DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2019

Nomor: 34
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan gubernur tentang pedoman pengendalian pencemaran air permukaan bagi usaha tambak udang; izin lingkungan untuk tambak udang; pelaksanaan kewajiban izin lingkungan; pengelolaan air limbah usaha tambak udang; pemantauan air limbah dan sumber air penerima air limbah; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha tambak udang selain memberikan dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup, salah satunya adalah pencemaran air permukaan, khususnya sungai dan laut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Permukaan bagi Usaha Tambak Udang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 5 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PERMUKAAN BAGI USAHA TAMBAK UDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
6.Pelaku Usaha tambak udang yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang yang bertanggung jawab atas suatu usaha tambak udang.
7.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutkan disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10.Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas AMDAL, UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan dokumen Pengelolaan lingkungan hidup (DPLH).
11.Dokumen evaluasi lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki AMDAL.
12.Dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
13.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini sungai dan laut.
14.Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukkannya.
15.Mutu air kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
17.Air limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
18.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
19.Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
20.Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah.
21.Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga air tersebut dapat digunakan untuk aktivitas lain.
22.Air buangan tambak (efluen) adalah air buangan tambak yang telah mengalami proses perbaikan mutu di IPAL sebelum masuk ke perairan umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemrakarsa usaha tambak udang dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup dari dampak yang ditimbulkan usaha tambak udang agar usaha tambak udang tetap berkelanjutan dengan dukungan kualitas air permukaan sungai dan/atau laut yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberi pedoman bagi Pelaku Usaha untuk mengendalikan pencemaran air permukaan sungai dan/atau laut;
b.mendorong Pelaku Usaha untuk menerapkan teknologi IPAL tepat guna untuk mengolah air limbah tambak udang; dan
c.menunjang keberlanjutan usaha tambak udang yang ramah lingkungan dengan terjaganya kualitas sumber air laut yang memenuhi persyaratan untuk usaha tambak udang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.izin lingkungan;
b.pelaksanaan kewajiban izin lingungan;
c.pengelolaan air limbah;
d.pemantauan air limbah dan sumber air penerima air limbah;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pembiayaan; dan
g.monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

IZIN LINGKUNGAN UNTUK USAHA TAMBAK UDANG

Pasal 5

(1)Gubernur melalui PTSP Provinsi berwenang menerbitkan izin lingkungan bagi usaha tambak udang dengan fasilitas intake/inlet air laut berada pada garis pantai (0 mil laut).
(2)Setiap Pelaku Usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan.
(3)Izin lingkungan digunakan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha.
(4)Izin lingkungan diterbitkan berkaitan dengan penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan.

Pasal 6

(1)Usaha budidaya tambak udang tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas lahan minimal 50 ha, wajib memiliki dokumen AMDAL.
(2)Usaha budidaya tambak udang tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas kurang dari 50 ha, wajib memiliki dokumen UKL-UPL.

Pasal 7

(1)Dokumen lingkungan wajib disusun oleh Pelaku Usaha dan dapat bekerja sama dengan konsultan AMDAL yang teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun memanfaatkan jasa perorangan yang bersertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
(2)Sebelum menyusun dokumen lingkungan, pemrakarsa usaha tambak udang dapat berkonsultasi/berkoordinasi dengan:
1. a.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
2. b.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi untuk mendapatkan keterangan kesesuaian tata ruang dari lokasi tambak udang yang direncanakan, rencana usaha tambak udang wajib sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota; dan
3. c.Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi usaha tambak udang dalam kawasan hutan dan rekomendasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.
(3)Penilaian dokumen lingkungan dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sesuai jenis dokumen lingkungan yang dinilai.

BAB V

PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha wajib:
1. a.mentaati ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan dokumen lingkungan;
2. b.sudah melaksanakan rencana usaha dalam 3 (tiga) tahun sejak izin lingkungan diterbitkan;
3. c.melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap semua dampak penting lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan;
4. d.melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, instansi dan instansi terkait sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan;
5. e.menyusun laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
6. f.memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), antara lain izin penyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin pembuangan limbah cair, izin pembuangan air limbah ke laut sesuai yang tercantum dalam dokumen lingkungan; dan
7. g.bekerjasama dengan pihak pengangkut dan pengumpul limbah B3 yang berizin.
(2)Dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pelaku Usaha dapat berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan hidup Provinsi.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR LIMBAH USAHA TAMBAK UDANG

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha wajib mengolah air limbahnya dengan IPAL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Untuk memperbaiki kualitas air limbah tambak, Pelaku Usaha wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam sistem IPAL:
1. a.tandon disesuaikan dengan karakteristik lahan dengan perbandingan 40% tandon inlet, 30% tambak dan 30% tandon IPAL;
2. b.terdapat sistem pemasukan air laut (tandon inlet) dan pengeluaran air (tandon IPAL) secara terpisah;
3. c.melakukan upaya pengendapan bahan tersuspensi;
4. d.menggunakan biofilter (mangrove, rumput laut ataupun kerang-kerangan) untuk pemulihan kualitas air;
5. e.mengangkat bahan terendapkan dari IPAL;
6. f.menanam mangrove pada areal pembuangan air limbah;
7. g.menerapkan sistem resirkulasi/pergantian air minimum (less water exchange) pada tambak intensif atau semi intensif, khususnya di kawasan padat tambak dan tercemar.
8. h.tidak melakukan pengambilan air tanah untuk pengairan tambak yang dapat menyebabkan intrusi air asin ke dalam akuifer air tawar serta runtuhnya tanah permukaan;
9. i.penumpukan bahan organik di dasar tambak dapat diatasi dengan cara disedot melalui sistem gravitasi (siphon), selanjutnya sisa pakan diendapkan di tandon IPAL;
10. j.sedimen dari IPAL dikeruk jika terjadi pendangkalan tandon IPAL dan sedimen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk;
11. k.penggunaan kaporit/klorin untuk sterilisasi air baku harus sesuai dosis dengan nilai ORP (oksidasi- reduksi-potensial pada level 650 mV. Pelaku Usaha wajib memiliki alat pengurukur ORP tersebut;
12. l.Pelaku Usaha dapat meminta bantuan ahli (technical support) pertambakan udang sebagai konsultan desain dan pengoperasian IPAL; dan
13. m.menjamin air limbah dari IPAL memenuhi baku mutu air limbah tambak udang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Dinas Lingkungan Hidup Provinsi bersama instansi lingkungan hidup melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam pengelolaan air limbah usaha tambak udang.

BAB VII

PEMANTAUAN AIR LIMBAH DAN SUMBER AIR PENERIMA AIR LIMBAH

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah sebelum di buang ke sumber air penerima air limbah.
(2)Dalam hal air buangan tambak dari IPAL dibuang ke sungai maka kualitas air sungai tersebut harus memenuhi baku mutu air.
(3)Izin pembuangan air limbah ke sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
(4)Dalam hal air buangan tambak dari IPAL dibuang ke laut maka kualitas air laut tersebut harus memenuhi baku mutu air laut.
(5)Izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(6)Pemantauan kualitas air limbah secara in-situ untuk parameter pH, nitrit (NO2) dan nitrat (NO3) dilakukan 1 (satu) kali per minggu.
(7)Pemantauan kualitas air limbah untuk semua parameter yang tercantum dalam baku mutu air limbah tambak udang dilakukan 1 kali per 3 (tiga) bulan.
(8)Pelaku Usaha harus bekerjasama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi Komite Akreditasi Nasional dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengambilan sampel air dan analisis sampel air di laboratorium.
(9)Baku mutu air dan baku mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(10)Pemantauan kualitas air sungai/rawa/kolong/laut untuk semua parameter yang tercantum dalam baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan dilakukan 1 kali per 3 (tiga) bulan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…