DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2021

Nomor: 20
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Pemeriksaan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Pemeriksaan, Sumber Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, SALINAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS KEGIATAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pejabat yang berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Aparatur Sipil Negara Pusat termasuk Calon Aparatur Sipil Negara Pusat yang dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Penanggung Jawab adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kewenangan menentukan tim pemeriksaan dan bertanggung jawab terhadap mutu hasil pemeriksaan.
9.Wakil Penanggung Jawab adalah Inspektur Pembantu yang memiliki tugas membantu Penanggung Jawab dalam meningkatkan mutu hasil pemeriksaan.
10.Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan adalah Tim yang ditugaskan oleh Inspektur untuk melakukan supervisi dan monitoring penyelesaian tindak lanjut pada Perangkat Daerah atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang telah dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
11.Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Pemeriksaan adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan/atau Tim Pemantauan dalam melaksanakan Tugas Pengawasan/pemeriksaan dan/atau Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan pejabat berwenang.
12.Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang sebagai dasar untuk melaksanakan tugas pemeriksaan serta melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
13.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Objek Pemeriksaan serta Objek Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/ Kota.
14.Objek Pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan kategori masing-masing PD berdasarkan tingkat risiko kerja dalam peta risiko dan kendali mutu pengawasan dengan melihat parameter/indikator pada PD bersangkutan.
15.Objek Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah seluruh entitas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan serta entitas pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kesepakatan.
16.Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Pre-aculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
17.Biaya Riil (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18.Laporan Hasil Pengawasan melalui audit/reviu serta pemantauan dan evaluasi tindak lanjut, yang selanjutnya disingkat LHP/R/E dan LHPE adalah laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Tim Pemeriksa dan Tim Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut.

BAB II

PERJALANAN DINAS KEGIATAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN

Pasal 2

(1)Tim Pemeriksa berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan tim sebagai berikut:
1. a.1 (satu) orang Penanggung Jawab;
2. b.1 (satu) orang Wakil Penanggung Jawab;
3. c.1 (satu) orang Pengendali Teknis/Supervisor;
4. d.1 (satu) orang Ketua Tim; dan
5. e.3 (tiga) orang Anggota Tim.
(2)Inspektur dapat menambah atau mengurangi jumlah anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diperlukan ataupun dinilai kurang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
(3)Dalam melaksanakan perjalanan dinas, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis/Supervisor dan/atau Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, pada waktu yang bersamaan dapat membawahi lebih dari 1 (satu) Tim Pemeriksa, tetapi uang perjalanan dinas pemeriksaannya hanya dapat dibayarkan sejumlah hari maksimal pelaksanaan pemeriksaan tim dan/atau tidak melebihi jumlah hari maksimal pemeriksaan dalam tim.
(4)Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Pejabat Fungsional Auditor Madya dan/atau dapat juga dijabat oleh Pejabat Fungsional Auditor Muda yang telah memenuhi syarat tertentu sebagai Pengendali Teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau pejabat setingkat eselon III yang mempunyai sertifikat Auditor.
(5)Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya dan/atau dapat juga dijabat oleh Pejabat Pengawas Pemerintahan Muda yang telah memenuhi syarat tertentu sebagai Supervisor dalam melakukan pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang- undangan.
(6)Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Jabatan Fungsional Tertentu paling rendah menduduki jabatan Auditor Ahli Muda dan/atau Pejabat Pengawas Pemerintahan Muda dan/atau Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian yang mempunyai tugas mengkoordinir Anggota Tim dalam melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan.
(7)Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e dijabat oleh Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama dan/atau Pejabat Pengawas Pemerintahan Pertama dan/atau jenjang jabatan di atasnya dan/atau Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian yang diperankan sebagai anggota tim dan mempunyai tugas melakukan pengawasan/pemeriksaan.

Pasal 3

(1)Pelaksana Perjalanan Dinas untuk Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah Tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan tim sebagai berikut:
1. a.1 (satu) orang Penanggung Jawab;
2. b.1 (satu) orang Pengendali Teknis/Supervisor;
3. c.1 (satu) orang Ketua Tim; dan
4. d.3 (tiga) orang Anggota Tim.
(2)Inspektur dapat mengurangi jumlah susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dinilai kurang efisien dan efektif dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
(3)Penanggung Jawab, Pengendali Teknis dan/atau Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dalam waktu yang bersamaan dapat membawahi lebih dari 1 (satu) Tim Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut dan kepadanya hanya dibayarkan 1 (satu) kali biaya perjalanan dinas sesuai dengan ST yang diterbitkan.
(4)Pengendali Teknis/Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan/atau pejabat struktural eselon IV yang membidangi Sub Bagian Perencanaan serta pejabat eselon IV lainnya yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan mempunyai tugas melakukan supervisi dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
(5)Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV lainnya dan/atau ASN yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I dengan Golongan Ruang III/b dan/atau jenjang jabatan di atasnya yang ditugaskan oleh pejabat berwenang untuk melakukan tugas mengkoordinir Anggota Tim pada pelaksanaan tugasnya.
(6)Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dijabat oleh ASN yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut.

Pasal 4

(1)Objek pemeriksaan disusun berdasarkan prioritas dan resiko dengan sasaran, fokus, dan kegiatan pemeriksaan, berikut jadwal rencana Perjalanan Dinas Operasional Kegiatan Pemeriksaan secara terperinci dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Ketentuan mengenai objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Lamanya waktu Perjalanan Dinas Operasional Kegiatan Pemeriksaan dituangkan dalam Jadwal Rencana Pengawasan yang ditetapkan secara terpisah oleh Inspektur.

Pasal 5

Lamanya waktu Perjalanan Dinas Operasional Kegiatan Pemeriksaan bagi Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab dalam Tim Pemeriksa, sebagai berikut:

a.Penanggung Jawab:
1. 1.pemeriksaan pada PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Pulau Bangka diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kerja dan/atau 3 (tiga) hari kalender;
2. 2.pemeriksaan pada Badan Penghubung Provinsi serta Pemerintah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur diberikan waktu selama 4 (empat) hari kalender; dan
3. 3.pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (Pamjab) Bupati diberikan waktu selama 4 (empat) hari kalender; dan
4. 4.pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Walikota diberikan waktu selama 3 (tiga) hari kerja;
b.Wakil Penanggung Jawab:
1. 1.pemeriksaan pada PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Pulau Bangka diberikan waktu selama 4 (empat) hari kerja dan/atau 4 (empat) hari kalender;
2. 2.pemeriksaan pada Badan Penghubung Provinsi serta Pemerintah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur diberikan waktu 4 (empat) hari kalender; dan
3. 3.pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (Pamjab) Bupati diberikan waktu 4 (empat) hari kalender, sedangkan pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Walikota diberikan waktu selama 4 (empat) hari kerja.

Pasal 6

Lamanya waktu Perjalanan Dinas Operasional Kegiatan Pemeriksaan bagi Pengendali Teknis/ Supervisor adalah sebagai berikut:

a.pemeriksaan PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Bangka diberikan waktu selama 5 (lima) hari kerja dan/atau 5 (lima) hari kalender, sedangkan untuk pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur diberikan waktu selama 6 (enam) hari kalender; dan
b.pemeriksaan pada Badan Penghubung Provinsi di Jakarta diberikan waktu selama 6 (enam) hari kalender.

Pasal 7

(1)Lamanya Perjalanan Dinas Operasional Kegiatan Pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Provinsi bagi Ketua Tim dan Anggota Tim diberikan waktu sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan pemeriksaan pada PD dengan resiko tinggi diberikan 12 (dua belas) hari kerja;
2. b.pelaksanaan pemeriksaan pada PD dengan resiko sedang diberikan 10 (sepuluh) hari kerja;
3. c.pelaksanaan pemeriksaan pada PD dengan resiko rendah diberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
4. d.pelaksanaan pemeriksaan/ pengawasan dengan tujuan tertentu pada tempat/kasus/ obyek tertentu diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender.
(2)Lamanya waktu Perjalanan Dinas Khusus pemeriksaan/pengawasan bagi Ketua Tim dan Anggota Tim adalah sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten atau Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kalender dengan maksimal 6 (enam) hari kalender di tempat penugasan pada Pemerintah Kabupaten dan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
2. b.pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan PD, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi diberikan waktu maksimal 12 (dua belas) hari kerja;
3. c.pelaksanaan Evaluasi Lakip PD, Reviu Lakip Pemerintah Provinsi, Reviu Rencana Kerja Anggaran PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Reviu RKPD, KUA/PPAS dan Reviu Renja PD, diberikan waktu maksimal 12 (dua belas) hari kerja;
4. d.pelaksanaan Evaluasi Lakip PD, Reviu Lakip Pemerintah Provinsi, Reviu Rencana Kerja Anggaran PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Reviu RKPD, KUA/PPAS dan Reviu Renja PD, diberikan waktu maksimal 12 (dua belas) hari kerja;
5. e.pelaksanaan Evaluasi Lakip PD, Reviu Lakip Pemerintah Provinsi, Reviu Rencana Kerja Anggaran PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Reviu RKPD, KUA/PPAS dan Reviu Renja PD, diberikan waktu maksimal 12 (dua belas) hari kerja;
6. f.pelaksanaan pemeriksaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan 10 (sepuluh) hari kerja termasuk uji petik di dalamnya; dan
7. g.pelaksanaan pemeriksaan Dana Bantuan, Hibah, dan Bantuan Sosial dan dana lain yang digulirkan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kalender, dengan maksimal 6 (enam) hari kalender di tempat penugasan pada Pemerintah Kabupaten dan 10 (sepuluh) hari kerja pada Pemerintah Kota.
(3)Lamanya waktu perjalanan dinas khusus pemeriksaan/pengawasan bagi Ketua Tim dan Anggota Tim untuk melaksanakan pemeriksaan pada Badan Penghubung Provinsi di Jakarta diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender.
(4)Dalam hal pemeriksaan PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dipandang perlu untuk melakukan uji petik/cek fisik peninjauan lapangan ke kabupaten dan/atau daerah lainnya, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Penanggung Jawab, tetapi tidak menambah/memperpanjang jumlah hari pemeriksaan.
(5)Dalam keadaan tertentu, dimungkinkan untuk menambah waktu penugasan pemeriksaan maksimal selama 4 (empat) hari melalui penerbitan ST tambahan yang baru dengan menyampaikan alasan yang sah dan masuk akal dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Inspektur.

Pasal 8

(1)Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan diberikan waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setiap kali penugasan.
(2)Jika dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu melakukan uji fisik peninjauan lapangan ke kabupaten dan/atau daerah lainnya, Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dapat diberikan ST tambahan waktu selama 2 (dua) hari sampai dengan maksimal 4 (empat) hari kalender setelah mendapat persetujuan dari Inspektur.

Pasal 9

(1)Pejabat yang berwenang menandatangani ST untuk Obyek Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Inspektur Provinsi atas nama Gubernur.
(2)Setiap pelaksana Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Pemeriksaan dan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan wajib ditetapkan ST dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berikut keterangan/lembar pengesahan di belakangnya.

Pasal 10

(1)Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Pemeriksaan dan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan mengacu pada Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi mengacu pada standar satuan biaya perjalanan dinas.
(3)Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
(4)Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
(5)Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
(6)Jika pelaksanaan tugas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibayarkan sebesar 30% dari uang penginapan berdasarkan biaya tertinggi dalam Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan jabatan eselon/golongan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…