DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2021

Nomor: 21
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepualuan Bangka Belitung Nomor 57);
12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 3 Seri A); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas pada PD atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Pegawai Daerah yang ditugaskan pada intansi lain dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7.Tunjangan Hari Raya adalah penghasilan yang diterima Pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan o l e Pemerintah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung.
8.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
9.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/ Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa, Negara dan Provinsi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Provinsi.
(2)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.PPPK; dan
3. c.Pejabat Negara.
(3)Aparatur Negara termasuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
(4)Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:

a.PNS, PPPK dan Pejabat Negara, terdiri atas:
1. 1.gaji pokok;
2. 2.tunjangan keluarga;
3. 3.tunjangan pangan; dan
4. 4.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya;
b.CPNS, terdiri atas:
1. 1.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. 2.tunjangan keluarga;
3. 3.tunjangan pangan; dan
4. 4.tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ ruangannya; dan
c.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, paling banyak sebesar akumulasi dari uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak termasuk:

a.tunjangan kinerja;
b.tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
c.tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
d.insentif kinerja;
e.insentif kerja;
f.tunjangan pengelolaan arsip statis;
g.tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis;
h.tunjangan pengamanan;
i.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
j.tambahan penghasilan bagi guru PNS;
k.insentif khusus;
l.tunjangan khusus;
m.tunjangan pengabdian;
n.tunjangan operasi pengamanan;
o.tunjangan selisih penghasilan;
p.tunjangan penghidupan luar negeri;
q.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
r.tunjangan atau dengan sebutan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 7

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat bulan Juni Tahun 2021.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2021.
(3)Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 8

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

(1)Dalam hal aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiun sekaligus aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(3)Dalam hal aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan Utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
1. a.Tunjangan Hari Raya sebagai aparatur Negara; dan
2. b.Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar
(2)Dalam hal aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
(3)Dalam hal aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
1. a.Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
2. b.Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 11

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…