DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2019

Nomor: 30
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemungutan pajak daerah; tata cara pembayaran angsuran atau penundaan pajak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air Permukaan dan/atau Sumber Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1140);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri B); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 8 Seri B) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 30 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.
(2)Kendaraan bermotor dalam daerah, dari luar daerah ke daerah, lelang Pemerintah/Dump TNI Polri yang belum pernah melakukan pembayaran penyerahan pertama ataupun lelang Pemerintah/Dump TNI Polri yang telah melakukan pembayaran penyerahan pertama, ubah bentuk, ganti mesin, hibah serta waris, harus dibayar pada tanggal diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB.
(3)BBN-KB penyerahan pertama harus dilunasi paling lama 6 (enam) hari setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB.
(4)Keterlambatan Pembayaran BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBN-KB ditambah sanksi adminisitratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok BBN yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajaknya.
(5)Berdasarkan Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), BBN-KB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
(6)Tata cara Perhitungan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) diatur oleh Kepala Badan.

2.Ketentuan Pasal 54 ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)Wapu PBBKB wajib menyetorkan PBBKB dengan menggunakan SSPD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
(2)Penyetoran PBBKB dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
(3)Keterlambatan penyetoran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak terutang setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

3.Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan satu BAB, yakni BAB XIIa, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIIa TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PAJAK Pasal 57a

(1)Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar Pajak yang terutang setelah diterbitkankannya SKPD, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak kepada Kepala Badan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dengan memberikan alasan yang jelas.
(2)Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap harus memberikan keputusan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
(4)Apabila disetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Badan dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari pajak yang belum atau kurang dibayar berdasarkan alasan yang dapat diterima.
(5)Jangka waktu pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak adalah maksimal 6 (enam) bulan pajak, yang ditetapkan dalam pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Badan.
(6)Apabila terlambat membayar angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan denda sebesar 100 % (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang.
(7)Terhadap penundaan pajak yang belum melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo penundaan pajak maka dikenakan denda sebesar 100 % ( seratus persen) dari jumlah pokok pajak terutang.
(8)Permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak oleh Wajib Pajak disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)juga memuat berapa kali angsuran atau penundaan pajak yang akan dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.SKPD;
2. b.Fotocopy Identitas Diri/Tanda Daftar Perusahaan;
3. c.Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) khusus PBKB, dan BBN-KB; dan
4. d.Surat pengantar dari Kepala UPTB (PKB, BBN-KB dan PAP).
  1. 4.Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Mei 2019 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 27 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YAN MEGAWANDI BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI B Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19630306 198603 1 015 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN NO KELOMPOK PENGAMBILAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) 1 2 3
  2. 1.KELOMPOK NIAGA
5. a.Niaga Kecil 1) Usaha Kecil Berada dalam Rumah Tangga, Indutsri/Rumah Kos 2) Usaha Kecil/Losmen/Wisma
6. b.Niaga Sedang 1) Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium 2) Praktek Dokter/Pengacara 3) Hotel Melati, Rumah Makan, Billyard, Katering, Gedung Pertemuan, Mess, Pondok Wisata 4) Hotel Berbintang
7. c.Niaga Besar 1) Hotel Bintang 4,5/ Apartemen 2) Steambath/Salon 3) Bank 4) Night Club / Bar/ Bioskop/ Supermarket/ Usaha Persewaan/ Jas Kantor 5) Service Station/Bengkel/Cuci Mobil 6) Perdagangan/Grosir/Toko 7) Perumahan/Lapangan Golf/Kolam Renang, Gelanggang Olahraga Rp. 600,00,-/ m³ Rp. 600,00,-/ m³ Rp. 600,00,-/ m³ Rp. 600,00,-/ m³ Rp. 600,00,-/ m³ Rp. 1.800,00,-/ m³ Rp. 2.400,00,-/ m³ Rp. 1.800,00,-/ m³ Rp. 1.800,00,-/ m³ Rp. 1.800,00,-/ m³ Rp. 1.800,00,-/m³ Rp. 150,00,-/m³ Rp. 300,00,-/m³
  1. 2.INDUSTRI
8. a.Industri Kecil
9. b.Industri Sedang 1) Pabrik Es 2) Pabrik Makanan
10. c.Industri Besar 1) Agro Indusrti 2) Idustri Air Dalam Kemasan 3) Industri Besar Lainnya
11. d.BUMN/BUMD 1) PT.PLN 2) PDAM 3) PT. Pertamina (Persero) dan Kontrakannya Rp. 600,00,-/ m³ Rp. 1.500,00,-/ m³ Rp. 1.500,00,-/ m³ Rp. 600,00,-/ m³ Rp. 4.800,00,-/ m³ Rp. 1.500,00,-/ m³ Rp. 50,00,-/ m³ Rp. 100,00,-/ m³ Rp. 150,00,-/ m³
  1. 3.PERTANIAN
12. a.Perkebunan/ Industri Pembenihan
13. b.Usaha Perikanan: 1) Yang Menggunakan Air Tawar 2) Yang Menggunakan Air Payau
14. c.Perternakan Rp. 1.500,00,-/ m³ Rp. 2.750,00,-/ m³ Rp. 1.950,00,-/ m³ Rp. 250,00,-/ m³
  1. 4.PERUSAHAAN PENJUAL AIR NON PDAM/SPAM
15. a.Kawasan Industri
16. b.Perusahaan Pembangunan Perumahan
17. c.Penjualan Air Lainnya
18. d.PDAM/SPAM menjual ke industri/Usaha lainnya Rp. 250,00,-/ m³ Rp. 600,00,-/ m³ Rp. 1.300,00,-/ m³ Rp. 1.500,00,-/ m³
  1. 5.USAHA PERTAMBANGAN
19. a.Bahan Galian Logam: 1) Timah 2) Wolfram 3) Hematit 4) Ilmenit
20. b.Galian Mineral Bukan Logam dan Bebatuan: 1) Pasir Kuarsa 2) Kaolin 3) Zirkon 4) Pasir Bangunan 5) Pasir/Tanah Urug 6) Tanah Puruh 7) Tanah Liat 8) Granit Rp.3.500,00,-/ m³ Rp.3.500,00,-/ m³ Rp.3.500,00,-/ m³ Rp.3.500,00,-/ m³ Rp.3.000,00,-/ m³ Rp.3.000,00,-/ m³ Rp.3.000,00,-/ m³ Rp.3.000,00,-/ m³ Rp.3.000,00,-/ m³ Rp.3.000,00,-/ m³ Rp.3.000,00,-/ m³ Rp.3.000,00,-/ m³
  1. 6.Pembangkit Tenaga Listrik:
21. a.0 - 100 Pk
22. b.101 - 1.000 Pk
23. c.1.001 - 10.000 Pk
24. d.Lebih dari 10.000 Pk Rp. 30,00/Kwh Rp. 40,00/Kwh Rp. 50,00/Kwh Rp. 30,00/Kwh GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, ERZALDI ROSMAN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…