DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 37 Tahun 2019

Nomor: 37
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di provinsi kepulauan bangka belitung; pencegahan; penanganan; perlindungan dan pelayanan; koordinasi; oemantauan,evaluasi,pelaporan;pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum Pemerintah Provinsi perlu menyelenggarakan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dengan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun;
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Registrasi Perkara anak dan Anak korban;
8. 9.Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
4.Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
6.Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7.Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
8.Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
9.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.
10.Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
11.Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
12.Koordinasi adalah kegiatan mengintegrasikan dan menyinkronisasikan rumusan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai langkah-langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
13.Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait.
14.Evaluasi adalah kegiatan menganalisis hasil Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
15.Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan, dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 2

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk:

a.mengurangi terjadinya anak yang berhadapan dengan hukum; dan
b.memberikan layanan, perlindungan dan pemenuhan hak yang diperlukan bagi Anak berhadapan dengan hukum.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 3

(1)Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak Provinsi, lembaga pemerhati anak, masyarakat, keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah agar Anak tidak berhadapan dengan hukum.
(2)Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam melakukan pencegahan dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait.
(3)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Anak tidak:
1. a.berkonflik dengan hukum;
2. b.menjadi korban tindak pidana;
3. c.mengulangi perbuatannya; dan
4. d.masuk dalam sistem peradilan.

Pasal 4

Pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tindakan:

a.preventif; dan
b.represif.

Pasal 5

Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan:

a.diseminasi agar anak tidak berhadapan dengan hukum;
b.menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas anak;
c.memberikan tuntunan agama dan nilai sosial;
d.tidak melakukan pelanggaran terhadap norma hukum;
e.mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
f.mencegah penyebarluasan pornografi dan jasa pornografi dilingkungannya;
g.melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang akan berdampak terjadinya anak berhadapan dengan hukum; dan
h.meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 6

(1)Tuntunan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan:
1. a.memberikan pengajaran untuk menjalankan perintah agama;
2. b.mengajak anak untuk senang melakukan perintah agama; dan
3. c.mengajak anak untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama.
(2)Tuntunan nilai sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan memberikan pemahaman untuk :
1. a.berperilaku sesuai dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
2. b.tidak mengikuti budaya dari luar yang tidak sesuai dengan norma yang hidup di masyarakat;
3. c.berbuat baik sesama manusia;
4. d.menghormati hak asasi manusia dan tidak merampas hak asasi orang lain; dan
5. e.saling membantu satu sama lain karena manusia sebagai mahluk sosial yang membutuhkan bantuan satu sama lain.

Pasal 7

Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan melaporkan kepada pihak berwenang bila terjadi tindak pidana.

BAB III

PENANGANAN

Pasal 8

Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilakukan dengan:

a.memperhatikan usia anak;
b.memperhatikan hak anak;
c.mengupayakan Diversi dengan upaya pendekatan Keadilan Restoratif;
d.memperhatikan hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 9

Penanganan anak berkonflik dengan hukum diberikan dalam bentuk layanan:

a.pendampingan;
b.bantuan hukum;
c.rehabilitasi sosial;
d.rehabilitasi medis dan psikososial; dan/atau
e.reintegrasi sosial.

Pasal 10

(1)Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan didalam maupun diluar proses acara peradilan pidana anak.
(2)Pendampingan didalam proses acara peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan mulai, penyidikan, penuntutan maupun proses peradilan.
(3)Pendampingan didalam dan diluar proses acara peradilan pidana anak dilakukan juga pada saat upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.
(4)Pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum diluar proses pidana dapat dilakukan oleh:
1. a.pembimbing kemasyarakatan;
2. b.pekerja sosial profesional;
3. c.tenaga kesejahteraan sosial;
4. d.advokat;
5. e.orang tua/wali;
6. f.pembimbing rohani; dan/atau
7. g.tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.
(5)Pendampingan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum didalam proses pidana wajib dilakukan oleh:
1. a.pembimbing kemasyarakatan;
2. b.advokat; dan/atau
3. c.orang tua/wali.
(6)Pendampingan terhadap anak saksi dan anak korban di dalam proses pidana dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…