DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang pemberian makanan tambahan pada rumah sakit umum daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pegawai badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil;
c.bahwa guna menyesuaikan nomenklatur kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno sehingga Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian Makanan Tambahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bahan Makanan Tambahan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noimor 210);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16.Peraturan Dearah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat RSUDP adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang bekerja di BLUD RSUDP.
8.Bahan Makanan Tambahan adalah bahan makanan dan minuman yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan tubuh sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja;
b.meningkatkan gizi dan kesehatan;
c.meningkatkan energi dan semangat kerja; dan
d.meningkatkan kondisi fisik dan daya tahan tubuh.

BAB III

PENERIMA

Pasal 3

(1)Bahan Makanan Tambahan diberikan kepada Pegawai BLUD yang bekerja aktif dan/atau memberikan tugas pelayanan di RSUDP.
(2)Pemberian Bahan Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas jaga malam pada jadwal kerja pukul 21.00-07.00 WIB.
(3)Penerima Bahan Makanan Tambahan dan Jadwal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV

BENTUK DAN WAKTU

Pasal 4

(1)Bahan Makanan Tambahan diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan rincian barang yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau Rencana Bisnis Anggaran BLUD.
(2)Direktur menetapkan rincian barang setelah dokumen pelaksanaan anggaran atau Rencana Bisnis Anggaran BLUD disahkan.
(3)Pemberian Bahan Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember dapat diberikan pada bulan berkenaan.
(4)Penghitungan pemberian Bahan Makanan Tambahan berdasarkan daftar kehadiran yang disahkan oleh Direktur.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 5

(1)Pemberian Bahan Makanan Tambahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Rencana Bisnis Anggaran BLUD dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa.
(2)Pemberian Bahan Makanan Tambahan dilakukan dengan mekanisme penyerahan barang secara langsung kepada Pegawai BLUD.
(3)Setiap pemberian Bahan Makanan Tambahan dituangkan dalam daftar serah terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Bahan Makanan Tambahan tidak diberikan kepada:

a.PNS jaga malam apabila:
1. 1.tidak melaksanakan tugas;
2. 2.sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan diluar RSUDP;
3. 3.menjalani cuti ; atau
4. 4.sedang menjalankan tugas belajar; dan
b.Pegawai BLUD selain PNS, apabila tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) hari kerja dan/atau kalender dalam 1 (satu) bulan dan/atau sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan oleh Direktur, kecuali:
1. 1.sedang dalam tugas/ikut pelatihan yang dilengkapi dengan surat izin Direktur;
2. 2.cuti/izin menikah sesuai dengan surat izin Direktur; atau
3. 3.sedang sakit yang disertai surat keterangan sakit dari dokter.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan pemberian Bahan Makanan Tambahan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau rencana bisnis anggaran BLUD.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberian Bahan Makanan Tambahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 24 April 2019 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 24 April 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YAN MEGAWANDI BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 16 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19630306 198603 1 015 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO DAFTAR SERAH TERIMA BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO TAHUN …… No. Nama/ NIP Kehadiran JUMLAH BARANG YANG DITERIMA Rincian Barang Rincian Barang Rincian Barang Rincian Barang Tanda TanganVolume dan Satuan Volume dan Satuan Volume dan Satuan Volume dan Satuan 1. 2. 3. 4. Pangkalpinang, (Tanggal-Bulan- Tahun) DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (HC) Ir. SOEKARNO, (NAMA) (PANGKAT/GOLONGAN) (NIP.) GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…