DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2020

Nomor: 26
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meliputi Ketentuan Perencaanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencairan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembararan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beliltung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 73 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 60 Seri E), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan penerima Bantuan Keuangan, dan petunjuk teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Gubernur melaksanakan pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan agar kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat manfaat dan tertib administrasi.
(3)Pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi selaku koordinator;
2. b.Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi;
3. c.Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
4. d.Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi;
5. e.PD Teknis; dan
6. f.PD terkait.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bupati/Walikota penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada:
1. a.Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi;
2. b.Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi;
3. c.Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
4. d.Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi;
5. e.PD Teknis; dan
6. f.PD terkait.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait program atau kegiatan Bantuan Keuangan dengan dilampirkan:
1. a.surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan camat dan/atau lurah penerima bantuan;
2. b.laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala PD Teknis terkait di Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kecamatan dan Kelurahan; dan/atau
3. c.dokumen pendukung lainnya yang berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pelaksanaan Bantuan Keuangan.
(3)Laporan pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan.
(4)Dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlambat, PD Teknis akan mengevaluasi besaran Bantuan Keuangan pada tahun berikutnya.

4.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencairan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 23 April 2020 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 23 April 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 18 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…