DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenail Prosedur Operasional Jembatan Emas meliputi yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Operasional Jembatan, Pengelola Jembatan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Operasional Jembatan Emas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL JEMBATAN EMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KSOP adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam sebagai pelaksana fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan Pangkalbalam dan Wilayah Kerja.
4.Jembatan Emas adalah jembatan yang membentang di atas aliran sungai Pangkalbalam wilayah Ketapang yang menghubungkan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
5.Pengelola Jembatan adalah unit kerja yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur dalam melaksanakan pengelolaan terhadap Jembatan Emas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan operasional Jembatan Emas.

Pasal 3

Tujuan dari disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran lalu lintas kapal yang akan melalui Jembatan Emas.

BAB III

OPERASIONAL JEMBATAN

Pasal 4

(1)Dalam kondisi air surut Jembatan Emas dapat diturunkan (lower).
(2)Selain dalam kondisi air surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jembatan Emas dapat diturunkan dengan keadaan/kondisi tertentu paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1x24 jam.

BAB IV

PENGELOLA JEMBATAN

Pasal 5

Tugas dan tanggungjawab Pengelola Jembatan, yakni sebagai berikut:

a.menyediakan akses lalu lintas laut dan darat, memelihara dan memastikan Jembatan Emas dapat dilintasi atau tidak dapat dilintasi oleh lalu lintas darat/laut;
b.memantau lalu lintas kapal menuju/keluar Pelabuhan Pangkalbalam dan sekitarnya;
c.mengoordinasikan dan menyediakan informasi kawasan sekitar Jembatan Emas kepada kapal yang akan melintas;
d.membuka dan menutup jembatan karena alasan keselamatan atau hal lain dengan memberitahukan kepada KSOP atau ada permintaan tertentu dari Pemerintah Provinsi, kepentingan tertentu yang telah disiarkan/diumumkan sebelumnya serta alasan lain yang dapat diterima.

Pasal 6

Pengelola Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi kecelakaan kapal, tubrukan/senggolan antara kapal dengan Jembatan Emas maka pihak Pengelola Jembatan berkoordinasi dengan pihak KSOP.
(2)Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan kecelakaan kapal yang dilakukan oleh pihak KSOP.
(3)Dalam hal tidak tercapainya kata mufakat dalam penyelesaian sengketa kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerugian materiil, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan dan Mahkamah Pelayaran.
(4)Penghitungan kerugian Jembatan Emas akan dilakukan berdasarkan hasil audit dari ahli konstruksi.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 24 Januari 2020 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 24 Januari 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YAN MEGAWANDI YULIZAR ADNAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…