DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2019

Nomor: 23
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD/APBD-P Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016 peraturan gubernur tentang tata cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang berumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepulauan bangka belitung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkait pengelolaan hibah dan bantuan sosial sehingga perlu diganti; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beliutng Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Bupati atau Walikota adalah Bupati atau Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19.Kas Umum Daerah ada lah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
21.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
22.Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
24.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
25.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
26.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
27.Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
28.Bantuan Sosial adalah pemberian berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
29.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
30.Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi.

Pasal 3

(1)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang dan jasa.
(2)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan barang.

BAB III

HIBAH

Pasal 4

(1)Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. d.Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
3. c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
4. d.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. e.memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di wilayah provinsi.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
4. d.koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 6

(1)Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan;
2. b.memiliki kepengurusan yang jelas;
3. c.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
4. d.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi dan/atau Badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi; dan
5. e.memiliki nomor rekening bank.
(2)Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan:
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas;
2. b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat;
3. c.memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi, kecuali masyarakat yang memiliki hubungan dengan Provinsi dan berada diluar Provinsi;
4. d.memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; dan
5. e.memiliki nomor rekening bank.
(3)Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf c diberikan dengan persyaratan:
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas;
2. b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat.
3. c.berkedudukan dalam atau di luar wilayah administrasi Provinsi;
4. d.memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya pada wilayah Badan dan Lembaga tersebut berada; dan
5. e.memiliki nomor rekening bank.
(4)Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf d diberikan dengan persyaratan:
1. a.koperasi aktif (melaksanakan RAT) minimal 2 tahun berturut-turut;
2. b.memiliki sertifikat NIK;
3. c.memiliki sekretariat tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan;
4. d.bergerak disektor produksi dan serba usaha; dan
5. e.merupakan koperasi provinsi atau koperasi kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan dari provinsi.
(5)Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
1. a.memiliki akte pendirian yang dikeluarkan oleh notaris;
2. b.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat tanda pengesahan badan hukum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
3. c.memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat;
4. d.memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dalam wilayah administrasi provinsi; dan
5. e.memiliki nomor rekening bank.

Pasal 7

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan.
(2)Permohonan hibah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika memenuhi syarat dapat diusulkan untuk mendapat bantuan hibah pada tahun berikutnya.
(3)Permohonan hibah yang diajukan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan selektif dari Gubernur dan memenuhi syarat dapat diusulkan untuk mendapat bantuan hibah pada anggaran perubahan tahun berjalan atau tahun berikutnya.
(4)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang, berupa uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan- permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan hibah;
2. b.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari hibah;
3. c.susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
4. d.rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
5. e.penutup.
(5)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang atau jasa paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan- permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah;
2. b.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah;
3. c.susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
4. d.jenis dan jumlah barang atau jasa yang dimohon oleh calon penerima hibah;
5. e.penutup.
(6)Gubernur menunjuk SKPD untuk melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
1. a.Untuk hibah dalam bentuk uang adalah :
  1. 1.Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Pemerintahan, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMN, dan BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
  2. 2.Sekretariat Daerah Provinsi c.q. Biro Kesejahteraan Rakyat, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang keagamaan.
  3. 3.Dinas Pendidikan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pendidikan;
  4. 4.Dinas Kesehatan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesehatan;
  5. 5.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pemuda dan olahraga;
  6. 6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
  7. 7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga, Ormas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kecuali untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  8. 8.Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang komunikasi dan informatika;
  9. 9.Dinas Sosial Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang sosial;
  10. 10.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kelautan dan perikanan;
  11. 11.Dinas Pertanian Provinsi, yang melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
  12. 12.Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan evaluasi usulan hibah dari koperasi dan;
  13. 13.Dinas/Badan/Biro lain di Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur yang tupoksinya berhubungan, untuk usulan hibah di luar kewenangan SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12.
2. b.Untuk hibah dalam bentuk barang atau jasa adalah SKPD yang secara Fungsional melaksanakan kegiatan tersebut.
(8)Dalam melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) SKPD membentuk tim evaluasi usulan hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.
(9)Pembentukan Tim evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditujukan untuk:
1. a.mengetahui keberadaan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
2. b.mengetahui domisili/alamat sekretariat Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
3. c.meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan hibah; dan
4. d.meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.
(10)Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(11)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

(1)Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) dan ayat (11) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2)Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 9

(1)Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2)Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3)RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
(2)Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau;
4. d.Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(3)Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat pada SKPD.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…