DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2020

Nomor: 32
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang yaitu meliputi Ketentuan Umum, Izin Lingkungan, Pengolahan Air Limbah Usaha Dan/Atau Kegiatan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengendalian lingkungan hidup dari dampak negatif yang ditimbulkan usaha dan/atau kegiatan agar tetap berwawasan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu penyesuaian kembali pedoman pengendalian pencemaran air usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang;
c.bahwa pedoman pengendalian pencemaran air sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Permukaan bagi Usaha TambakUdang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 260); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BUDIDAYA TAMBAK UDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pelaku usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan adalah setiap orang, badan usaha dan/atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang.
7.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga air tersebut dapat digunakan untuk aktivitas lain.
9.Air Limbah adalah air buangan (effluent) dari usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang yang telah mengalami proses perbaikan mutu di IPAL yang dibuang ke air sungai yang terbentuk secara alami dan/atau air laut.
10.Pencemaran Air adalah masuknya atau d0imasukkannya air limbah ke dalam air sungai yang terbentuk secara alami dan/atau air laut oleh usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang, sehingga kualitas air sungai yang terbentuk secara alami dan/atau air laut turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air sungai yang terbentuk secara alami dan/atau air laut tidak dapat berfungsi sesuai peruntukkannya.
11.Izin Lingkungan adalah Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang yang wajib memiliki dokumen lingkungan.
12.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutkan disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
13.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14.Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, meliputi AMDAL, UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan dokumen Pengelolaan lingkungan hidup (DPLH).
15.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
16.Rencana Tata Ruang adalah rencana tata ruang darat dan laut.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan budidaya tambak udang dalam melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dari dampak yang ditimbulkan usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang, agar usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang tetap berkelanjutan dengan dukungan kualitas air sungai yang terbentuk secara alami dan/atau air laut yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mengendalikan Pencemaran Air terhadap air sungai yang terbentuk secara alami dan/atau air laut;
b.penerapan teknologi IPAL tepat guna untuk mengolah Air Limbah dari usaha dan/atau kegiatan; dan
c.menunjang keberlanjutan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan dengan terjaganya kualitas sumber air sungai yang terbentuk secara alami dan/atau air laut yang memenuhi persyaratan untuk usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

IZIN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1)Setiap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
(2)PD Provinsi yang memberikan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, berwenang memproses perizinan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang mengambil air baku dengan fasilitas intake yang berada pada 0 (nol) sampai di bawah 12 (dua belas) mil ke arah laut.
(3)PD Kabupaten/Kota yang memberikan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, berwenang memproses perizinan lingkungan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang mengambil air baku dengan fasilitas intake yang berada pada sungai alami di hilir saat air laut pasang.

Pasal 5

(1)Usaha dan/atau kegiatan dengan tingkat teknologi intensif dan semi intensif dengan:
1. a.Luas lahan lebih dari atau sama dengan (≥) 100 hektar wajib memiliki dokumen AMDAL; atau
2. b.luas lahan kurang dari (<) 100 hektar wajib memiliki UKL-UPL.
(2)Usaha dan/atau kegiatan dengan tingkat teknologi super intensif dengan:
1. a.luas lahan lebih dari atau sama dengan (≥) 50 hektar wajib memiliki dokumen AMDAL; atau
2. b.luas lahan kurang dari (<)50 hektar wajib memiliki UKL-UPL.
(3)Tingkat teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Dokumen lingkungan berupa AMDAL dan adendum AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) serta Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) disusun oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan.
(2)Penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan konsultan AMDAL yang teregistrasi di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan dan/atau jasa perorangan yang bersertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
(3)Sebelum menyusun dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dapat berkonsultasi/ berkoordinasi terlebih dahulu dengan:
1. a.PD Provinsi dan/atau instansi Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sesuai wilayah kewenangan perizinan lingkungan untuk mendapatkan informasi terkait proses penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan;
2. b.PD Provinsi dan/atau instansi Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang untuk mendapatkan informasi kesesuaian Rencana Tata Ruang dari lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
3. c.PD Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan/atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIII Pangkalpinang untuk mendapatkan informasi terkait lokasi usaha dan/atau kegiatan terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan kawasan hutan.
(4)Penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib mentaati ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.
(2)Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

BAB III

PENGOLAHAN AIR LIMBAH USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengolah air limbahnya dengan IPAL.
(2)Pedoman desain IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaku Usaha dan /atau Kegiatan dapat menerapkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.Pembukaan lahan yang terdapat ekosistem mangrove untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan dan izin usaha terkait tidak menyebabkan tutupan vegetasi mangrove berkurang di bawah 50% (lima puluh persen) dan tidak menyebabkan kerapatan mangrove berkurang di bawah 1.000 (seribu) pohon/hektar;
2. b.volume air pada IPAL sekitar 10-30% (sepuluh sampai dengan tiga puluh persen) dari volume air pada kolam budidaya (culture pond), persentase air pada IPAL dalam kisaran tersebut menyesuaikan agar Air Limbah dari outlet IPAL memenuhi Baku Mutu Air Limbah;
3. c.melakukan upaya pengendapan bahan tersuspensi;
4. d.menggunakan biofilter (bakteri probiotik, mangrove, rumput laut dan kerang-kerangan) untuk pemulihan kualitas air;
5. e.mengangkat bahan terendapkan dari IPAL;
6. f.menanam dan melestarikan mangrove di sepadan sungai dan/atau sepadan pantai apabila sungai dan/atau lautnya menjadi penerima limbah dari outlet IPAL;
7. g.menerapkan sistem resirkulasi/pergantian air minimum (less water exchange) pada tambak intensif atau semi intensif, khususnya di kawasan padat tambak dan tercemar;
8. h.tidak melakukan pengambilan air tanah untuk pengairan tambak yang dapat menyebabkan intrusi air asin ke dalam akuifer air tawar serta runtuhnya tanah permukaan;
9. i.penumpukan bahan organik di dasar kolam budidaya dapat diatasi dengan cara disedot melalui sistem gravitasi (siphon), selanjutnya sisa pakan diendapkan di kolam sedimen IPAL;
10. j.sedimen dari kolam IPAL dikeruk jika terjadi pendangkalan kolam IPAL dan sedimen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik;
11. k.Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dapat meminta bantuan ahli IPAL tambak udang sebagai pengarah teknis desain dan pengoperasian/perawatan IPAL; dan
12. l.Air Limbah dari IPAL wajib memenuhi Baku Mutu Air Limbah.
(2)Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf l sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pemantauan kualitas Air Limbah pada outlet IPAL dan air sungai yang terbentuk secara alami dan/ atau air laut penerima limbah tersebut.
(2)Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib menggunakan jasa laboratorium lingkungan milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan teregistrasi di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam pengujian kualitas air.
(3)Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunakan jasa Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium lingkungan Provinsi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…