DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang iuran anggota dan pengelolaan serta peruntukan dana KORPRI di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung ; tata cara permintaan pembayaran dana;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pasal 63 ayat (3) pembiayaan untuk kegiatan KORPRI salah satunya dapat bersumber dari iuran anggota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Iuran Anggota dan Pengelolaan serta Peruntukan Dana KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6.Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7.Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
4.Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu- satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan iuran anggota dan pengelolaan serta peruntukannya di Lingkungan KORPRI Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

Iuran Anggota KORPRI bertujuan untuk:

a.meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antar anggota KORPRI;
b.meningkatkan profesionalisme anggota KORPRI; dan
c.meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI.

BAB III

IURAN ANGGOTA KORPRI

Pasal 4

Besarnya iuran anggota KORPRI per anggota setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:

a.Golongan I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
b.Golongan II sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
c.Golongan III sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); dan
d.Golongan IV sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhitung mulai bulan Januari 2019 diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening KORPRI paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.

Pasal 6

Iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada setiap anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

Pasal 7

Pengelolaan dana iuran anggota KORPRI dilaksanakan sebagai berikut:

a.dana iuran anggota KORPRI dikelola oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
b.penerimaan dan pengeluaran dana iuran anggota KORPRI oleh dan/atau melalui Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi wajib diketahui dan disahkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
c.dalam hal Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi tidak dapat mengesahkan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, karena berhalangan maka pengesahannya dapat dikuasakan kepada Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi; dan
d.penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Bendahara Sekretariat KORPRI Provinsi.

Pasal 8

(1)Dana iuran anggota KORPRI digunakan bagi:
1. a.anggota KORPRI yang sakit dan dirawat/opname di rumah sakit (minimal 3 hari) termasuk melahirkan diberikan santunan dalam setahun hanya 1 (satu) kali sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. b.anak anggota KORPRI dalam tanggungan negara yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.suami/istri dari anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. d.anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. e.anggota KORPRI yang pensiun Golongan I dan II diberikan santunan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. f.anggota KORPRI yang pensiun Golongan III dan IV diberikan santunan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
7. g.anggota KORPRI yang mengalami musibah seperti bencana alam, banjir, kebakaran dan lain sebagainya diberikan santunan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. h.anggota KORPRI yang mutasi ke luar dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
9. i.bantuan operasional Upacara Persemayaman, Pemberangkatan dan Pemakaman jenazah anggota KORPRI yang meninggal dunia dalam melaksanakan kedinasan di dalam daerah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan di luar daerah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. j.biaya untuk kegiatan tim pemantau dan pengelola dana iuran anggota KORPRI;
11. k.biaya untuk kegiatan musyawarah, rapat kerja, pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota, koordinasi dan konsultasi Dewan Pengurus KORPRI termasuk anggota sekretariat;
12. l.biaya untuk kegiatan olahraga berupa peningkatan dan pembinaan kesehatan Jasmani/Fisik anggota KORPRI dan keluarga;
13. m.biaya untuk kegiatan keagamaan berupa peningkatan dan pembinaan kesehatan Mental/Rohani anggota KORPRI dan keluarga;
14. n.biaya untuk kegiatan seni dan budaya anggota KORPRI dan keluarga;
15. o.biaya untuk kegiatan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada anggota KORPRI dan keluarga yang berprestasi dalam berbagai bidang, untuk tingkat Nasional diberikan penghargaan dan biaya pembinaan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tingkat Internasional diberikan penghargaan dan biaya pembinaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
16. p.biaya operasional dan administrasi Kesekretariatan termasuk gaji tenaga honorer administrasi sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi per bulan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari dana yang terhimpun dalam bulan berkenaan.
(2)Ketentuan mengenai besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, sampai dengan huruf n, dan huruf p ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA

Pasal 9

(1)Santunan dapat diberikan kepada anggota KORPRI dan keluarga apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.merupakan anggota KORPRI Pemerintah Provinsi yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan/atau Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Pangkat Terakhir serta menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga bagi keluarga anggota KORPRI;
2. b.telah melaksanakan tugas sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
3. c.menunjukkan surat keterangan sakit dan mendapat perawatan di klinik/puskesmas/rumah sakit yang ditandatangani oleh dokter yang menangani (bidan bagi yang melahirkan)/kepala rumah sakit dan/atau puskesmas, dimana anggota/keluarga KORPRI tersebut dirawat;
4. d.menunjukkan surat keterangan kematian dari rumah sakit apabila meninggal (wafat) di rumah sakit dan dari kelurahan setempat apabila meninggal (wafat) di luar rumah sakit atau dari pihak kepolisian apabila meninggal (wafat) dikarenakan musibah/kecelakaan bagi anggota/keluarga KORPRI yang meninggal dunia (wafat);
5. e.melampirkan Keputusan Gubernur tentang Perpindahan (Mutasi) dan Keputusan Gubernur tentang Pensiun bagi anggota KORPRI yang pindah tugas ke luar dari Pemerintah Provinsi dan/atau yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun); dan
6. f.melampirkan surat keterangan telah mengalami musibah bencana alam, banjir, kebakaran dan lain sebagainya dari pejabat yang berwenang.
(2)Pelaksanaan permintaan pembayaran santunan kepada anggota/keluarga KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 10

Pengajuan pembayaran kegiatan anggota KORPRI dapat disetujui apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.tim pemantau dan pengelola dana iuran anggota KORPRI dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus dan diberikan Honorarium sesuai dengan/tidak melebihi Standar Biaya Umum;
b.besaran honorarium tim pemantau dan pengelola dana iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
c.kegiatan musyawarah, rapat kerja, pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota, koordinasi dan konsultasi Dewan Pengurus KORPRI termasuk anggota sekretariat di dalam dan di luar daerah dilaksanakan dalam rangka menghadiri undangan resmi dan/atau yang berhubungan dengan kegiatan KORPRI Provinsi yang bersifat resmi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan/tidak melebihi Standar Biaya Umum;
d.kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan Jasmani/Fisik dapat berupa pertandingan olahraga antar unit KORPRI dan antar KORPRI Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI;
e.kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan Mental/Rohani dapat berupa kegiatan perlombaan MTQ antar unit KORPRI dan antar KORPRI Provinsi, Kabupaten/Kota serta MTQ KORPRI Tingkat Nasional, pengajian bersama anggota KORPRI dan keluarga, atau kegiatan keagamaan lainnya;
f.kegiatan seni dan budaya berupa perlombaan dan pagelaran seni dan budaya tingkat nasional yang diikuti anggota KORPRI dan keluarga;
g.setiap anggota KORPRI dan keluarga yang berprestasi dalam berbagai bidang tertentu harus menunjukkan bukti prestasi dalam bidang tersebut berupa piagam, sertifikat, foto/video baik di tingkat Nasional maupun Internasional; dan
h.pelaksanaan permintaan pembayaran pembiayaan kegiatan-kegiatan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…