DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2024

Nomor: 24
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan pokok pajak dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor; pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya beserta sanksi administratif untuk kendaraan bermotor di Prov. Kep. Babel dan asal luar Prov. Kep. Babel; pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor beserta sanksi administratif untuk kendaraan bermotor dengan nomor polisi BN; syarat untuk mendapatkan pembebasan pokok;pendelegasian kewenangan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung karena jabatannya dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pokok Pajak Dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
9.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458);
11.Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
12.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakuda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Bakuda adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.
5.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
6.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya yang selanjutnya disingkat BBN-KB II adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11.Sanksi Administratif adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan atas keterlambatan bayar atau tidak dibayar atas pajak yang terutang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yakni pembebasan pokok:

a.BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Asal Luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
b.PKB beserta Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN;

BAB II

PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN ASAL LUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal 3

(1)Objek pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif yakni pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif terhadap penyerahan Kendaraan Bermotor di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi.
(2)Subjek pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif terhadap Kendaraan Bermotor di Provinsi dan dari luar Provinsi yakni Orang Pribadi atau Badan sebagai pemilik kendaraan bermotor di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang tercantum dalam kuitansi atau surat keterangan fiskal antar daerah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi.

Pasal 4

Terhadap Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi selama masa pembebasan BBN- KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif hanya dikenakan/ dipungut pokok PKB.

Pasal 5

Batas waktu dan pelaksanaaan pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan serentak di seluruh UPT Bakuda terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

BAB III

PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN NOMOR POLISI BN

Pasal 6

(1)Objek pembebasan pokok PKB beserta Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN yakni kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN.
(2)Subjek pembebasan pokok PKB beserta Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN yakni Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN yang tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pasal 7

(1)Pembebasan Sanksi Administratif bagi Kendaraan Bermotor yang terlambat melakukan pendaftaran ulang atau menunggak kurang dari 1 (satu) tahun pokok PKB-nya, hanya dipungut pokok PKB 1 (satu) tahun tanpa Sanksi Administratif.
(2)Pokok PKB dan Sanksi Administratif bagi Kendaraan Bermotor yang terlambat melakukan pendaftaran ulang atau menunggak lebih dari 1 (satu) tahun pokok PKB-nya, hanya dipungut pokok PKB 1 (satu) tahun tanpa Sanksi Administratif.

Pasal 8

Batas waktu dan pelaksanaaan pembebasan pokok PKB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan serentak di seluruh UPT Bakuda terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

BAB IV

TATA CARA

Pasal 9

Syarat untuk mendapatkan pembebasan pokok:

a.BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
b.PKB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Wajib Pajak harus mendaftarkan ulang kendaraannya di kantor UPT Bakuda dengan membawa dokumen kendaraan dan identitas diri serta telah menyelesaikan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 10

(1)Gubernur melaksanakan pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif dan pokok PKB beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6.
(2)Pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif dan pokok PKB beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bakuda u.p. UPT Bakuda.
(3)Kepala Bakuda menyampaikan laporan pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif dan pokok PKB beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…