DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya Percepatan Penanggulangan kemiskinan diperlukan sinergitas data melalui pemutakhiran berkelanjutan warga miskin yang memenuhi kelayakan untuk dapat diusulkan ke dalam Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan pemutakhiran berkelanjutan warga miskin dalam penanggulangan kemiskinan melalui basis sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan pendataan dan kriteria kemiskinan yang sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 199);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 7 seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Camat adalah Camat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.Lurah adalah Lurah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah Proses penyampaian informasi pengelolaan data warga miskin secara akurat dan terpadu.
7.Kriteria kemiskinan adalah indikator kondisi kehidupan individu dan keluarga yang digolongkan dalam keluarga miskin.
8.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9.Warga Miskin adalah orang miskin dan/atau orang yang layak dibantu berdomisili di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan.
11.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
14.Data Non DTKS adalah data penduduk yang terverifikasi sebagai warga miskin yang tidak terdata di DTKS.
15.Data Kemiskinan adalah semua informasi berkaitan dengan kemiskinan yang meliputi jumlah dan karakter penduduk miskin pada wilayah dan waktu tertentu yang bersumber dari lembaga sah.
16.Data Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Data Sentral adalah data induk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berisi data penyandang masalah kesejahteraan sosial/Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial.
17.Pendataan Warga Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
18.Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
19.Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
20.Relawan sosial adalah individu yang dengan sukarela memilih untuk memberikan waktu, tenaga, dan keterampilan mereka untuk membantu mengatasi masalah sosial dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.
21.Petugas Data adalah seorang petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas terkait dengan pencacahan data.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Strategi Kebijakan Penanggulangan kemiskinan serta pedoman pengelolaan data warga miskin berbasis Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial secara efektif dan tepat sasaran berdasarkan kriteria kemiskinan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan data warga miskin sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik Provinsi.

BAB II

STRATEGI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah yang melakukan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui strategi kebijakan sosial dengan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah untuk upaya pengentasan kemiskinan.
(2)Percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan isu strategis dalam konteks kondisi umum daerah
(3)Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui strategi kebijakan sosial daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kerangka kebijakan makro dan mikro.
(4)Kebijakan Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.stabilitas inflasi;
2. b.menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
3. c.menciptakan lapangan kerja produktif;
4. d.menjaga iklim investasi;
5. e.regulasi perdagangan;
6. f.meningkatkan produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan; dan
7. g.mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.
(5)Kebijakan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pengintegrasian Sistem Pengelolaan Data warga miskin dengan seluruh perangkat daerah melalui efektifitas sistem pengawasan partisipatif serta tervalidasi secara berjenjang;
2. b.orientasi Bantuan Sosial untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan/atau warga miskin/rentan melalui program perlindungan sosial, subsidi dan/atau stimulan dalam mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan;
3. c.pengembangan program yang bertujuan untuk membuat kelompok miskin dan/atau warga miskin/rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi;
4. d.melakukan pendampingan sosial untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya sehingga penerima manfaat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah;
5. e.memperhatikan pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang diselenggarakan melalui bantuan sosial dan jaminan social;
6. f.peningkatan pendapatan masyarakat yang diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat dengan memprioritaskan program untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin individu dan/atau kelompok;
7. g.penurunan wilayah kantong kemiskinan dilakukan melalui sinergi kebijakan dengan pemenuhan pelayanan dasar;
8. h.memfasilitasi dan mengembangkan keberlangsungan usaha mikro masyarakat miskin melalui pemberian latihan keterampilan dan/atau pemberian motivasi bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan sehingga mampu menguasai suatu jenis keterampilan dan tingkat kompetensi kerja tertentu sebagai bekal diri dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri; dan
9. i.penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan melalui forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha/forum CSR yang diatur melalui forum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

BAB III

KRITERIA KEMISKINAN DAERAH

Pasal 5

(1)Penentuan kriteria kemiskinan daerah dilakukan berdasarkan kriteria fakir miskin secara nasional dan mengampu pada kearifan lokal daerah.
(2)Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif berdasarkan komparasi antara kriteria nasional dengan kondisi masyarakat di Provinsi.
(3)Kriteria Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepala keluarga tidak bekerja dan/atau memiliki pengeluaran konsumsi sehari-hari maksimal Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) per jiwa;
2. b.tidak terdapat dalam anggota rumah tangga yang menjadi ASN/TNI/POLRI dan/atau lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, karyawan swasta dan pegawai korporat;
3. c.sumber energi yang digunakan untuk memasak sehari-hari maksimal menggunakan kayu bakar, arang, dan gas elpiji 3 kg dengan maksimal 2 tabung gas dalam sebulan;
4. d.tidak merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik;
5. e.tidak memiliki dan/atau menggunakan kendaraan roda empat atau lebih dan/atau kendaraan roda dua dengan kapasitas tidak lebih dari 125 cc sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.tempat tinggal dinding terbuat dari kayu/ bambu/ kawat/ terpal/ kardus/ beton berkualitas rendah tanpa plaster sebagian besar tidak memiliki plafon dan beratap rumbia/asbes/seng;
7. g.tidak memiliki sumber penerangan dan/atau memiliki daya listrik tidak lebih dari 900 (sembilan ratus) volt ampere atau penerangan non listrik;
8. h.tidak memiliki aset kepemilikan tanah lebih dari 2000 m2;
9. i.tidak memiliki jamban sendiri atau mengggunakan sumber komunitas dengan sumber air bersih berasal dari sumur terlindung dan tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air permukaan (sungai, kolong), dan air hujan; dan
10. j.anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan penyandang disabilitas berat yang memiliki status kependudukan di wilayah Provinsi.
(3)Jika sudah memenuhi 7 dari 10 kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka layak menerima bantuan sosial dan/atau layak dibantu.

Pasal 6

(1)Penentuan kriteria kemiskinan Ekstrem daerah dilakukan berdasarkan Pedoman Umum Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Nasional dan mengampu kearifan lokal daerah.
(2)Kriteria kemiskinan Ekstrem Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif berdasarkan komparasi antara Pedoman Umum Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Nasional dengan kondisi masyarakat lokal.
(3)Kriteria Kemiskinan Ekstrem daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepala keluarga tidak bekerja dan/atau memiliki pengeluaran konsumsi sehari-hari maksimal Rp. 15.000 (Lima Belas ribu rupiah) per jiwa;
2. b.tidak terdapat dalam anggota rumah tangga yang menjadi ASN/ TNI/ POLRI yang memiliki golongan ruang III atau IV dan atau lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, karyawan swasta dan pegawai korporat;
3. c.pendidikan kepala keluarga maksimal tamat SMP/ sederajat;
4. d.tidak mampu dan/atau berkemampuan untuk menggunakan fasilitas kelas III pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah;
5. e.kondisi kesehatan gizi anak mengalami gizi buruk atau mengalami kondisi stunting;
6. f.frekuensi makan sehari-hari hanya makan satu atau maksimal dua kali sehari dan tidak pernah membeli daging/ ayam/ susu minimal 1 (satu) kali dalam sebulan;
7. g.sumber energi digunakan untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar, arang, dan gas elpiji 3 kg maksimal 1 tabung gas dalam sebulan;
8. h.tidak merokok dan/atau menggunakan rokok elektrik;
9. i.tidak memiliki smartphone;
10. j.tidak memiliki kendaraan bermotor roda empat atau roda dua;
11. k.tidak memiliki tempat tinggal dan atau sebagian besar berlantai tanah semen/ tanah/ kayu/ bambu;
12. l.tempat tinggal dinding terbuat dari kayu/ bambu/ kawat/ terpal/ kardus/ beton berkualitas rendah tanpa plaster sebagian besar tidak memiliki plafond dan beratap rumbia/ asbes/ seng;
13. m.tidak memiliki sumber penerangan dan atau memiliki daya listrik 450 volt ampere atau penerangan non listrik;
14. n.tidak memiliki jamban sendiri atau mengggunakan sumber komunitas dengan sumber air bersih berasal dari sumur terlindung dan tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air permukaan (sungai, kolong), dan air hujan; dan
15. o.anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan penyandang disabilitas berat yang memiliki status kependudukan di wilayah Provinsi.
(4)Jika sudah memenuhi 12 dari 15 kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial dan/atau layak dibantu.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

(1)Sumber daya manusia dalam terdiri dari:
1. a.Tenaga Kesejahteraan Sosial;
2. b.Pekerja Sosial;
3. c.Relawan Sosial;
4. d.Penyuluh Sosial;
5. e.Tenaga Pendamping;
6. f.Penggerak Swadaya Masyarakat, dan;
7. g.Petugas Data.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi melalui proses rekrutmen.

BAB V

PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 8

(1)Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi secara berkala dan berkelanjutan.
(3)Pendataan dan pemutakhiran Data Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial cakupan daerah dilaksanakan menurut jenis, definisi dan kriteria permasalahannya.

Pasal 9

(1)Pendataan dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.Identifikasi awal;
2. b.Verifikasi dan Validasi;
3. c.Pengelolaan Data dan Penetapan Data; dan
4. d.Pemutakhiran Data.
(2)Identifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan DTKS dan Data warga miskin Non DTKS.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pendataan dan pemuktahiran warga miskin berdasarkan DTKS dan Non DTKS.
(2)Pelaksanaan pendataan dan pemuktahiran PMKS/PPKS dan PSKS Daerah dilakukan oleh sumber daya manusia sebagiamana dimaksud dalam Pasal 7 melalui Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial.
(3)Pendataan dan pemuktahiran warga miskin Non DTKS berdasarkan:
1. a.penduduk dan/atau rumah tangga yang memiliki KTP Daerah;
2. b.penduduk dan/atau rumah tangga yang tidak memiliki KTP Daerah tetapi telah berdomisili di wilayah Kelurahan/Desa tempat mendaftar paling sedikitnya 6 (enam) bulan dan tidak berniat untuk berpindah dalam waktu 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran; dan
3. c.rekapitulasi hasil identifikasi data non DTKS disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa Provinsi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…