DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024

Nomor: 20
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan,susnan,organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja badan daerah provinsi kepulauan bangka belitung; kedudukan dan susunan organisasi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah; kedudukan dan susunan organisasi badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah; kedudukan dan susunan organisasi badan keuangan daerah; kedudukan dan sususan organisas badan penghubung provinsi; kedudukan dan susunan organisasi badan penanggulangan bencana daerah; kedudukan dan susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik; tim kerja; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
6.Badan adalah Badan Daerah Provinsi.
7.Kepala Badan adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan eselon II atau jabatan tinggi pratama pada Badan tertentu di pemerintah Provinsi.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang pada Badan.
9.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
10.Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
11.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
12.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RENJA Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15.Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat TAPKIN adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
16.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
17.Laporan Keterangan Pertangungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
18.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
19.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui oleh DPR.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
23.Tim Kerja adalah unit kerja mandiri yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja yang menyelenggarakan fungsi sesuai dengan pembidangannya.

BAB II

BADAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal 2

Badan Daerah Provinsi terdiri atas:

a.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
b.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
c.Badan Keuangan Daerah;
d.Badan Penghubung Provinsi;
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Pasal 3

(1)Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
(2)Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. b.penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
4. d.penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
5. e.penyelenggaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
6. f.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terdiri atas:
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Perencanaan; dan
  2. 2.Subbagian Umum;
3. c.Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan kompetensi ASN;
4. d.Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur;
5. e.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dibentuk Tim Kerja yang menyelenggarakan tugas atau fungsi sesuai dengan pembidangannya.
(3)Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia daerah;
3. c.penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. d.penyelenggaraan pembinaan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia daerah;
5. e.penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTB;
6. f.penyelenggaraan evaluasi SAKIP;
7. g.penyelenggaraan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
8. h.penyelenggaraan penilaian SPIP;
9. i.penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan;
10. j.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
11. k.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

(1)Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Badan mengoordinasikan bidang- bidang.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Badan;
2. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
3. c.penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
4. d.penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
5. e.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
6. f.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
7. g.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
8. h.penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan serta UPTB;
9. i.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
10. j.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Badan;
11. k.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
12. l.penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial dibidang kepegawaian;
13. m.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB;
14. n.penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
15. o.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);
16. p.penyelenggraaan penilaian SPIP;
17. q.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan ;
18. r.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
19. s.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan.
(2)Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
2. b.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perencanaan;
3. c.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
4. d.pelaksanaan perencanaan pengelolaan data dan informasi;
5. e.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Badan;
6. f.pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
7. g.pelaksanaan perencanaan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan;
8. h.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian program badan serta UPTB;
9. i.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan serta UPTB;
10. j.pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepegawaian;
11. k.pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pelaksanaan perencanaan;
12. l.pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);
13. m.pelaksanaan penilaian SPIP;
14. n.pelaksanaan pementauan, evaluasi serta laporan;
15. o.pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
16. p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Badan.
(2)Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Umum;
2. b.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis umum dan keuangan;
3. c.pelaksanaan perencanaan pengelolaan kearsipan;
4. d.pelaksanaan perencanaan pengelolaan kepustakaan;
5. e.pelaksanaan perencanaan pengelolaan data kepegawaian;
6. f.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
7. g.pelaksanaan penyiapan bahan dan perencanaan efisiensi dan tata laksana;
8. h.pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
9. i.pelaksanaan perencanaan kehumasan Badan;
10. j.pelaksanaan perencanaan kerumahtanggaan Badan;
11. k.pelaksanaan perencanaan pelayanan perbendaharaan keuangan;
12. l.pelaksanaan perencanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
13. m.pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
14. n.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
15. o.pelaksanaan perencanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
16. p.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
17. q.pelaksanaan perencanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
18. r.pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi (RB);
19. s.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
20. t.pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
21. u.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1)Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN.
(2)Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja di bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN;
2. b.Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengadaaan, pemberhentian, informasi kepegawaian dan kompetensi ASN;
3. c.Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengadaaan dan pemberhentian Pegawai ASN, data dan informasi Pegawai ASN dan Lembaga Profesi ASN;
4. d.Penyelenggaraan verifikasi rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan ASN berdasarkan analisa kebutuhan Pegawai ASN dan analisa beban kerja, pengelolaan data dan usulan tambahan formasi Pegawai ASN untuk pengadaan Pegawai ASN;
5. e.Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengadaan dan seleksi calon ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sekolah kedinasan, penyebarluasan informasi penerimaan calon ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan sekolah kedinasan;
6. f.Penyelenggaraan verifikasi konsep penetapan nomor induk Pegawai ASN dan permasalahan nomor induk Pegawai ASN serta verifikasi rencana kebutuhan dan penataan pegawai tenaga kontrak;
7. g.Penyelenggaraan dan pengoordinasian administrasi pemberhentian, pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian serta penyusunan profil pegawai;
8. h.Penyelenggaraan verifikasi pembuatan kartu identitas pegawai, kartu istri dan kartu suami;
9. i.Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan pelayanan, penyajian data, sistem aplikasi dan informasi kepegawaian;
10. j.Penyelenggaraan perencanaan dan pembuatan konsep pemberian tunjangan tambahan penghasilan Pegawai ASN;
11. k.Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
12. l.Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan konsep bahan fasilitasi olahraga, seni budaya, mental dan rohani pegawai;
13. m.Penyelenggaraan verifikasi konsep pemberian bantuan sosial, bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan hukum ASN;
14. n.Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembekalan pegawai yang akan menjalani masa purna bhakti;
15. o.Penyelenggaraan verifikasi proses administrasi tabungan perumahan rakyat, jaminan kesehatan kerja dan jaminan kesehatan nasional;
16. p.Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan sumber belajar, kerja sama antar lembaga, pendidikan formal dan peningkatan pengembangan ASN;
17. q.Penyelenggaraan verifkasi bahan seleksi dan proses administrasi tugas belajar ASN serta proses surat izin belajar dan surat keputusan tugas belajar ASN melalui Pendidikan Formal;
18. r.Penyelenggaraan verifikasi usulan dan juknis pelaksanaan kegiatan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
19. s.Penyelenggaraan verifikasi konsep pelaksanaan penilaian kompetensi ASN dan kader potensial menggunakan Assesment Center atau metode lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. t.Penyelenggaraan sertifikasi jabatan ASN, sertifikasi jabatan fungsional;
21. u.Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan administrasi diklat dan fasilitasi kontribusi pelaksanaan pengembangan kompetensi diluar BKPSDM;
22. v.Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
23. w.Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
24. x.Penyelenggaranan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

(1)Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja Aparatur mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja Aparatur.
(2)Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja Aparatur;
2. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis mutasi, promosi, dan penilaian kinerja aparatur;
3. c.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan administrasi mutasi, promosi, kepangkatan, penghargaan, disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
4. d.penyelenggaraan verifikasi dokumen mutasi dan menyusun rekomendasi pengangkatan dan penempatan ASN serta konsep usulan penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;
5. e.penyelenggaraan verifikasi konsep keputusan pengangkatan dan penempatan ASN serta pelantikan ASN;
6. f.penyelenggaraan verifikasi dokumen mutasi, menyusun rekomendasi dan konsep keputusan pengangkatan serta penempatan ASN Kabupaten/Kota dan instansi pemerintah lainnya;
7. g.penyelenggaraan verifikasi konsep pelaksanaan seleksi pegawai pindahan dan berkas usulan promosi;
8. h.penyelenggaraan verifikasi konsep keputusan pengangkatan, pembebasan dan pengangkatan kembali jabatan fungsional;
9. i.penyelenggaraan verifikasi konsep dan memfasilitasi pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan jabatan administrasi;
10. j.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan serta sarana prasarana simulasi penilaian kompetensi;
11. k.penyelenggaraan verifikasi konsep daftar penjagaan kenaikan pangkat;
12. l.penyelenggaraan verifikasi, penyusunan serta verifikasi berkas usulan kenaikan pangkat jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, fungsional dan pelaksana;
13. m.penyelenggaraan verifikasi penyusunanan draft keputusan kenaikan pangkat;
14. n.penyelenggaraan verifikasi bahan usulan penyesuaian gelar Pendidikan dan konsep peninjauan masa kerja pegawai;
15. o.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan kepangkatan dalam Sistem Aplikasi Pangkat Kepegawaian (SAPK) dan Docu Digital;
16. p.penyelenggaraan verifikasi konsep pelaksanan proses penyelesaian administrasi kenaikan pangkat pangkat golongan IV Kabupaten/Kota;
17. q.penyelenggaraan verifikasi pembuatan konsep penilaian kinerja berbasis sistem teknologi informasi;
18. r.penyelenggaraan perencanaan dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai ASN;
19. s.penyelenggaraan pembuatan konsep administrasi cuti, surat rekomendasi dan izin ASN;
20. t.penyelenggaraan perencanaan, penyiapan dan pemrosesan bahan pemberian tanda jasa bagi Pegawai ASN;
21. u.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
22. v.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
23. w.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BADAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal 2

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BADAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal 2

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2021