DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2024

Nomor: 18
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat fewan perwakilan rakyat daerah provinsi kepulauan bangka belitung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 73 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
13.Tim Kerja adalah unit kerja mandiri yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja yang menyelenggarakan fungsi sesuai dengan pembidangannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum;
3. c.Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang- undangan;
4. d.Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk Tim Kerja yang menyelenggarakan tugas atau fungsi sesuai dengan pembidangannya.
(3)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

Tim Kerja

Pasal 4

(1)Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
4. d.penyelenggaraan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

(1)Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Umum dan Keuangan.
(2)Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan dan pengordinasian penyusunan program kerja bidang umum dan keuangan;
2. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang umum dan keuangan;
3. c.penyelenggaraan dan pengoordinasian ketatausahaan Sekretariat DPRD;
4. d.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
5. e.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
6. f.penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
7. g.penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. h.penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. i.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
10. j.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
11. k.penyelenggaraan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
12. l.penyelenggaraan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
13. m.penyelenggaraan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
14. n.penyelenggaraan dan pengoordinasian penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
15. o.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
16. p.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
17. q.penyelenggaraan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
18. r.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD serta penyiapan bahan fasilitasi fraksi DPRD;
19. s.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi fraksi DPRD;
20. t.penyelenggaraan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
21. u.penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
22. v.penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
23. w.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
24. x.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);
25. y.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
26. z.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan aa. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 6

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian.
(2)Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Umum;
2. b.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Umum dan kepegawaian;
3. c.pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan surat- menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
4. d.pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kearsipan;
5. e.pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. f.pelaksanaan penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
7. g.pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
8. h.pelaksanaan penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
9. i.pelaksanaan perencanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan halaman dan Taman kantor komplek Sekretariat DPRD;
10. j.pelaksanaan perencanaan pengaturan dan pengelolaan keamanan komplek Sekretariat DPRD;
11. k.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
12. l.merencanakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
13. m.pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan pengendalian alat perlengkapan;
14. n.pelaksanaan perencanaan penyediaan, pengurusan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
15. o.pelaksanaan perencanaan pengaturan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
16. p.pelaksanaan perencanaan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
17. q.pelaksanaan perencanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
18. r.pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi (RB);
19. s.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
20. t.pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
21. u.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 7

(1)Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
(2)Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bagian Persidangan dan Perundang- undangan;
2. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Persidangan dan Perundang-undangan;
3. c.penyelenggaran verifikasi kajian perundang- undangan;
4. d.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
5. e.penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi hasil kajian produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. f.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
7. g.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi penyelengaraan persidangan;
8. h.penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi risalah rapat;
9. i.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah;
10. j.penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi daftar inventaris masalah;
11. k.penyelenggaraan dan pengoordinasian hubungan masyarakat;
12. l.penyelenggaraan dan pengoordinasian publikasi;
13. m.penyelenggaraan dan pengoordinasian keprotokolan DPRD;
14. n.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
15. o.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
16. p.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 8

(1)Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan, analisis penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
(2)Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
2. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis Fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
3. c.penyelenggaraan dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
4. d.penyelenggaraan verfikasi dan evaluasi bahan fasilitasi Pembahasan APBD/APBD Perubahan;
5. e.penyelenggaraan verfikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan Raperda pertangung jawaban pelaksanaan APBD;
6. f.penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
7. g.penyelenggaraan verfikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan laporan keterangan pertangung jawaban kepala daerah;
8. h.penyelenggaraan verfikasi dan evaluasi bahan fasilitasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
9. i.penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi bahan fasilitasi aspirasi masyarakat;
10. j.penyelenggaran evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
11. k.penyelenggaraan dan pengoordinasian penegakan kode etik DPRD;
12. l.penyelenggaraan verifikasi bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
13. m.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan kebijakan;
14. n.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
15. o.penyelenggaraan dan pengoordinasian verifikasi surat persetujuan kerjasama daerah;
16. p.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
17. q.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
18. r.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 9

(1)Tim Kerja menyelenggarakan fungsi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.
(2)Tim Kerja dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat penilai kinerja.
(3)Ketua Tim Kerja diberikan tugas dan fungsi koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada masing- masing Tim Kerja.
(4)Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pejabat fungsional, pejabat pelaksana dan Tim Kerjanya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penunjukan Ketua Tim Kerja ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 10

Jabatan Fungsional pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing di unit kerjanya ataupun di lintas unit kerja lainnya, serta tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…