DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Unsur-Unsur TPP, Penilaian Kinerja Pegawai ASN, Pemotongan TPP, Pembayaran TPP, Tata Cara Permintaan Pembayaran TPP, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas pada PD atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
10.Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
11.Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
12.Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.
13.Pendidik adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
14.Tenaga Kependidikan adalah pegawai ASN pegawai ASN Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum pada satuan pendidikan menengah dan satuan khusus yang menduduki jabatan pengawas sekolah, kepala sekolah, pengelola laboratorium/bengkel, pranata laboratorium pendidikan, pengelola perpustakaan, pustakawan, serta pejabat pengawas dan pelaksana.
15.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16.Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan merupakan kebijakan Daerah.
17.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
18.Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
19.Perilaku Kerja adalah kemampuan kerja dan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan data absensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi.
21.Sistem Presensi Terintegrasi adalah Suatu sistem presentasi yang berfungsi untuk memonitoring kehadiran pegawai melalui finger recording sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat tercatat secara cepat dan tepat.
22.Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari fungsi dan tugas organisasi, sebagaimana dinyatakan dalam rincian tugas jabatan yang bersangkutan.
23.Tugas Tambahan adalah tugas yang pada dasarnya tidak dinyatakan dalam rincian tugas jabatan PNS/CPNS yang bersangkutan, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja atau OPD tempat PNS/CPNS yang bersangkutan bertugas atau OPD tempat PNS/CPNS yang bersangkutan ditugaskan.
24.Sistem Aplikasi Kinerja adalah Suatu media aplikasi berbasis website yang berguna untuk mempermudah pembuatan dan penilaian laporan capaian kinerja ASN.
25.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam masa kinerja.
26.Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
27.Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor- faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan/jabatan.
28.Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja.
29.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh Pegawai dan atasannya yang diisi secara online melalui sistem aplikasi kinerja.
30.Capaian Kinerja Bulanan adalah hasil kerja atau realisasi pencapaian kinerja bulanan berdasarkan rekapitulasi catatan kinerja bulanan Pegawai.
31.Catatan Kinerja Bulanan Pegawai adalah catatan bulanan yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok Pegawai yang diisi secara online melalui sistem aplikasi kinerja berdasarkan SKP bulanan Pegawai.
32.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Pemberian TPP ditujukan untuk:

a.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
b.meningkatkan kinerja Pegawai;
c.meningkatkan disiplin Pegawai;
d.meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai;

BAB III

PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.Kepastian hukum;
b.Akuntabel;
c.Proporsionalitas;
d.Efektif dan efisien;
e.Keadilan dan kesetaraan;
f.Kesejahteraan;
g.Optimalisasi.

Pasal 5

(1)Pemberian TPP didasarkan atas beberapa kriteria, yakni:
1. a.TPP berdasarkan beban kerja;
2. b.TPP berdasarkan tempat bertugas;
3. c.TPP berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
4. d.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(2)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
(3)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
(4)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan, jiwa, dan lainnya yakni sebagai berikut:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
4. d.pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. e.pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
6. f.pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
(5)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN apabila telah mempunyai dasar hukum pemberiannya dan telah diamanatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Pegawai yang bertugas pada Badan Keuangan Daerah Provinsi berdasarkan capaian target tahapan penerimaan perjenis pajak.
(7)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

TPP diberikan kepada:

a.Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;
b.Pegawai yang menduduki jabatan fungsional;
c.Pegawai yang menduduki jabatan kepala sekolah dan guru.

Pasal 7

(1)Selain Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TPP juga dapat diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang melaksanakan tugas pada PD di lingkungan Pemerintah Provinsi, termasuk Pegawai pindahan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Provinsi;
2. b.Pegawai Pusat atau pegawai daerah lain yang dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
3. c.Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran Pegawai dengan pegawai swasta;
4. d.Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan melalui Tugas Belajar diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan.
5. e.Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berkenaan; dan
6. f.Pegawai yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Besar dalam rangka melaksanakan ibadah haji serta melahirkan anak ketiga dan seterusnya.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dapat diberikan apabila telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan.
(3)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, harus dibuktikan dengan penyampaian pembuatan SKP pada awal tahun dan capaian kinerja bulanan secara online yang telah diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
(4)Penginputan SKP bagi Pegawai pindahan ke Pemerintah Provinsi dilakukan terhitung mulai tanggal Surat Perintah/Pernyataan Melaksanakan Tugas dan telah diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
(5)Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian profesionalitas untuk paling lama 3 (tiga) bulan selanjutnya.
(6)Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan besaran setara Jabatan Pelaksana sesuai dengan pangkat dan golongan terakhir selama jangka waktu penyelesaian pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan Keputusan Penunjukan Pertama sebagai Pegawai Tugas Belajar

Pasal 8

TPP tidak diberikan kepada Pegawai apabila:

a.menjalani cuti di luar tanggungan negara;
b.berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum di atas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
c.berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
d.berstatus terpidana;
e.menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
f.menjadi Pegawai yang diperbantukan ke Pemerintah Lain di luar Pemerintah Provinsi;
g.tidak menginput SKP dan target kinerja bulanan secara online dalam sistem aplikasi kinerja;
h.melakukan dan/atau turut membantu manipulasi kehadiran, dengan pemotongan TPP sebesar 1 (satu) bulan;
i.terjadi kerusakan mesin presensi sidik jari dan tidak diperbaiki selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dengan pemotongan TPP sebesar 1 (satu) bulan bagi seluruh Pegawai pada PD atau unit kerja yang bersangkutan; dan
j.secara nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan evaluasi jabatan.

BAB IV

UNSUR-UNSUR TPP

Pasal 9

(1)TPP diberikan atas hasil penilaian kinerja yang terdiri dari unsur:
1. a.Produktifitas Kerja; dan
2. b.Disiplin Kerja;
(2)Unsur Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bobot 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penghitungan TPP.
(3)Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dinilai dari pencapaian target SKP yang dihitung berdasarkan capaian realisasi catatan kinerja bulanan pada bulan berkenaan.
(4)Unsur Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari hasil penghitungan TPP dihitung berdasarkan nilai persentase kehadiran yang diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI ASN

Pasal 10

(1)Penilaian terhadap kinerja pegawai ASN, dilakukan berdasarkan hasil persentase dari unsur produktifitas kerja dan unsur disiplin kerja yang dihitung melalui sistem aplikasi kinerja.
(2)Persentase unsur produktifitas kerja, dan unsur disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui sistem aplikasi kinerja.
(3)Pegawai ASN wajib melakukan penyusunan SKP dan target kinerja bulanan SKP berdasarkan rencana kerja tahunan PD, dan kebutuhan tugas masing- masing jabatan, dikecualikan bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Guru, Kepala Sekolah, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah hanya menyusun SKP Tahunan.
(4)Target kinerja bulanan bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Guru, Kepala Sekolah dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dibuat dalam bentuk ceklist pada sistem aplikasi kinerja.
(5)SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui dan divalidasi oleh atasan langsung/pejabat penilai.
(6)Dalam hal SKP yang disusun oleh Pegawai tidak disetujui oleh atasan langsung/pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
(7)Target kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setiap awal bulan masa penilaian kinerja.
(8)Jika terdapat alasan-alasan yang cukup, SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum penilaian kinerja dilakukan.
(9)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib melampirkan bukti-bukti pendukung dan SKP sebelumnya serta persetujuan atasan langsung.
(10)Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai maka Pegawai yang bersangkutan tetap menyusun SKP sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan yang baru.
(11)Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, dan Kepala Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…