DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020

Nomor: 29
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 431

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meliputi Ketentuan Umum, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Jabatan Fungsional, Tata kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat SALINAN dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kabupaten adalah cakupan wilayah daerah Provinsi yang dipimpin oleh bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Kota adalah cakupan wilayah daerah Provinsi yang dipimpin oleh walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Dinas Pendidikan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Dinas Kesehatan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Dinas Sosial adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (SATPOL PP dan sub kebakaran dan penyelamatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16.Dinas Perhubungan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang persandian dan bidang statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18.Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
20.Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
21.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
22.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
23.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas P3ACSKB adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian pendudk dan keluarga berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
24.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
25.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
26.Dinas Kehutanan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
27.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
28.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas yang menyenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
29.Kepala Dinas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan eselon II atau jabatan tinggi pratama pada Dinas tertentu di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
30.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
31.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
32.Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
33.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
34.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RENJA perangkat daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
35.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
36.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
37.Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat TAPKIN adalah suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
38.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
39.Laporan Keterangan Pertangungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala daerah kepada DPRD.
40.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala daerah kepada Pemerintah.
41.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara.
42.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara.
43.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
44.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
45.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui oleh DPR.
46.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

DINAS DAERAH PROVINSI

Pasal 2

Dinas Daerah Provinsi terdiri atas:

a.Dinas Pendidikan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Sosial;
d.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
f.Satuan Polisi Pamong Praja;
g.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
h.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
i.Dinas Perhubungan;
j.Dinas Komunikasi dan Informatika;
k.Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
l.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
m.Dinas Tenaga Kerja;
n.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
o.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
p.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
q.Dinas P3ACSKB;
r.Dinas Kelautan dan Perikanan;
s.Dinas Lingkungan Hidup;
t.Dinas Kehutanan;
u.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
v.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 3

(1)Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
(2)Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. b.penyelenggaran kebijakan teknis di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. c.penyelenggaraan administrasi Dinas Pendidikan;
4. d.penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan; dan
5. e.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Umum;
  3. 3.Subbagian Keuangan;
3. c.Bidang Pembinaan SMA;
4. d.Bidang Pembinaan SMK;
5. e.Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
6. f.Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
3. c.penyelenggaraan administrasi Dinas Pendidikan;
4. d.penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD dan/atau Cabang Dinas;
5. e.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
6. f.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
7. g.penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
8. h.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Kepala Dinas Pendidikan:
1. a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Pendidikan;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
3. c.menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Pendidikan meliputi bidang pembinaan SMA, bidang pembinaan SMK, bidang pembinaan Pendidikan khusus, bidang guru dan kependidikan dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD dan/atau Cabang Dinas;
4. d.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pendidikan;
5. e.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pendidikan;
6. f.menyelenggarakan bidang pembinaan, bidang Pembinaan SMK, bidang pembinaan pendidikan khusus, bidang guru dan kependidikan, serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
7. g.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pendidikan;
8. h.menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pendidikan;
9. i.menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Pendidikan;
10. j.menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Pendidikan;
11. k.menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pendidikan;
12. l.menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang pendidikan;
13. m.menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD dan/atau Cabang Dinas;
14. n.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan;
15. o.menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
16. p.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

(1)Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas;
2. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
3. c.penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
4. d.penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
5. e.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
6. f.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
7. g.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
8. h.penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
9. i.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan lingkup Dinas;
10. j.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas;
11. k.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
12. l.penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pendidikan;
13. m.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan/atau Cabang Dinas;
14. n.penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
15. o.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
16. p.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
17. q.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas sekretariat meliputi:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dinas;
2. b.mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
3. c.memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
4. d.memimpin dan mengoordinasikan perencanaan;
5. e.memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
6. f.memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
7. g.memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
8. h.memverifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
9. i.memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan lingkup dinas;
10. j.memimpin dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup dinas;
11. k.memimpin dan mengoordinasikan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
12. l.memverifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pendidikan;
13. m.memimpin dan mengoordinasikan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan/atau Cabang Dinas;
14. n.memverifikasi kajian dan pertimbangan;
15. o.memimpin dan mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
16. p.menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
17. q.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

(1)Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas.
(2)Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
2. b.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perencanaan;
3. c.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
4. d.pelaksanaan perencanaan pengelolaan data dan informasi;
5. e.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup dinas;
6. f.pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
7. g.pelaksanaan perencanaan pengendalian kegiatan Subbagian Perencanaan;
8. h.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian program dinas serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
9. i.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
10. j.pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pendidikan;
11. k.pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pelaksanaan perencanaan;
12. l.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
13. m.pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
14. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi:
1. a.menyusun rencana dan program kerja dinas;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis perencanaan;
3. c.merencanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
4. d.merencanakan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
5. e.merencanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas;
6. f.melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
7. g.merencanakan dan melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Perencanaan;
8. h.merencanakan dan menyiapkan bahan pengendalian program dinas serta UPTD dan/ atau Cabang Dinas;
9. i.merencanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta UPTD dan/atau Cabang Dinas;
10. j.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pendidikan;
11. k.mengkaji ulang hasil analisis pelaksanaan perencanaan;
12. l.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
13. m.melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
14. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan dinas.
(2)Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Umum;
2. b.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, kehumasan dan kepegawaian;
3. c.pelaksanaan perencanaan pengelolaan kearsipan dinas;
4. d.pelaksanaan perencanaan pengelolaan kepustakaan dinas;
5. e.pelaksanaan perencanaan pengelolaan data kepegawaian dinas;
6. f.pelaksanaan perencanaan ketatausahaan dinas;
7. g.pelaksanaan perencanaan kerumahtanggaan dinas;
8. h.pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
9. i.pelaksanaan perencanaan kehumasan;
10. j.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
11. k.pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
12. l.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
13. m.pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
14. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Subbagian Umum meliputi:
1. a.menyusun program kerja Subbagian Umum;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, kehumasan dan kepegawaian;
3. c.merencanakan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan dinas;
4. d.merencanakan dan melaksanakan pengelolaan kepustakaan dinas;
5. e.merencanakan dan melaksanakan pengelolaan data kepegawaian dinas;
6. f.merencanakan dan melaksanakan ketatausahaan dinas;
7. g.merencanakan dan melaksanakan kerumahtanggaan dinas;
8. h.merencanakan dan melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
9. i.merencanakan dan melaksanakan kehumasan;
10. j.merencanakan dan menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan efisiensi dan tata laksana;
12. l.merencanakan dan melaksanakan kehumasan Dinas;
13. m.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
14. n.melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
15. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1)Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan dinas.
(2)Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
2. b.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis keuangan;
3. c.pelaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
4. d.pelaksanaan perencanaan pelayanan perbendaharaan keuangan;
5. e.pelaksanaan perancangan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
6. f.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
7. g.pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan pertanggungjawaban anggaran dinas;
8. h.pelaksanaan perencanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
9. i.pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
10. j.pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pengelolaan keuangan;
11. k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
12. l.pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi:
1. a.menyusun program kerja Subbagian Keuangan;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis keuangan;
3. c.merencanakan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
4. d.merencanakan dan melaksanakan pelayanan perbendaharaan keuangan;
5. e.merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
6. f.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban anggaran Dinas;
8. h.merencanakan dan melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
9. i.merencanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
10. j.mengkaji ulang hasil analisis pengelolaan keuangan;
11. k.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
12. l.melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1)Bidang Pembinaan SMA mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pembinaan SMA.
(2)Bidang Pembinaan SMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a . penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang pembinaan SMA;
1. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA;
2. c.penyelenggaraan dan pengoordinasian kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA;
3. d.penyelenggaraan verifikasi penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian;
4. e.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis penetapan kurikulum muatan lokal SMA;
5. f.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMA, serta SMA kerjasama;
6. g.penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian;
7. h.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA;
8. i.penyelenggaraan verifikasi rumusan kebijakan teknis bidang pendidikan pada jenjang pendidikan SMA;
9. j.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota;
10. k.penyelenggaraan dan pengoordinasian kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA;
11. l.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi lulusan SMA sederajat ke jenjang pendidikan berikutnya;
12. m.penyelenggaraan verifikasi rumusan kebijakan teknis penetapan kurikulum muatan lokal SMA;
13. n.penyelenggaraan verifikasi rumusan kebijakan teknis penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMA, serta SMA kerjasama;
14. o.penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan UPTD dan/atau Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
15. p.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
16. q.penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
17. r.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Bidang Pembinaan SMA, meliputi:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja bidang pembinaan SMA;
2. b.memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA;
3. c.menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA;
4. d.memverifikasi penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian;
5. e.memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis penetapan kurikulum muatan lokal SMA;
6. f.memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan SMA, serta SMA kerjasama;
7. g.mengawasi dan mengendalikan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian;
8. h.memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA;
9. i.memverifikasi rumusan kebijakan teknis bidang pendidikan pada jenjang pendidikan SMA;
10. j.memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/ Kota;
11. k.menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA;
12. l.memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan fasilitasi lulusan SMA sederajat ke jenjang pendidikan berikutnya;
13. m.memverifikasi rumusan kebijakan teknis penetapan kurikulum muatan lokal SMA;
14. n.memverifikasi rumusan kebijakan teknis penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMA, serta SMA kerjasama;
15. o.memimpin dan mengoordinasikan kegiatan UPTD dan/atau Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugas;
16. p.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
17. q.menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
18. r.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Bidang Pembinaan SMA dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks431PDFHirarki

Memuat teks peraturan…