DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan gubernur kepulauan bangka belitung nomor 11 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerinah daerah provinsi kepulauan bangka belitung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 oleh tim pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika pembangunan saat ini, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 guna penyesuaian terhadap prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioitas daerah, serta pergeseran pagu program/kegiatan/subkegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan program/kegiatan/subkegiatan, penambahan program/kegiatan/subkegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu program/kegiatan/subkegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);
16.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 6 Seri A); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024, meliputi:

a.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b.target sasaran pembangunan Daerah;
c.prioritas pembangunan Daerah;
d.penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
e.target kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2024 berfungsi sebagai:

a.pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b.pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2024;
c.Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan tahapan:
a.penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b.perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c.penetapan.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditetapkan di Pangkalpinang, pada tanggal 1 Agustus 2024 Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SAFRIZAL ZA Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 1 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto FERY AFRIYANTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 12 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dto HARPIN, S.H Pembina Utama Muda NIP. 19690911 200212 1 007

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…