DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2019

Nomor: 38
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang rencana kerja pemerintah daerah provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2020.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang digunakan sebagai instrument evaluasi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD Tahun 2020 meliputi:

a.kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b.sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
c.arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota; dan
d.rencana kerja dan pendanaan daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2020 berfungsi sebagai:
1. a.pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
2. b.pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
3. c.pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Provinsi.
(2)Dalam rangka perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Penyusunan RKPD Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan musrenbang;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan.

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Gubernur melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2020.
(2)Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah berpedoman pada RPJMD Provinsi serta mengacu pada RKP 2020;
2. b.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2020; dan
3. c.Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah dilakukan untuk menilai daya serap anggaran dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2020.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2020.
(4)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2020.
(5)Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2020.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2019 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YULIZAR ADNAN BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…