUD;
9. i.surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan;
10. j.surat Persetujuan Tambahan Uang dari PPKD selaku BUD (LAMPIRAN C.1);
11. k.draft Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(3)Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rencana penggunaan SPP TU sampai dengan rincian objek belanja.
(4)Tambahan Uang digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan, dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
(4a)Khusus Tambahan Uang yang digunakan untuk mengantisipasi dan penanganan dampak penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) diberikan tambahan waktu sesuai kebutuhan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
(4b)Dalam hal dana tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak habis digunakan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
(5)Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
1. a.kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
2. b.kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.
(6)Tambahan Uang dapat diajukan kembali untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendesak apabila Tambahan Uang periode sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dan dilakukan penyetoran sisa tambahan uang ke kas umum daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(7)Apabila ketentuan pada ayat (6) tidak dipenuhi, kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU sepanjang sisa anggaran tahun berkenaan.

2.Ketentuan Pasal 120 diubah dan diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 120 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Ketentuan batas jumlah dan pelaksanaan pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang (TU) sebagai berikut:

a.Uang Persediaan (UP) dapat diberikan kepada Perangkat Daerah maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah belanja pegawai (jenis belanja 5.2.1) dan belanja barang dan jasa (jenis belanja 5.2.2) yang dialokasikan untuk Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan selanjutnya ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Gubernur;
b.Uang Persediaan (UP) untuk Belanja Penunjang Operasional (BPO) Gubernur/Wakil Gubernur dapat diberikan maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah Belanja Penunjang Operasional (BPO) yang dialokasikan tahun anggaran berkenaan, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
c.Ganti Uang Persediaan (GU) hanya dapat diberikan, apabila Uang Persediaan telah digunakan sesuai peruntukannya, minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Uang Persediaan;
d.Tambahan Uang Persediaan (TU) dapat diberikan untuk mendanai keperluan pelaksanaan satu atau lebih kegiatan yang bersifat mendesak setelah mendapat persetujuan dari PPKD dan/atau untuk pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Sekolah Negeri;
e.pelaksanaan pembayaran melalui Uang Persediaan (UP) melalui mekanisme sebagai berikut:
1. 1.PPK-PD meneliti kelengkapan surat perintah bayar yang diajukan oleh PPTK sebelum mendapat persetujuan dari PA/ KPA meliputi kuitansi, nota, surat pesanan /order, tanda terima barang/pekerjaan, daftar nominatif pembayaran honorarium, surat keputusan, surat perjanjian kerja dan/atau dokumen lain yang menjadi dasar hak tagih (LAMPIRAN E.10);
2. 2.PPK-PD menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam surat perintah bayar, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga atau kepada pegawai;
3. 3.apabila surat perintah bayar yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan, maka PPK-PD membubuhkan stempel Verifikasi PPK-PD dan membubuhkan parafnya pada kuitansi;
4. 4.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya;
5. 5.apabila surat perintah bayar tersebut tersedia dananya, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kepada pihak ketiga atau PPTK dan memungut serta menyetorkan pajak atas pembayaran tersebut ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
6. 6.Bendahara Pengeluaran wajib menolak surat perintah bayar dari PA/Kuasa PA apabila tidak tersedia/tidak cukup tersedia dana pada DPA PD;
7. 7.Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran listrik, air, telepon, internet/jasa satelit berlangganan, KIR Kendaraan, STNK, belanja transportasi dan akomodasi, belanja hadiah, uang saku, belanja kontribusi, belanja honorarium dan belanja perjalanan dinas; 7.a Khusus pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu dalam rangka mengantisipasi dan penanganan dampak penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dapat menggunakan Uang Persediaan (UP) melebihi pagu di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
8. 8.Pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan/ atau Tambahan Uang (TU) hanya dapat dilakukan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu atas perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Maret 2020 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 13 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…