DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi peserta penerima upah;
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor usaha Jasa Konstruksi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1004);
14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja atau sub-ordinat PD.
8.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Pengusaha adalah

a.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
c.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 12.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
2. 13.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
3. 14.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. 15.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
5. 16.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. 17.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
7. 18.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. 19.Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. 20.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. 21.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
11. 22.Manfaat Jaminan Hari Tua adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
12. 23.Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. 24.Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
14. 25.Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. 26.Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16. 27.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. 28.Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan- undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. 29.Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
19. 30.Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD,

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM dan Jaminan Pensiun sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi : a . JKK; b . JHT; c . JKM; dan d . Jaminan Pensiun.

Pasal 5

(1)Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
1. a.pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.pekerja bukan penerima upah;
3. c.pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
4. d.pegawai non P3K yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
(3)Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.pekerja pada perusahaan;
2. b.pekerja pada orang perseorangan; dan
3. c.orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
(4)Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
2. b.pegawai non P3K.
(5)Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, Swasta, Perorangan dan dana bantuan luar negeri.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
1. a.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
2. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
3. c.fotokopi Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/direksi;
4. d.fotokopi akta pendirian perusahaan;
5. e.fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
6. f.fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Pasal 7

(1)Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
(3)Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara mandiri/sendiri atau melalui wadah/kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta atau difasilitasi oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan desa.
(4)Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
2. b.fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar

Pasal 8

(1)Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.
(2)Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
1. a.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
2. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik perusahaan/direksi;
3. c.fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) pemilik perusahaan/ direksi;
4. d.fotokopi akta pendirian perusahaan;
5. e.fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan;
6. f.fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
7. g.fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Pasal 9

(1)Kepala Badan Layanan Umum Daerah dan Kepala OPD/UPTD wajib mendaftarkan pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi dengan mengisi formulir pendaftaran.
(2)Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
2. b.fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Pasal 10

(1)Iuran JKK bagi tenaga kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
1. a.tingkat risiko sangat rendah: 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
2. b.tingkat risiko rendah: 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
3. c.tingkat risiko sedang: 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
4. d.tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
5. e.tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
(2)Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.
(3)Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…