DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2023

Nomor: 21
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula Rp3.045.486.970.113 bertambah Rp527.394.583.166 sehingga menjadi Rp3.572.881.553.279.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang SALINAN Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 2 Seri A); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula Rp3.045.486.970.113 bertambah Rp527.394.583.166 sehingga menjadi Rp3.572.881.553.279 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah
  1. 1.Semula Rp2.626.618.295.546
  2. 2.Bertambah/(berkurang) (Rp13.038.381.220) Jumlah pendapatan daerah Setelah perubahan Rp2.613.579.914.326
2. b.Belanja Daerah
  1. 1.Semula Rp2.962.293.918.921
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp527.394.583.166 Jumlah belanja daerah Setelah perubahan Rp3.489.688.502.087
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan pembiayaan a) Semula Rp418.868.674.567 b) Bertambah/(berkura ng) Rp540.432.964.386 Jumlah penerimaan pembiayaan Setelah perubahan Rp 959.301.638.953
  2. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) Semula Rp83.193.051.192 b) Bertambah/(berkuran g) Rp0 Jumlah pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan Rp83.193.051.192 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp876.108.587.761 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp1.038.304.939.546 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.020.266.850 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp1.039.325.206.396
b.Pendapatan Transfer 1) Semula Rp1.588.313.356.000 2) Bertambah/(berkurang) (Rp14.058.648.070) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.574.254.707.930
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp0

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp848.653.198.396 2) Bertambah/(berkurang) Rp7.881.159.881 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp856.534.358.277
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp13.609.682.900 2) Bertambah/(berkurang) Rp2.713.290.000 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp16.322.972.900
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 1) Semula Rp6.500.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp3.526.604.291 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan Rp10.026.604.291
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp169.542.058.250 2) Bertambah (Rp13.100.787.322) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp156.441.270.928
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula Rp1.588.313.356.000 2) Bertambah/(berkurang) (Rp14.058.648.070) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.574.254.707.930
2. b.Transfer Antar Daerah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp0
(3)Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp0
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perun undangan 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi 1) Semula Rp1.991.923.901.449 2) Bertambah/(berkurang) Rp189.294.945.033 Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp2.181.218.846.482
b.Belanja Modal 1) Semula Rp491.999.213.459 2) Bertambah/(berkurang) Rp143.733.427.880 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp635.732.641.339
c.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp52.299.481.013 2) Bertambah/(berkurang) (Rp18.349.380.938) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp33.950.100.075
d.Belanja Transfer 1) Semula Rp426.071.323.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp212.715.591.191 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp638.786.914.191

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp945.162.580.474 2) Bertambah/(berkurang) (Rp15.896.698.551) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp929.265.881.923
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp939.259.037.796 2) Bertambah/(berkurang) Rp110.998.291.795 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp1.050.257.329.591
3. c.Belanja Bunga 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp0
4. d.Belanja Subsidi 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp16.783.135.056 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp16.783.135.056
5. e.Belanja Hibah 1) Semula Rp105.364.852.379 2) Bertambah/(berkurang) Rp60.475.855.533 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp165.840.707.912
6. f.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp2.137.430.800 2) Bertambah/(berkurang) Rp16.934.361.200 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp19.071.792.000
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp3.780.000.000 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp3.780.000.000
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula Rp138.823.172.666 2) Bertambah/(berkurang) Rp98.894.683.039 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp237.717.855.705
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula Rp165.830.946.302 2) Bertambah/(berkurang) (Rp54.014.570.531) Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp111.816.375.771
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1) Semula Rp179.261.402.039 2) Bertambah/(berkurang) Rp94.312.851.883 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp273.574.253.922
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp8.033.692.452 2) Bertambah/(berkurang) Rp760.463.489 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp8.794.155.941
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya 1) Semula Rp50.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp50.000.000
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
1. a.Semula Rp52.299.481.013
2. b.Bertambah/(berkurang) (Rp18.349.380.938) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp33.950.100.075
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp358.607.023.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp183.243.366.191 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp541.850.389.191
2. b.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp67.464.300.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp29.472.225.000 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp96.936.525.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp418.868.674.567 2) Bertambah/(berkurang) Rp540.432.964.386 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp959.301.638.953
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp83.193.051.192 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp83.193.051.192

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1) Semula Rp418.868.674.567 2) Bertambah/(berkurang) Rp540.432.964.386 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp959.301.638.953
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah pencairan dana Rp0 cadangan setelah perubahan
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp0
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0
6. f.Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0
2. b.Penyertaan Modal Daerah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp0
3. c.Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo 1) Semula Rp83.193.051.192 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp83.193.051.192
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0
5. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari: Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pasal 11

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Oktober 2023 Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 3 SERI A Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto HARPIN Pembina Utama Muda NIP. 19690911 200212 1 007

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…