DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Tata Kelola Perdagangan Lada Putih Muntok White Pepper yaitu meliputi Cara Pendaftaran Pelaku Usaha Lada Terdaftar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perdagangan Antar Pulau, Gubernur sesuai kewenangannya, antara lain bertugas memfasilitasi pemasaran produk unggulan masing-masing daerah dan menyusun kebijakan daerah yang memperlancar kegiatan perdagangan antarpulau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Perdagangan Lada Putih Muntok White Pepper; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (IG);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perdagangan Antar Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 720);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Merk dan Indikasi Geografis (IG) Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PERDAGANGAN LADA PUTIH MUNTOK WHITE PEPPER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.
5.Lada Putih adalah komoditas rempah hasil pertanian di Bangka Belitung yang berasal dari tanaman buah lada (Piper Albi Linn) baik berupa butiran atau bubuk.
6.Indikasi Geografis yang selanjutnya disingkat dengan IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
7.Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
8.Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/ atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
9.Muntok White Pepper yang selanjutnya disingkat MWP adalah label Indikasi Geografis komoditas Lada Putih yang berasal dari seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat BP3L adalah lembaga independen non struktural sebagai pemegang Hak atas Indikasi Geografis MWP.
11.Kantor Pemasaran Bersama yang selanjutnya disingkat KPB adalah lembaga yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemasaran lada Bangka Belitung.
12.Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan.
13.Pelaku Usaha Lada Terdaftar adalah industri pengolahan lada, pedagang lada keluar provinsi baik perorangan, koperasi atau badan usaha yang memproduksi atau menjual lada putih kemasan dalam bentuk butir atau bubuk yang terdaftar di dinas yang membidangi perdagangan/ perindustrian di Provinsi.
14.Kartu Pelaku Usaha Lada Terdaftar adalah tanda pengenal yang diberikan kepada pelaku usaha lada yang telah melakukan proses pendaftaran pada dinas yang membidangi perdagangan/ perindustrian.
15.Surat Keterangan Transaksi Perdagangan Lada Putih MWP adalah dokumen perdagangan lada MWP yang dikeluarkan oleh KPB sebagai dokumen pelengkap perdagangan lada MWP.
16.Setiap Orang adalah orang perorangan, koperasi atau badan usaha yang melakukan usaha perdagangan lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17.Manifest Domestic adalah dokumen yang berisi data dan informasi terkait barang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengembangkan pemasaran salah satu produk unggulan Provinsi yakni Lada Putih dan menjaga mutu dan kualitas, menjamin keaslian lada yang diperdagangkan, memberikan nilai tambah ekonomis, dan meningkatkan reputasi Lada Putih sebagai produk yang memiliki Indikasi Geografis.

Pasal 3

(1)Setiap Orang yang akan melakukan perdagangan Lada Putih dalam bentuk butir atau bubuk keluar Provinsi, harus terdaftar sebagai Pelaku Usaha Lada Terdaftar.
(2)Pendaftaran Pelaku Usaha Lada Terdaftar disampaikan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan Provinsi.
(3)Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.fotokopi Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang;
2. b.fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. d.fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk Badan Usaha;
5. e.fotokopi Surat Pengesahan Pendirian/ Perubahan Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas;
6. f.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon perseorangan atau Direktur Utama/ penanggung jawab perusahaan;
7. g.pas foto berwarna pemohon perseorangan atau Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan dengan ukuran 3x4cm (tiga kali 4 centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
8. h.surat pernyataan bermaterai dari pemohon perseorangan atau Direktur Utama/ penanggung jawab perusahaan tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan.
(4)Dalam Hal Pelaku Usaha Lada Terdaftar sebagai Pemakai Indikasi Geografis, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambahkan persyaratan berupa fotokopi kartu keanggotaan KPB.
(5)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan Provinsi menerbitkan Nomor Register dan Kartu Pelaku Usaha Lada Terdaftar.

Pasal 4

(1)Pelaku Usaha Lada Terdaftar Pemakai Indikasi Geografis yang melakukan usaha perdagangan Lada Putih dalam bentuk butir atau bubuk keluar Provinsi, harus:
1. a.memenuhi persyaratan dan ketentuan standar reputasi, kualitas dan karakteristik dalam Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis MWP yang dikeluarkan oleh BP3L: dan
2. b.memiliki Surat Keterangan Transaksi Perdagangan Lada Putih MWP yang di terbitkan oleh KPB.
(2)Untuk menjaga keaslian, kualitas dan karakteristik Lada Putih MWP, perdagangan Lada Putih yang menggunakan IG MWP harus dibungkus dalam kemasan yang diberi label, logo, dan segel MWP, nomor register produsen dan/ atau pedagang dan nomor register produk berupa barcode atau qrcode atau sejenisnya.
(3)Kemasan Lada Putih MWP yang diperdagangkan tidak melebihi 20 (dua puluh) kilogram dalam 1 (satu) kemasan.
(4)Jika Lada Putih MWP yang diperdagangkan dalam kemasan lebih dari 20 (dua puluh) kilogram, maka harus menunjukkan kontrak/order pembelian yang mencantumkan permintaan pembeli untuk kemasan lebih dari 20 (dua puluh) kilogram.

Pasal 5

(1)Surat Keterangan Transaksi Perdagangan Lada Putih MWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi.
(2)Surat Keterangan Transaksi Perdagangan Lada Putih MWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan paling sedikit mengenai:
1. a.Jumlah lada yang diperdagangkan;
2. b.Pelabuhan muat/Port of Origin (POO);
3. c.Pelabuhan tujuan/Port of Destination (POD);
4. d.Nama perorangan atau Badan Usaha Pelaku Usaha Lada Terdaftar;
5. e.Nama perusahaan penerima sesuai dengan perjanjian kerja sama/kontrak/order;
6. f.Standar Kualitas MWP; dan
7. g.Keterangan Penggunaan Produk.

Pasal 6

(1)KPB wajib melaporkan setiap bulannya data transaksi perdagangan Lada Putih MWP dan Manifest Domestic kepada Gubernur dan ditembuskan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan Provinsi.
(2)Manifest Domestic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi:
1. a.Identitas pelaku usaha pengirim barang;
2. b.identitas penerima barang;
3. c.jenis dan jumlah barang;
4. d.wilayah asal dan tujuan pengiriman;
5. e.moda angkutan dan uraian barang; dan
6. f.pos tarif/HS.
(3)Manifest Domestic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pelaku usaha perdagangan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan atau Syahbandar, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan Provinsi dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten/ Kota.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha Lada Terdaftar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pembekuan usaha dan /atau pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. c.pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat berwenang Pemerintah Daerah Provinsi;
4. d.sanksi lainnya yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setelah dilaksanakannya kajian dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perdagangan lada.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah teknis dan instansi terkait lainnya yang bertugas melakukan pengawasan.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan Provinsi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan perdagangan lada dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perdagangan lada kepada Gubernur.
(2)Evaluasi dan pelaporan perdagangan lada disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Maret 2020 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 14 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2017