DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung ;

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704):
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D);
9.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);
10.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Seta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
11.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 nomor 05 Seri D);
12.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 06 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada PD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PD.
6.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8.Dokumen SOP adalah dokumen yang berisi prosedur-prosedur yang distandarkan secara keseluruhan membentuk SOP sesuai format SOP.

BAB II

PRINSIP SOP

Pasal 2

(1)Prinsip SOP terdiri atas:
1. a.prinsip penyusunan SOP; dan
2. b.prinsip pelaksanaan SOP.
(2)Prinsip penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
1. a.kemudahan dan kejelasan, yaitu prosedur yang distandarkan harus mudah dimengerti dan diterapkan;
2. b.efisiensi dan efektifitas, yaitu prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam pelaksanaan tugas;
3. c.keselarasan, yaitu bahwa prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur- prosedur standar lain yang terkait;
4. d.keterukuran, yaitu output dari prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
5. e.dinamis, yaitu prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan;
6. f.berorientasi pada pengguna, yaitu prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna;
7. g.kepatuhan hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.kepastian hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.
(3)Prinsip pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintah;
2. b.komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi dari jenjang yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi;
3. c.perbaikan berkelanjutan, yaitu harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;
4. d.mengikat, yaitu harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
5. e.seluruh unsur memiliki peran penting, bahwa seluruh pegawai memiliki peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan; dan
6. f.terdokumentasi dengan baik, bahwa seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan.

BAB III

PENYUSUNAN SOP

Pasal 3

(1)Penyusunan SOP dilakukan oleh setiap pelaksana pekerjaan pada PD/unit kerja.
(2)Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada:
1. a.tugas dan fungsi; dan
2. b.uraian jabatan.
(3)Penyusunan SOP dilakukan melalui tahapan penyusunan sebagai berikut:
1. a.persiapan;
2. b.penilaian kebutuhan;
3. c.penulisan:
4. d.pelaksanaan
5. e.pengembangan; dan
6. f.monitoring dan evaluasi.
(4)Tahapan penyusunan SOP sebagaiman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Penyusunan materi SOP PD/unit kerja menjadi tanggungjawab Sekretaris Daerah.
(2)Penyusunan SOP pada PD/Unit Kerja menjadi tanggungjawab Kepala PD/Kepala Unit kerja.
(3)Proses penyusunan SOP dikoordinasikan oleh pejabat yang membidangi ketatausahaan.
(4)Proses penyusunan SOP pada PD/Unit Kerja harus berkoordinasi dengan Biro Organisasi.
(5)Penyusunan SOP teknis dapat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SYARAT SOP

Pasal 5

Syarat penyusunan SOP sebagai berikut:

a.penjabaran tugas dan fungsi;
b.mengacu pada peraturan perundang-undangan;
c.memperhatikan SOP lainnya;
d.memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP;
e.menghasilkan paling sedikit 1 (satu) output tertentu; dan
f.melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang;

BAB V

FORMAT SOP

Pasal 6

(1)Penyusunan SOP harus memperhatikan format SOP.
(2)Format SOP terdiri dari:
1. a.format informasi prosedur; dan
2. b.format diagram alur bercabang dengan menggunakan symbol Flowcharts.
(3)Faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan SOP, meliputi:
1. a.jumlah keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur;
2. b.jumlah langkah dan sub langkah yang diperlukan;
3. c.pelaksana SOP.
(4)Format SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Gubernur mendelegasikan kewenangannya dalam penetapan SOP kepada Kepala PD.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Kepala PD/Unit Kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP.
(2)Kepala PD/Unit Kerja dapat melakukan pengembangan SOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka efektivitas atas pelaksanaan SOP, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu jika diperlukan.
(2)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Organisasi.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 44 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…