DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 33 Tahun 2019

Nomor: 33
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang standar penyelenggaraan pelayanan pada unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak provinsi kepulauan bangka belitung; kode etik pelayanan; maksud dan tujuan serta manfaat; ruang lingkup pelayanan; tata cara pelayanan; mekanisme kerja; monitoring, evaluasi, dan pelaporan; pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berorientasi pada pemenuhan layanan hak-hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, perlu

Menetapkan

menetapkan Standar Penyelenggaraan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. 5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. 6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. 10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
10. 11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. 13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
13. 14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 63);
14. 15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 64);
15. 16.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Standar penyelenggaraan pelayanan adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
7.UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanutnya dsingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Provinsi dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana selanjutnya disingkat DP3ACSKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

KODE ETIK PELAYANAN

Pasal 2

Dalam melaksanakan fungsinya UPTD PPA wajib:

a.memberikan pelayanan dan penanganan kemudahan, bebas biaya, kenyamanan dan keselamatan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
b.menjaga kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
c.menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 3

Maksud diterapkannya Standar penyelenggaran pelayanan pada UPTD PPA adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam mengindentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan pada UPTD PPA sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Tujuan diterapkannya Standar penyelenggaraan pelayanan UPTD PPA adalah:

a.mewujudkan terlaksananya pelayanan yang cepat dan tepat kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya; dan
b.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Manfaat standar penyelenggaraan pelayanan pada UPTD PPA adalah sebagai berikut:

a.sebagai ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam melaksanakan tugas;
b.meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai dan organisasi secara keseluruhan; dan
c.menjamin konsistensi pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 6

UPTD PPA bertugas memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di Provinsi.

Pasal 7

(1)UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.
(2)Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk layanan rujukan lintas daerah kabupaten/kota.

BAB IV

TATA CARA PELAYANAN

Pasal 8

(1)Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan berhak memperoleh layanan pengaduan, konsultasi, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh korban, keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial.

Pasal 9

(1)Apabila terjadi kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak, Petugas UPTD PPA wajib melapor kepada pihak kepolisian terdekat paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam sejak menerima laporan.
(2)Dalam hal perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar wilayah daerah asalnya, maka UPTD PPA melakukan koordinasi dengan UPTD PPA di daerah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan dan pemulangan ke daerah asalnya.

BAB V

MEKANISME KERJA

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pelayanan UPTD PPA bersifat integratif baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
(2)Dalam hal penyelenggaraan pelayanan satu atap, UPTD PPA bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan untuk memberikan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
(3)Dalam hal penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan secara berjejaring, UPTD PPA bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
(4)Setiap unsur dalam lingkungan UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, akuntabilitas, dan keterbukaan baik dalam lingkungan UPTD PPA maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah, instansi terkait dan unsur masyarakat.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…