DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2020

Nomor: 20
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah memuat ketentuan bahwa Gubernur dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan menambah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri B);
14.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri B) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubaha Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita aerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 2 Seri B); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Unit Pelaksanaan Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah UPTB pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan.
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
7.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
8.Sanksi Administratif adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan atas keterlambatan pendaftaran, keterlambatan bayar atau tidak dibayar atas pajak yang terutang.

Pasal 2

(1)Gubernur memberikan penghapusan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat.
(2)Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk PKB dan BBNKB yang jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020

Pasal 3

Penghapusan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara serentak di seluruh UPTB.

Pasal 4

(1)Kendaraan Bermotor yang akan dihapus Sanksi Administratif PKB dan BBNKB, terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.mendaftar Kendaraan Bermotor kepada pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung; dan
2. b.melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli atau identitas diri yang masih berlaku sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendaftaran penghapusan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB ditetapkan oleh kepala perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan.

Pasal 5

Kepala perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan melakukan evaluasi dan melaporkan hasil atas penghapusan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB secara periodik kepada Gubernur.

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Kendaraan Bermotor yang jatuh tempo PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2):
1. a.belum melakukan pembayaran, maka Sanksi Administratif PKB dan BBNKB dihapuskan berdasarkan Peraturan Gubernur ini; atau
2. b.telah melakukan pembayaran, Sanksi Administratif PKB dan BBNKB tetap dikenakan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 1 April 2020 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 1 April 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI B Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…