DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2024

Nomor: 32
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis prov. Keb. Babel Thn 2024-2028; maksud dan tujuan; ruang lingkup dan pelaksanaan penanggulangan TBC; tim percepatan dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan tuberkulosis; dan pembiayaan pelaksanaan peraturan penanggulangan TBC.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2028; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor SALINAN 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024 – 2028.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tuberkulosis atau juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit menular Iangsung yang disebabkan oleh kuman TBC (Mycobacterium Tuberculosis). Kuman TBC ini bersifat tahan asam sehingga disebut juga dengan Basil Tahan Asam (BTA). Sebagian besar kuman menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh Iainnya. Sumber penularan adalah pasien dengan hasil pemeriksaan positif terdapat kuman TBC atau disebut dengan penderita TBC BTA positif. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (droplet nuclei).

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6.Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistansi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
7.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku.
8.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan atau masyarakat.
9.Perawatan dengan Pengamatan Langsung Jangka Pendek atau Directly Observed Treatment Shortcourse yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi World Health Organization yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan menyembuhkan TBC.
10.Treatment Coverage yang selanjutnya disingkat TC adalah jumlah kasus TB yang ditemukan dan dilaporkan pada tahun tertentu dibandingkan dengan perkiraan jumlah insiden kasus TB pada tahun yang sama.
11.Treatment Success Rate yang selanjutnya disingkat TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.
12.Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat yang selanjutnya disingkat MTPRO merupakan penanggulangan TBC Resistan Obat yang dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS, dimana setiap komponen yang ada di dalamnya lebih ditekankan kepada penatalakasanaan kasus TBC RO dengan pendekatan programatik.
13.Obat Anti Tuberkulosis atau OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC.
14.Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya disingkat TBC RO adalah penyakit TBC yang disebabkan mycobacterium tuberculosis yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT.
15.Tuberkulosis Multi-Drug Resistant yang selanjjtnya disingkat TBC-MDR adalah TBC resisten terhadap Isoniazid (INH) dan Rifampisin, dengan atau tanpa resitansi terhadap OAT lini pertama lain.
16.Tuberkulosis Diabetes Melitus yang selanjutnya disingkat TBC-OM adalah Penyakit TBC dengan ikutan/penyerta Diabetes Melitus.
17.Tuberkulosis Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut TBC HIV adalah Penyakit TBC dengan ikutan/ penyerta HIV.
18.Anti retro virus atau ARV adalah sebuah terapi untuk mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Tidak bertujuan untuk membunuh virus, namun untuk memperlambat pertumbuhan virus tersebut.
19.Global Fund to Fight AIDS, TBC and Malaria yang selanjutnya disingkat GF-ATM adalah organisasi internasional non pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk menarik, menyalurkan, dan mengelola sumber daya untuk memerangi HIV/AIDS, TBC, dan Malaria.
20.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat.
21.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas juga pengunjung dan keluarga dari resiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
22.Tes Cepat Molekuler yang selanjutnya disingkat TCM adalah tes amplifikasi asam nukleat secara otomatis untuk deteksi bakteri M. tuberculosis complex dan gen resistensi terhadap rifampisin (rpoB).
23.Line Probe Essay yang selanjutnya disingkat LPA merupakan salah satu uji kepekaan dengan metode genotipik.
24.Pemeriksaan Biakan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengidentifikasi kuman MTb menggunakan media media padat (Lowenstein Jensen / LJ) atau media cair (Mycobacteria Growth Indicator Tube / MGIT)
25.Uji Kepekaan M. Tuberculosis Complex adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya resistensi kuman Mtb terhadap OAT.
26.Lot Quality Assurance Sampling yang selanjutnya disingkat LQAS adalah suatu metode uji silang yang dilakukan secara lot/undi, dengan perhitungan statistik dan dilaksanakan pada daerah beban kerja pemeriksaan uji silang dengan jumlah besar.
27.Basil Tahan Asam Positif yang selanjutnya disebut disingkat BTA (+) adalah Basil Tahan Asam merupakan bakteri yang memiliki ciriciri yaitu berantai karbon (CJ yang panjangnya 8-95 mu dan memiliki dinding sel yang tebal yang terdiri dari lapisan lilin dan asam lemak mikolat, lipid yang ada bisa mencapai 60% dari berat dinding sel.
28.Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TP2TBC adalah tim yang memiliki tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN ANALISA SITUASI 2.1 Gambaran Umum Wilayah

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini:

a.memberikan acuan dalam menyusun regulasi terkait dengan Penanggulangan TBC di daerah: dan
b.memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dan pihak- pihak terkait lainnya dalam menyusun perencanaan dan penganggaran terkait dengan Penanggulangan TBC di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di daerah pada tahun 2030.

BAB III

ISU STRATEGIS, INDIKATOR, DAN TARGET PENANGGULANGAN TBC 3.1 IsuStrategis Berdasarkan hasil analisis situasi dan identifikasi masalah menunjukkan masih adanya kesenjangan antara target dan capaian. Kesenjangan tersebut merupakan kondisi yang harus diselesaikan agar tercapai kondisi yang ideal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.RAD Penanggulangan TBC;
b.TP2TBC;
c.peran serta masyarakat;
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.pembiayaan.

BAB IV

STRATEGIS DAN KEGIATAN UTAMA RAD 4.1 Strategis Utama Berdasarkan semua tantangan dan permasalahan yang dihadapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dirumuskan strategi untuk mengeliminasi TBC dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Strategi ini diharapkan dapat menurunkan sebagian beban penanggulangan TBC secara bertahap. Dalam perumusan strategi tersebut tidak terlepas dari kerangka strategi menurut Rencana Aksi Nasional Penanggulangan TBC.

Pasal 5

(1)Gubernur membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TBC).
(2)Susunan keanggotaan TP2TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pengarah Ketua : Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung Anggota : 1. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi;
  1. 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi;
  2. 3.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
  3. 4.Komandan Resor Militer (Korem) 045/Garuda Jaya;
  4. 5.Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
2. b.Pelaksana Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi;
  1. 2.Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepulauan Bangka Belitung;
  2. 2.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung;
  3. 3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
  4. 4.Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi;
  5. 5.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi;
  6. 6.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi;
  7. 7.Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi;
  8. 8.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi;
  9. 9.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
  10. 10.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
  11. 11.Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi;
  12. 12.Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi;
  13. 13.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang
  14. 14.Ketua Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi;
  15. 15.Direktur Utama P.T. Timah Tbk.;
  16. 16.Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Sekretariat : 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Provinsi;
  17. 2.Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi;
  18. 3.Pengelola Program Tuberkulosis Dinas Kesehatan Provinsi.
(3)Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN RAD PENANGGULANGAN TBC Prinsip pembiayaan Program Penanggulangan TBC mengikuti kaidah- kaidah yang berlaku dalam sistem pembiayaan kesehatan lainnya. Pembiayaan kesehatan menurut WHO adalah sekumpulan dana yang penggunaanya untuk membiayai kegiatan kesehatan yang dilakukan secara langsung serta memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembiayaan kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi- tingginya.

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan RAD Penanggulangan TBC di Provinsi untuk tahun 2024-2028.
(2)RAD Penanggulangan TBC di Provinsi tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB VI

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 7

(1)Dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC agar dapat berjalan sinergi, terpadu dan terkoordinasi serta terukur, dibentuk TP2TBC.
(2)TP2TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah, akademisi, organisasi profesi kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan anggota lainnya sesuai kebutuhan.
(3)TP2TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas.

BAB VII

PENUTUP Dengan tersusunnya Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis maka upaya Penanggulangan TBC di Kepulauan Bangka Belitung dapat dilaksanakan secara lebih luas, terpadu, berkesinambungan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 8

Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.

Pasal 9

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa:

a.menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
b.menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
c.mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
d.memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC; dan
e.membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC resisten obat dan keluarga.

Pasal 10

(1)Gubernur menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
(2)Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.Meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penanggulangan tuberkulosis secara besar-besaran seperti penanggulangan COVID-19;
2. b.Pelibatan multisektor dan masyarakat dalam penanggulangan TBC;
3. c.Penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara intensif di fasilitas pelayanan kesehatan;
4. d.Upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
5. e.Mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
6. f.Sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat secara massif;
7. g.Monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
8. h.Kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
9. i.Terdapat satgas di tiap level pemerintahan (Kabupaten/Kota) yang memimpin penanggulangan TBC; dan
10. j.Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC.
(3)Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…