DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan gubernur tentang penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah di lungkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyebarluasan informasi publik merupakan penyebarluasan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan peran setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala PD adalah pimpinan perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Diskominfo adalah kepala dinas yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada PD yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik.
9.Petugas Kehumasan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil pada PD yang melaksanakan tugas kehumasan.
10.Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
11.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12.Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
13.Data dan Informasi adalah data dan informasi dari PD yang disampaikan oleh Kepala PD yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada.
14.Tim Editor kehumasan yang selanjutnya disebut Tim Editor adalah tim yang dibentuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan PD sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
15.Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarluaskan berita kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyebarluasan informasi penyelenggaaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
b.meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
c.meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
d.mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
e.mendorong produktifitas PD dalam pemberian Data dan Informasi.

BAB II

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 4

(1)Gubernur melalui Petugas Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Kepala PD menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan PD setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan PD kepada Gubernur melalui Petugas Kehumasan.
(2)Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Informasi pembangunan Daerah;
2. b.Informasi keuangan Daerah; dan/atau
3. c.Informasi lainnya.
(3)Kepala PD yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kepada Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.langsung;
2. b.tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/ atau penanggungjawab laporan; atau
3. c.e-mail; dan/atau aplikasi lainya.
(4)Kepala PD yang tidak menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Data dan Informasi yang disampaikan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, program dan/atau kegiatan PD.
(2)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data pendukung Penyebarluasan Informasi.

BAB III

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 7

(1)Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Petugas Kehumasan.
(2)Pengumpulan dan pengklasifikasian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Data dan Informasi yang bersifat umum; dan
2. b.Data dan Informasi yang bersifat khusus.

Pasal 8

(1)Data dan Informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi program dan/atau kegiatan potensi/kondisi secara umum yang ada ditengah masyarakat sesuai peran dan fungsi PD.
(2)Data dan Informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi Daerah;
2. b.Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan;
3. c.Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan;
4. d.Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan; dan
5. e.Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat news berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung.

Pasal 9

(1)Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data dan informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu Daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat.
(2)Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan, baik bentuk maksud, tujuan dan sasaran serta keberhasilan yang diharapkan.
(3)Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa dan/atau event sebagai penilaian kinerja.
(4)Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan produksi pertanian atau keberhasilan program/kegiatan.
(5)Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat news berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan Data dan Informasi kejadian dan peristiwa kegiatan di PD meliputi kegiatan kelapangan, hasil rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran dan fungsi PD di tengah masyarakat.
(6)Format Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Data dan Informasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang muncul dan berkembang ditengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi PD yang bersangkutan.
(2)Data dan Informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan;
2. b.Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam;
3. c.Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/publik; dan
4. d.Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah masyarakat.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…