DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2024

Nomor: 21
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 216

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan,susunan,organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah provinsi kepulauan bangka belitung ; dinas daerah provins; kedudukan dan susunan organisasi dinas pendidikan; kedudukan dan susunan organisasi dinas kesehatan; kedudukam dan susunan organisasi dinas sosialdan pemberdayaan masyarakat desa; kedudukan dan susunan organisasi dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat kawasan permukiman; kedudukan dan susunan organisasi satuan polisi pamong praja; kedudukan dan susunan organisasi dinas energi dan sumber daya mineral; kedudukan dan susunan organisasi dinas pariwisata kebudayaan dan kempemudaan olahraga; kedudukan dan susunan organisasi dinas perhubungan; kedudukan dan susunan organisasi dinas komunikasi dan informatika; kedudukan dan susunan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; kedudukan dan susunan organisasi dinas tenaga kerja; kedudukan dan susunan organisasi dinas koperasi,usaha kecil dan menengah; kedudukan dan susunan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan; kedudukan dan susunan organisasi dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak,administrasi kependudukan pencatatan sipil dan penendalian penduduk keluarga berencana; kedudukan dan susunan organisasi dinas lingkungan hidup dan kehutanan; kedudukan dan susunan organisasi dinas kearsipan dan perpustakaan; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja;ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kabupaten adalah cakupan wilayah daerah Provinsi yang dipimpin oleh bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Kota adalah cakupan wilayah daerah Provinsi yang dipimpin oleh walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Dinas Pendidikan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Dinas Kesehatan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11.Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (SATPOL PP dan sub kebakaran dan penyelamatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14.Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15.Dinas Perhubungan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang persandian dan bidang statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18.Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
19.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
20.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
21.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
22.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas P3ACSKB adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
23.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
24.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
25.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
26.Kepala Dinas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan eselon II atau jabatan tinggi pratama pada Dinas tertentu di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
27.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
28.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
29.Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
30.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
31.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RENJA perangkat daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
32.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
33.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
34.Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat TAPKIN adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
35.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
36.Laporan Keterangan Pertangungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala daerah kepada DPRD.
37.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala daerah kepada Pemerintah.
38.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara.
39.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara.
40.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
41.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
42.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui oleh DPR.
43.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
44.Tim Kerja adalah unit kerja mandiri yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja yang menyelenggarakan fungsi sesuai dengan pembidangannya.

BAB II

DINAS DAERAH PROVINSI

Pasal 2

Dinas Daerah Provinsi terdiri atas:

a.Dinas Pendidikan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d.Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman;
e.Satuan Polisi Pamong Praja;
f.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
g.Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga;
h.Dinas Perhubungan;
i.Dinas Komunikasi dan Informatika;
j.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
k.Dinas Tenaga Kerja;
l.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
m.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
n.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
o.Dinas P3ACSKB;
p.Dinas Kelautan dan Perikanan;
q.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
r.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

BAB III

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 3

(1)Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
(2)Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. b.penyelenggaran kebijakan teknis di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. c.penyelenggaraan administrasi Dinas Pendidikan;
4. d.penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan; dan
5. e.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
3. c.Bidang Pembinaan SMA;
4. d.Bidang Pembinaan SMK;
5. e.Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
6. f.Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Tim Kerja yang menyelenggarakan tugas atau fungsi sesuai dengan pembidangannya.
(3)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
3. c.penyelenggaraan administrasi Dinas Pendidikan;
4. d.penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD dan/atau Cabang Dinas;
5. e.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
6. f.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
7. g.penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
8. h.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

(1)Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang- bidang.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
2. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
3. c.penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
4. d.penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
5. e.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
6. f.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
7. g.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
8. h.penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
9. i.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
10. j.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas;
11. k.penyelengaraan dan pengoordinasian fasilitasi dan Koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP ;
12. l.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
13. m.penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pendidikan;
14. n.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan/atau Cabang Dinas;
15. o.penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
16. p.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
17. q.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
18. r.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas.
(2)Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Umum;
2. b.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, kehumasan dan kepegawaian;
3. c.pelaksanaan perencanaan pengelolaan kearsipan Dinas;
4. d.pelaksanaan perencanaan pengelolaan kepustakaan Dinas;
5. e.pelaksanaan perencanaan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
6. f.pelaksanaan perencanaan ketatausahaan Dinas;
7. g.pelaksanaan perencanaan kerumahtanggaan Dinas;
8. h.pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
9. i.pelaksanaan perencanaan kehumasan;
10. j.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
11. k.pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
12. l.pelaksanaan perencanaan fasilitasi dan koordinasi Reformasi Birokrasi;
13. m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
14. n.pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
15. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

(1)Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
(2)Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
2. b.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis keuangan;
3. c.pelaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
4. d.pelaksanaan perencanaan pelayanan perbendaharaan keuangan;
5. e.pelaksanaan perancangan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
6. f.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
7. g.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
8. h.pelaksanaan perencanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
9. i.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
10. j.pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pengelolaan keuangan;
11. k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
12. l.pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1)Bidang Pembinaan SMA mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pembinaan SMA.
(2)Bidang Pembinaan SMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a . penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pembinaan SMA;
1. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan SMA;
2. c.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan SMA, dan pengendalian perizinan pendidikan SMA;
3. d.penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan, pengoordinasian, dan pengawasan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA;
4. e.penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan, pengoordinasian, dan pengawasan pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik SMA;
5. f.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan menengah atas;
6. g.pengoordinasian dan pengawasan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
7. h.pengoordinasian dan pengawasan pembinaan kelembagaan dan manajemen SMA;
8. i.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan dan peningkatan kapasitas Dana BOS SMA;
9. j.penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi lulusan SMA ke jenjang pendidikan berikutnya;
10. k.penyelenggaraan dan pengoordinasian penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas;
11. l.penyelenggaraan dan pengoordinasian penilaian kelayakan usul perizinan, pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah atas yang diselenggarakan oleh masyarakat;
12. m.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi kewenangan Provinsi pada satuan pendidikan menengah atas;
13. n.penyelenggaraan dan pengoordinasian peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah kewenangan Provinsi pada satuan pendidikan menengah atas;
14. o.pengoordinasian kegiatan UPTD dan/atau Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
15. p.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
16. q.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
17. r.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang Pembinaan SMA dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Bidang Pembinaan SMK mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pembinaan SMK.
(2)Bidang Pembinaan SMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pembinaan SMK;
2. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan SMK;
3. c.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan SMK, dan pengendalian perizinan pendidikan SMK;
4. d.penyelenggaraan pembinaan, pengoordinasian, dan pengawasan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMK;
5. e.penyelenggaraan pembinaan, pengoordinasian, dan pengawasan pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik SMK;
6. f.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan menengah kejuruan;
7. g.penyelenggaraan pengoordinasian dan pengawasan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
8. h.penyelenggaraan pengoordinasian dan pengawasan pembinaan kelembagaan dan manajemen SMK;
9. i.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan dan peningkatan kapasitas Dana BOS SMK;
10. j.penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi lulusan SMK untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu dan/atau melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya;
11. k.penyelenggaraan dan pengoordinasian penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan;
12. l.penyelenggaraan dan pengoordinasian penilaian kelayakan usul perizinan, pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
13. m.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi kewenangan Provinsi pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
14. n.penyelenggaraan dan pengoordinasianpeningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah kewenangan Provinsi pada satuan pendidikan menengah kejuruan;
15. o.penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan UPTD dan/atau Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
16. p.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
17. q.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
18. r.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Bidang Pembinaan SMK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks216PDFHirarki

Memuat teks peraturan…