DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2021

Nomor: 25
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meliputi Ketentuan Umum, Nilai Budaya Kerja, Pengembangan Dan Kelompok Budaya Kerja, Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, digunakan sebagai acuan dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku aparatur birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010– 2025;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9.Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 56 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan urusan pemerintah yang hanya diotonomikan kepada daerah Provinsi yang berada di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi.
8.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9.Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari.
10.Nilai Budaya Kerja adalah pilihan nilai moral dan sosial yang disepakati dan dianggap baik/positif serta relevan untuk dijadikan pedoman dan dipegang teguh dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
11.Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi budaya kerja aparatur pemerintah yang bersifat internal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/unit kerja dalam rangka mengimplementasi pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
12.BERKAH adalah Nilai Budaya Kerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan cara pandang budaya kerja bagi ASN dalam memaknai kerja dan diartikan sebagai sikap dan perilaku individu atau kelompok yang didasari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.sebagai pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengimplementasikan nilai budaya kerja di lingkungan kerjanya;
b.memberikan pemahaman akan pentingnya perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
c.mendorong perubahan perilaku dan sikap ASN agar dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan nilai-nilai budaya pemerintahan; dan
d.membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik.

BAB II

NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 4

(1)Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi adalah BERKAH, yang meliputi:
1. a.bertakwa;
2. b.efektif;
3. c.responsif;
4. d.kolaboratif;
5. e.akuntabel; dan
6. f.handal.
(2)Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi berpedoman pada nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Nilai Budaya Kerja Bertakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan cerminan sikap manusia yang senantiasa berusaha melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Bertakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
1. a.taat menjalankan ibadah;
2. b.memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela;
3. c.berintegritas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. d.amanah bila diberikan tanggungjawab; dan
5. e.bersikap santun dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemeluk agama lain.

Pasal 6

(1)Nilai Budaya Kerja Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan tugas yang dapat diselesaikan dengan tepat dan tercapai sesuai rencana dan tujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia.
(2)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
1. a.pekerjaan selesai dengan tepat sebelum waktu yang ditetapkan;
2. b.bekerja dengan cerdas, tanggap, cermat, cepat, tepat, akurat dan tuntas;
3. c.memanfaatkan teknologi informasi;
4. d.efektif dan efisien dalam pelayanan publik; dan
5. e.bertindak efektif dan efisien.

Pasal 7

(1)Nilai Budaya Kerja Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan sikap suka merespon dan cepat memberi tanggapan.
(2)Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
1. a.cepat tanggap terhadap berbagai kepentingan nilai-nilai pelayanan publik yang ada;
2. b.tanggap terhadap setiap dinamika perubahan dengan mempertimbangkan prinsip yang berlaku;
3. c.mempunyai kreativitas dalam bekerja;
4. d.tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan; dan
5. e.cermat, tepat dan cepat.

Pasal 8

(1)Nilai Budaya Kerja Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar organisasi maupun individu, bekerja bersama sampai terwujud tujuan yang dinamis.
(2)Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
1. a.bersifat kooperatif dan ikhlas;
2. b.dilakukan bersama-sama atau gotong royong;
3. c.tidak mementingkan diri sendiri;
4. d.harus kompak satu sama lainnya untuk suatu tujuan organisasi; dan
5. e.membangun kerjasama yang produktif.

Pasal 9

(1)Nilai Budaya Kerja Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
(2)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
1. a.menaati peraturan perundang-undangan;
2. b.memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan;
3. c.mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang diperlukan;
4. d.transparan dan terbuka sesuai peraturan perundang-undangan; dan
5. e.memiliki dedikasi dan loyalitas.

Pasal 10

(1)Nilai Budaya Kerja Handal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan sikap tangguh, cakap, dan dapat dipercaya.
(2)Handal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perilaku:
1. a.menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi;
2. b.senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi;
3. c.mampu beradaptasi dan bertanggungjawab dalam menjalankan pekerjaan;
4. d.cerdas, pantang menyerah, siap dengan segala situasi; dan
5. e.menjadi teladan dalam perilaku.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012