DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pendanaan Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Kewenangan Provinsi Yang Dibebankan Kepada Pemrakarsa/Pelaku Usaha yaitu meliputi Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengatur pendanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Kewenangan Provinsi yang Dibebankan Kepada Pemrakarsa/Pelaku Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.102/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
10.Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.2/PKTL/SETDIT/ KEU.I/2/2019 tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang Dibiayai oleh Pemohon; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDANAAN PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEWENANGAN PROVINSI YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMRAKARSA/PELAKU USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
5.Komisi Penilai AMDAL, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL dan Adendum ANDAL dan RKL- RPL.
6.Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Adendum ANDAL dan RKL-RPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
7.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8.Pemrakarsa/Pelaku Usaha adalah setiap orang, badan usaha, lembaga atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
9.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
10.Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal.
11.Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetap belum memiliki UKL-UPL.
12.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan pedoman mengenai pendanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup kewenangan Provinsi yang dibebankan kepada Pemrakarsa/Pelaku Usaha.
(2)Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.AMDAL;
2. b.Formulir UKL-UPL;
3. c.Adendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A, B dan C;
4. d.DELH; dan
5. e.DPLH.

Pasal 3

Pelaksana kegiatan penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup kewenangan Provinsi dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

a.Tim Komisi, Tim Teknis dan Tim Sekretariat yang terbentuk dalam Komisi Penilai AMDAL Provinsi yang telah berlisensi melaksanakan penilaian terhadap dokumen AMDAL dan dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL; dan
b.Tim Panitia dan Tim Pemeriksa di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi bersama instansi terkait dan ahli yang dibutuhkan dalam melaksanakan penilaian DELH dan pemeriksaan formulir UKL-UPL serta DPLH.

Pasal 4

Kegiatan penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memerlukan pendanaan.

Pasal 5

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.dana kegiatan penilaian dan pemeriksaan, mencakup:
1. 1.biaya administrasi persuratan, penerbitan keputusan dan perubahan kelayakan/ ketidaklayakan lingkungan hidup, keputusan izin lingkungan dan perubahan izin lingkungan, antara lain: a) penggandaan surat undangan dan surat keputusan; b) Pengiriman surat undangan dan dokumen lingkungan untuk rapat; dan c) Pengiriman surat keputusan;
2. 2.honorarium tim pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen AMDAL, Adendum ANDAL dan RKL-RPL oleh sekretariat KPA dan Tim Teknis, dan Formulir UKL-UPL, DELH, DPLH oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi; dan
3. 3.biaya pengumuman permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
b.dana jasa penilaian AMDAL dan Adendum ANDAL, RKL-RPL, mencakup:
1. 1.honorarium peserta rapat: a) KPA, yang meliputi ketua, sekretaris dan anggota; b) tim teknis, yang meliputi ketua dan anggota; dan c) sekretariat KPA, yang meliputi kepala dan anggota;
2. 2.pelaksanaan rapat tim teknis dan rapat KPA, yang meliputi: a) biaya penyelenggaraan rapat terdiri atas biaya makan dan minum peserta rapat; dan b) biaya peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta sekretariat KPA, yang meliputi: 1) transport lokal untuk peserta rapat Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil; 2) transportasi dan akomodasi peserta rapat dari luar kota; dan 3) uang harian peserta rapat;
c.dana jasa penilaian DELH, Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan DPLH, mencakup:
1. 1.honorarium tim penilai DELH dan tim pemeriksa formulir UKL-UPL dan DPLH yang meliputi penanggung jawab, ketua dan anggota;
2. 2.pelaksanaan rapat koordinasi, yang meliputi: a) tim panitia penyelenggara rapat koordinasi yang meliputi ketua dan anggota; b) biaya makanan dan minuman peserta rapat koordinasi dan panitia; dan c) biaya peserta rapat tim penilai dan tim pemeriksa serta tim panitia, yang meliputi: 1) transport lokal untuk peserta rapat Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil; 2) transportasi dan akomodasi peserta rapat dari luar kota; dan 3) uang harian peserta rapat.

Pasal 6

Seluruh pendanaan kegiatan penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada Pemrakarsa/Pelaku Usaha.

Pasal 7

Besaran pendanaan kegiatan penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup kewenangan Provinsi yang dibebankan kepada Pemrakarsa/Pelaku Usaha berpedoman pada standar satuan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Standar satuan pendanaan kegiatan penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan batas satuan harga tertinggi.

Pasal 9

Dana jasa berupa honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada seseorang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 20 Mei 2020 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 20 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 22 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…