DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2024

Nomor: 25
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara; maksud dan tujuan; kriteria,penerima,dan besaran TPP ASN; pembiayaan; ketentuan lain-lain

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali untuk diselaraskan dengan peraturan perundang- undangan mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat Unor adalah Unit Organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Negara.
11.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15.Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16.Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17.Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18.Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
19.Tim Kerja adalah sekelompok orang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan/atau Pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan program/kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan/atau pekerjaan lainnya berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
20.Ketua Tim Kerja adalah Pegawai ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pegawai.
21.Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diterima Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan prestasi kerja, produktifitas, kesejahteraan pegawai dan merupakan kebijakan Daerah.
22.Basic TPP ASN adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan parameter besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan per kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsi.
23.Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium, yang diterima oleh pejabat pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
24.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
25.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai ASN.
26.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang diukur secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan bidang keahliannya.
27.Prestasi Bidang Tertentu adalah suatu hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki atau ditekuni oleh Pegawai ASN pada bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya, sastra, olahraga dan/atau rohani keagamaan.
28.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah dan/atau retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
30.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
31.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN ditujukan untuk:

a.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b.meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
c.meningkatkan disiplin Pegawai ASN; dan
d.meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN;

BAB III

KRITERIA, PENERIMA DAN BESARAN TPP ASN

Pasal 4

(1)Pemberian TPP ASN berdasarkan atas beberapa kriteria, meliputi :
1. a.beban kerja;
2. b.prestasi kerja;
3. c.tempat bertugas;
4. d.kondisi kerja;
5. e.kelangkaan profesi; dan/atau
6. f.pertimbangan objektif lainnya.
(2)TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal.
(3)TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi atau inovasi/prestasi bidang tertentu serta diakui oleh pimpinan diatasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.TPP ASN berdasarkan prestasi kerja yang tinggi, diberikan kepada:
  1. 1.Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Pegawai ASN Berprestasi tingkat Unor, diberikan sebesar 5% (lima persen) dari besaran dasar TPP ASN setiap bulan pada tahun berikutnya selama 1 (satu) tahun; dan
  2. 2.Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Pegawai ASN Berprestasi tingkat Provinsi, diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran dasar TPP ASN pada bulan berkenaan setelah keputusan penetapannya ditetapkan;
2. b.TPP ASN berdasarkan penghargaan atas karya, karsa dan kreatifitas berupa inovasi/prestasi bidang tertentu terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara dan/atau daerah, diberikan kepada:
  1. 1.Pegawai ASN yang mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Nasional, diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN pada bulan berkenaan; dan
  2. 2.Pegawai ASN yang mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Internasional, diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN pada bulan berkenaan;
3. c.TPP berdasarkan prestasi kerja bagi PNS yang meduduki jabatan pelaksana/jabatan fungsional yang menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua Tim kerja, diberikan dalam ketentuan:
  1. 1.mempertimbangkan capaian kinerja; dan
  2. 2.diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari besaran basic TPP ASN pada masing-masing kelas jabatan berdasarkan jumah total seluruh penugasan.
4. d.Pegawai ASN selain pejabat fungsional hasil penyetaraan yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja yang melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan program dan/atau kegiatan diberikan TPP ASN tambahan sebesar tambahan penghasilan yang dijumlahkan setara dengan TPP ASN yang diterima oleh jabatan administrator atau jabatan pengawas.
5. e.Ketua Tim Kerja yang diberikan TPP ASN tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk oleh Kepala Unor paling banyak sesuai dengan jabatan yang mengalami penyetaraan jabatan.
(4)TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil atau wilayah kepulauan yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(5)TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan baik jasmani maupun rohani, jiwa, dan lainnya, meliputi:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
4. d.pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, yakni Pegawai ASN yang memangku jabatan sebagai Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN yang bertugas pada Inspektorat Daerah Provinsi.
(6)TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan keterampilan khusus dan langka antara lain:
1. a.Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis; dan
2. b.Pegawai ASN yang melaksanakan tugas Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Provinsi yakni Sekretaris Daerah.
(7)TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas:
1. a.pada PD yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
2. b.sebagai penanggungjawab pengelola keuangan/barang pada Unor/PD; dan
3. c.sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.
(8)Pegawai ASN pada Unor yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a, diberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya apabila:
1. a.dalam hal tercapai target pendapatan dapat diberikan insentifnya setiap triwulan dan dibayarkan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif; dan
2. b.dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.
(9)Pegawai ASN pada Unor yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, mendapatkan Insentif berdasarkan Keputusan Gubernur.
(10)Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan/barang pada Unor/PD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri dari:
1. a.Pengguna anggaran/barang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
2. b.Kuasa pengguna anggaran/barang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
3. c.Bendahara pengeluaran, pelaksana yang ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
4. d.Bendahara penerimaan, pelaksana yang ditunjuk sebagai bendahara penerimaan pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
5. e.Tim Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
6. f.Penyusun barang kebutuhan inventaris/pengelola barang milik daerah/pengadministrasi yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
7. g.Pejabat Penatausahaan Keuangan Unor;
8. h.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
9. i.Pejabat pengadaan barang/jasa.
(11)TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, diberikan juga kepada Sekretaris Daerah Provinsi selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 5

(1)Setiap Pegawai ASN berhak menerima TPP ASN setiap bulan sesuai kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
(2)TPP ASN yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.TPP ASN berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas; dan
2. b.1 (satu) jenis atau lebih TPP ASN tambahan selain yang dimaksud pada huruf a berdasarkan prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
(3)TPP ASN bagi Sekretaris Daerah, terdiri atas beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
(4)TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan berdasarkan jabatan dan kelas jabatan Pegawai ASN.
(5)Petunjuk teknis pemberian dan pembayaran TPP ASN, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Perhitungan Besaran TPP ASN disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat dan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP ASN tambahan.
(2)TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut yaitu:
1. a.Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
2. b.Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan/atau
3. c.Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
(3)TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat.
(4)Dalam hal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)di bawah tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan, TPP ASN tambahan dapat diberikan.

Pasal 9

(1)Pegawai ASN yang mengalami penyetaraan jabatan kedalam jabatan fungsional, besaran TPP dibayarkan setara dengan TPP ASN yang diterima pada saat menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas sebelumnya.
(2)Pegawai ASN pindahan dari Kementerian/Lembaga Negara/Instansi/Pemerintah Daerah Lainnya ke Pemerintah Provinsi, tidak diberikan TPP ASN selama 6 (enam) bulan sejak Pegawai ASN bersangkutan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal Surat Perintah/Pernyataan Melaksanakan Tugas dikecualikan bagi Pegawai ASN pindahan yang merupakan hasil pelaksanaan Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diberikan sejak tanggal Surat Keputusan Pengangkatan ditetapkan.

Pasal 10

(1)Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan, atau diberhentikan dari dan dalam jabatan nya dalam dan keluar Unor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila tanggal penetapan dan pelantikan jabatannya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan maka TPP ASN dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan jabatan yang baru/ditetapkan; atau
2. b.apabila tanggal penetapan dan pelantikan jabatannya di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan dan masa kerja jabatannya kurang dari 12 (dua belas) hari kerja, pemberian TPP ASN-nya sesuai dengan jabatannya yang baru mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN sesuai jabatan sebelumnya.
(2)Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana yang dipindahkan atau melakukan perpindahan dari dan dalam Jabatan Pelaksana baik ke dalam dan ke luar Unor, yang belum dan/atau tidak ada jabatan sesuai dengan penetapan kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, TPP ASN dibayarkan setara dengan jabatan yang sebelumnya sampai dengan adanya penetapan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(3)Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas baik ke dalam dan ke luar Unor, yang belum dan/atau tidak ada jabatan sesuai dengan penetapan kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, TPP ASN dibayarkan setara dengan jenjang jabatan yang setingkat sesuai dengan keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya sampai dengan adanya penetapan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(4)Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional ke dalam Pemerintah Daerah Provinsi, TPP ASN dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tersedia berdasarkan formasi kebutuhan Pegawai.
(5)Dalam hal adanya perubahan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan, apabila telah mendapat penetapan nama dan kelas jabatan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Instansi Pembina Pusat maka TPP ASN dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan yang baru setelah mendapatkan penetapan dari Gubernur.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…