DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan yang meliputi Ketentuan Umum, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Perpindahan Peserta Didik, Pelaporan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran serta terciptanya transparansi, objektif dan kompetitif dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dapat menjamin akuntabilitas, perlu Pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E)sebaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Sekolah adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa.
7.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
8.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Proses atau Kegiatan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK.
10.Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
11.Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

Pasal 2

(1)PPDB dilakukan berdasarkan:
1. a.objektif;
2. b.transparan; dan
3. c.akuntabel.
(2)PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi kepala sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan agar:

a.adanya koordinasi yang optimal antara Dinas, Sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022;
b.meningkatnya pelayanan pendidikan kepada masyarakat Provinsi; dan
c.adanya keseragaman Sistem PPDB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2021/2022.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberi keleluasaan kepada calon siswa baru untuk memilih Sekolah yang sesuai dengan kompetensi dirinya;
b.memudahkan masyarakat, siswa dan orang tuanya untuk memilih sekolah tujuan;
c.memeratakan pendidikan di Provinsi;
d.memberikan rasa keadilan bagi calon siswa kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak; dan
e.mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

(1)Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. b.memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 6

(1)Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
(2)Untuk Sekolah yang:
1. a.menyelenggarakan pendidikan khusus;
2. b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
3. c.berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB dapat melebihi dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Pasal 7

(1)Untuk calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
(2)Untuk peserta didik Warga Negara Asing, Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah.

Pasal 9

(1)Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. a.zonasi;
2. b.afirmasi;
3. c.perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
4. d.prestasi.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
(3)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
(5)Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah. dengan rincian sebagai berikut:
1. a.dalam zonasi dengan kuota 10% (sepuluh persen); dan
2. b.luar zonasi dengan kuota 5% (lima persen).

Pasal 10

(1)Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk Sekolah:
1. a.SMK;
2. b.satuan pendidikan Kerja Sama;
3. c.Indonesia di luar negeri;
4. d.yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
5. e.yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
6. f.berasrama;
7. g.di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
8. h.di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
(2)Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dtetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan dilaporkan kepada:
1. a.direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SMA; dan
2. b.direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.
(3)Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…