DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2023

Nomor: 19
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pelayanan Kepemudaan meliputi antara lain ketentuan umum, ruang lingkup penghargaan kepemudaan, kategori dan bentuk penghargaan kepemudaan, persyaratan dan kriteria pemberian penghargaan, pendanaan penghargaan kepemudaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
7.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 13 Seri E); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7.Penghargaan Kepemudaan adalah penghargaan yang diberikan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, tokoh pemuda, lembaga pemerintah/swasta, pelaku usaha, kelompok masyarakat dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang berdomisili dan beraktivitas di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan memahami, menyikapi, mencegah dan menangani risiko atas perubahan lingkungan strategis dalam aspek ideologi, politik hukum, ekonomi sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
10.Pemberdayaan Kepemudaan adalah kegiatan meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri.
11.Pengembangan Kepemudaan adalah kegiatan pengembangan kepemimpinan yang diarahkan untuk mengembangkan potensi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam hal keteladanan, keberpengaruhan serta penggerakan.
12.Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan adalah kegiatan mengembangkan potensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam hal keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan.
13.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah dan arah Pembangunan.
14.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepemudaan atas prestasi atau jasa terhadap daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan suatu pedoman dalam pelayanan dan proses pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi dan berdedikasi;
2. b.menghindari kemungkinan terjadinya kebijakan yang bersifat subjektif dalam penetapan pemberian penghargaan serta upaya menciptakan kepastian dalam memberikan pelayanan dan bantuan untuk pemberian penghargaan;
3. c.memberikan penghormatan atas pencapaian prestasi sesuai dengan bidang dan kategori prestasi yang diraih; dan
4. d.tersedianya perangkat pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) untuk penyaluran dan pertanggungjawaban pemberian penghargaan kepemudaan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kategori bentuk dan penghargaan kepemudaan;
b.persyaratan dan kriteria pemberian penghargaan; dan
c.pendanaan penghargaan kepemudaan.

Pasal 4

(1)Gubernur memberikan Penghargaan Daerah berupa Penghargaan Kepemudaan kepada:
1. a.pemuda;
2. b.organisasi kepemudaan;
3. c.lembaga pemerintah/swasta;
4. d.pelaku usaha;
5. e.kelompok masyarakat/ komunitas pemuda; dan
6. f.perseorangan. yang berprestasi dan/atau berjasa dalam program pemberdayaan dan pengembangan Pemuda di tingkat nasional dan provinsi.
(2)Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dalam rangka Peningkatan Partisipasi dalam Indeks Pembangunan Pemuda;
2. b.pengembangan kewirausahaan Pemuda; dan
3. c.pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda.

BAB III

KATEGORI DAN BENTUK PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Kategori bidang prestasi Kepemudaan meliputi:

a.pendidikan;
b.agama, sosial dan budaya;
c.pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata;
d.pangan;
e.inovasi teknologi; dan
f.prestasi lainnya dari program dan kegiatan kepemudaan.

Pasal 6

(1)Bentuk Penghargaan Kepemudaan meliputi:
1. a.piagam/sertifikat;
2. b.tropi;
3. c.plakat; dan
4. d.uang penghargaan.
(2)Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

Persyaratan bagi penerima penghargaan Kepemudaan meliputi:

a.menunjukkan prestasi luar biasa dibandingkan dengan prestasi orang lain dalam bidang sejenis pada satuan waktu tertentu;
b.telah menunjukkan jasa yang sangat besar dalam peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda tingkat nasional dan provinsi;
c.telah menunjukkan jasa yang sangat besar dalam peningkatan pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dalam lingkup nasional dan provinsi;
d.menunjukkan surat keputusan hasil seleksi atau perlombaan pemuda berprestasi tingkat nasional dan provinsi; dan
e.menunjukkan piagam/sertifikat penghargaan atas prestasi Tingkat Provinsi atau Tingkat Nasional yang di tandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama/Madya yang berlaku 1 (satu) tahun atau tahun berjalan.

Pasal 8

(1)Kategori Pemuda penerima penghargaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebagai berikut:
1. a.warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah Provinsi dan berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
2. b.berkelakuan baik;
3. c.memiliki integritas moral dan keteladanan;
4. d.memiliki dan melakukan kegiatan yang berdampak bagi kemajuan pemuda;
5. e.memiliki karya inovasi dan aktivitas yang bisa menjadi inspirasi bagi pemuda;
6. f.memiliki komitmen yang tinggi terhadap usaha berkesinambungan yang berdampak nyata bagi pembangunan kepemudaan;
7. g.memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan/atau lingkungan; dan
8. h.memiliki prestasi baik di bidang pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda.
(2)Kategori Organisasi Kepemudaan penerima penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut:
1. a.berkedudukan dan beraktivitas di Daerah Provinsi;
2. b.memiliki komitmen kuat dalam pemberdayaan dan pengembangan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan bidang kewirausahaan pemuda;
3. c.didirikan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. d.mempunyai kantor kesekretariatan;
5. e.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. f.memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
7. g.mempunyai visi dan misi;
8. h.memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
9. i.memiliki komitmen dalam pembangunan Pemuda di bidang pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda.
(3)Kategori Lembaga pemerintah/swasta penerima penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:
1. a.berkedudukan dan beraktivitas di Daerah Provinsi;
2. b.memiliki perhatian dan peranan di bidang kepemudaan;
3. c.memiliki dan melakukan kebijakan dan/atau kegiatan yang berdampak bagi Pemuda;
4. d.memiliki karya, inovasi kegiatan dan kebijakan yang dapat menjadi contoh bagi Lembaga/instansi/kelompok lain;
5. e.memiliki komitmen yang tinggi dan usaha terus menerus di Pembangunan Kepemudaan;
6. f.mendukung dan melakukan pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda; dan
7. g.memiliki komitmen kuat dalam pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda.
(4)Kategori pelaku usaha penerima penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:
1. a.memiliki daya dukung kuat dalam pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda.
2. b.memiliki dan melakukan kegiatan yang berdampak bagi Pemuda;
3. c.memiliki karya dan aktivitas yang bisa menjadi contoh bagi badan usaha lain;
4. d.memiliki legalitas badan usaha;
5. e.memiliki tempat usaha dan kegiatan usaha yang jelas dan legal;
6. f.memiliki kantor yang permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
7. g.memiliki komitmen dalam pembangunan Kepemudaan yang dibuktikan dengan ketersediaan kebijakan kepemudaan dengan nota kesepahaman/ memorandum of understanding dengan Lembaga/Organisasi Kepemudaan dan/atau keputusan kepala badan usaha terkait kebijakan Kepemudaan; dan
8. h.memiliki komitmen kuat dalam pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda.
(5)Kategori kelompok masyarakat/komunitas pemuda penerima penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebagai berikut:
1. a.kelompok masyarakat/komunitas pemuda yang memiliki perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan;
2. b.memiliki dan melakukan kegiatan yang berdampak langsung bagi Pemuda;
3. c.memiliki karya inovasi dan aktivitas yang bisa memberi inspirasi bagi kelompok masyarakat kelompok masyarakat/komunitas pemuda lain;
4. d.memiliki komitmen yang kuat dan usaha terus menerus dalam pembangunan Kepemudaan; dan
5. e.mendukung dan melakukan pengembangan potensi dalam pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda.
(6)Kriteria perseorangan penerima penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, sebagai berikut:
1. a.warga Negara Indonesia yang memiliki komitmen dalam pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda;
2. b.berkelakuan baik;
3. c.memiliki integritas moral dan keteladanan;
4. d.memiliki dan melakukan kegiatan yang berdampak langsung bagi kemajuan Pemuda;
5. e.memiliki karya inovasi dan aktivitas yang bisa memberi inspirasi bagi Pemuda;
6. f.memiliki komitmen yang tinggi terhadap usaha berkesinambungan yang berdampak nyata bagi pembangunan Kepemudaan;
7. g.memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan/atau lingkungan;
8. h.memiliki prestasi dalam pemberdayaan dan pengembangan di bidang kepemimpinan, dan bidang kewirausahaan; dan
9. i.berjasa dalam dalam pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan melakukan klasifikasi dan penilain dalam pemberian Penghargaan Kepemudaan.
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempermudah dalam penentuan pemberian penghargaan kepemudaan sesuai dengan:
1. a.kategori prestasi Kepemudaan; dan
2. b.waktu pelaksanaan kegiatan Kepemudaan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepemudaan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan melaksanakan beberapa tahapan yaitu:
1. a.penyusunan tahapan kerja atau tim kerja penilaian Penghargaan Kepemudaan;
2. b.pengumuman pendaftaran calon penerima penghargaan;
3. c.seleksi administrasi usulan penerimaan penghargaan;
4. d.penentuan calon penerima yang berhak dinominasikan mendapatkan penghargaan;
5. e.penilaian usulan penerimaan penghargaan;
6. f.usulan calon penerima penghargaan; dan
7. g.penyusunan berita acara hasil penilaian.
(2)Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.sosialisasi;
2. b.pendaftaran;
3. c.seleksi administrasi;
4. d.verifikasi/validasi;
5. e.penilaian/evaluasi;
6. f.pengumuman hasil penilaian; dan
7. g.penganugerahan penghargaan.

Pasal 11

(1)Penerima Penghargaan Kepemudaan diusulkan olah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan.
(2)Penerima Penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…