(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas:
a.PDH Kemeja Warna Putih meliputi:
1.PDH kemeja putih untuk pria dengan ketentuan:
a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban kancing, bagian bawah baju lurus tanpa gelombang terdapat belahan sepanjang 7 (tujuh) cm sampai dengan 10 (sepuluh) cm dibagian bawah samping kanan dan kiri; b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada sebelah kiri yang digantung tanda pengenal pegawai Pemerintah Provinsi; c) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal di pasang lencana KORPRI warna kuning emas; d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan; e) celana panjang warna gelap tanpa lipatan di bagian bawah kaki; dan f) kaos kaki dan sepatu warna hitam.
2.PDH kemeja warna putih untuk wanita dengan ketentuan:
a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban kancing, bagian bawah baju lurus tanpa gelombang; b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada sebelah kiri yang digantung tanda pengenal pegawai Pemerintah Provinsi, saku dalam tanpa tutup di bagian bawah depan sebelah kanan dan kiri; c) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal di pasang lencana KORPRI warna kuning emas; d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan; e) rok warna gelap dengan panjang sampai 15 (lima belas) cm dibawah lutut; f) kaos kaki dan sepatu warna hitam; g) PDH kemeja warna putih untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan; dan
3.PDH kemeja warna putih dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Rabu.
b.PDH Batik Nasional dan Batik Daerah, terdiri atas:
1.PDH batik nasional atau batik daerah untuk pria adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara nasional dan diterima secara umum oleh masyarakat atau baju dengan corak batik yang menjadi ciri khas daerah dengan ketentuan celana panjang warna gelap tanpa lipatan di bawah, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
2.PDH batik nasional dan batik daerah untuk wanita adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara nasional dan diterima secara umum dimasyarakat atau baju dengan corak batik yang menjadi ciri khas daerah dengan ketentuan celana panjang atau rok warna gelap tanpa lipatan di bawah, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
3.PDH batik nasional dan batik daerah untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
4.PDH batik nasional dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis;
5.PDH batik daerah dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari jumat.
c.PDH Adat Khas Daerah terdiri atas:
1.PDH adat khas daerah untuk pria adalah pakaian melayu dengan ketentuan baju berwarna kuning emas lengan panjang dengan kancing ditengah berjumlah 4 (empat) buah dan 1 (satu) saku timbul di dada kiri, kerah model shanghai agak menutup leher, dipinggir kiri kanan baju ada belahan sepanjang 10 (sepuluh) cm, celana panjang berwarna kuning emas berbahan sama dengan baju, 2 (dua) saku kiri kanan di bagian pinggul, pinggang karet, stanjak kepala berbentuk segitiga dengan tinggi 18 (delapan belas) cm, berwarna dasar merah gelap dengan motif cual berwarna kuning dan putih yang dibelakangnya memakai perekat;
2.PDH adat khas daerah untuk wanita adalah pakaian Melayu dengan ketentuan baju berbentuk kurung berwarna kuning emas agak gelap lengan panjang dengan resleting di belakang, rok berbentuk kurung berwarna dasar merah gelap bermotif cual warna kuning dan putih dengan resleting di belakang;
3.PDH adat khas daerah untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan; dan
4.PDH adat khas daerah dipakai pada hari Jumat minggu pertama setiap bulan.
(2)Pengadaan PDH batik nasional atau batik khas daerah sedapat mungkin diupayakan beragam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pertumbuhan industri batik rakyat agar tidak tergilas oleh industri batik besar.
(3)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
2.Ketentuan Pasal 50 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf l dan huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut: