DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang penugasan kepada badan usaha milik daerah PT. Bumi bangka belitung sejahtera untuk melaksanakan pembangunan jembatan sumatera - bangka

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menindaklanjuti nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Gubernur dapat memberikan penugasan kepada BUMD melalui Peraturan Gubernur untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. BUMI BANGKA BELITUNG Sejahtera Untuk Melaksanakan Pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SUMATERA-BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Perseroan Terbatas Bumi Bangka Belitung Sejahtera.

BAB II

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD untuk melaksanakan pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dengan adanya penugasan pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan pembangunan.

Pasal 3

(1)Jangka waktu penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD dalam rangka pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.
(2)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui namun pembangunan belum selesai akibat hal-hal yang berada di luar kendali dari BUMD, BUMD harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Gubernur.
(3)Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan berdasarkan hasil penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan kepada BUMD.
(4)Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian pembangunan Jembatan Sumatera- Bangka.
(5)Dalam hal terjadi Force Majeure (keadaan kahar/darurat), maka pelaksanaan pembangunan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
(6)Force Majeure (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal dan/atau tindakan terorisme.

BAB III

PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan pembangunan Jembatan Sumatera- Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b.modal perusahaan BUMD.
c.Sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain :

a.penggunaan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
b.proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BUMD harus menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. a.supervisi lapangan;
2. b.konsultasi;
3. c.koordinasi;
4. d.monitoring dan evaluasi;
5. e.pengujian; dan
6. f.laporan.
(3)Selain melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim bertugas memberikan penilaian administrasi, teknis dan fisik terhadap pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 24 April 2019 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 24 April 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YAN MEGAWANDI BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 19 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017